Soal Dwifungsi TNI, Gerindra: Jokowi Tak Paham Semangat Reformasi

Anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra Andre Rosiade saat ditemui setelah Diskusi Polemik Tagar di Tjikini Lima, Cikini, Jakarta Pusat, pada Rabu, 12 September 2018. TEMPO/Francisca Christy Rosana

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara partai Gerindra, Andre Rosiade, menilai gagasan pemerintah memperluas jabatan sipil untuk perwira tinggi dan menengah Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau yang ramai disebut sebagai dwi fungsi TNI sebagai kemunduran demokrasi dan semangat reformasi. Kebijakan seperti itu, ujar Andre, memperlihatkan presiden Joko Widodo atau Jokowi kurang paham dengan apa yang disebut sebagai semangat dan cita-cita reformasi.

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Tolak TNI Aktif di Jabatan Sipil

"Pak Jokowi bukan pelaku reformasi, sehingga kurang memahami semangat dan cita-cita reformasi. Akibatnya kebijakan dwi fungsi TNI yang baru ini adalah blunder dan kemunduran dari semangat reformasi dan TNI," kata Andre kepada Tempo, Minggu, 24 Februari 2019.

Andre menuturkan ada langkah lain untuk mengatasi perwira tinggi dan menengah yang tak mendapatkan jabatan. Presiden Jokowi, kata dia, bisa memerintahkan Panglima TNI untuk mengembangkan struktur organisasi TNI serta menambah anggaran TNI. Hal itu dapat dilakukan untuk pengembangan organisasi dan pembelian peralatan Alutsista serta peralatan tempur lainnya

Sehingga, Andre menuturkan, TNI sebagai alat pertahanan dapat semakin profesional, terlatih, dan makin dicintai rakyat sebagai pelindung negara. "Bukan malah mau ditempatkan ke institusi sipil lainnya," ujar Andre.

Penempatan perwira tinggi dan menengah TNI pada jabatan sipil menghangat setelah diungkapkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akhir Januari lalu. Hadi mengatakan, penempatan di kementerian dan lembaga diharapkan bisa mengatasi masalah banyaknya perwira tinggi dan menengah TNI yang menganggur.

Ide Hadi menuai penolakan dari pelbagai kelompok masyarakat sejak pertama kali digulirkan. Beberapa pihak menilai rencana itu sama saja dengan mengembalikan dwifungsi TNI.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan menepis isu bahwa perluasan posisi sipil untuk perwira militer itu akan berefek dwifungsi TNI. "Tidak ada membuat dwifungsi, ngarang aja itu," kata Luhut di Jakarta, Jumat, 22 Februari 2019.

Baca juga: Rincian Jenderal tanpa Jabatan di TNI

Luhut mengatakan tengah memetakan posisi apa saja yang diisi perwira aktif. Dengan perluasan itu, jumlah instansi yang dapat dimasuki personel militer menjadi lebih banyak dari ketentuan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Andre menuturkan pihaknya menolak kebijakan perluasan posisi sipil untuk TNI. "Intinya, kami meminta ke pemerintahan Jokowi, jangan lagi mengembalikan Indonesia kepada kebijakan Orba (Orde Baru) yang jelas-jelas bertentangan dengan demokrasi dan cita-cita reformasi," tutur Andre Rosiade.

RYAN DWIKY ANGGRIAWAN | BUDIARTI UTAMI PUTRI | KORAN TEMPO






Wahidin Sebut Anies Baswedan Disabotase Ular Kobra Sekarung & Jokowi Puji Heru Budi Jadi Top 3 Metro

2 menit lalu

Wahidin Sebut Anies Baswedan Disabotase Ular Kobra Sekarung & Jokowi Puji Heru Budi Jadi Top 3 Metro

Mantan Gubernur Banten Wahidin Halim sebut Anies Baswedan disabotase ular kobra sekarung & Jokowi puji Heru Budi jadi Top 3 Metro


Pengamat Sebut Perpu Cipta Kerja Belum Mengatur Spesifik Soal PKWT

17 menit lalu

Pengamat Sebut Perpu Cipta Kerja Belum Mengatur Spesifik Soal PKWT

Pengamat menyatakan Perpu Cipta Kerja memang belum mengatur secara spesifik soal PKWT.


Bertemu Bobby Nasution, Prabowo Sebut Kota Medan Kini Semakin Maju

2 jam lalu

Bertemu Bobby Nasution, Prabowo Sebut Kota Medan Kini Semakin Maju

Menurut Prabowo, Gerindra selama ini terus memonitor kinerja Bobby Nasution sejak dilantik menjadi wali kota pada 26 Februari 2021.


Kisah Soeharto Semedi di Beberapa Gunung di Jawa

11 jam lalu

Kisah Soeharto Semedi di Beberapa Gunung di Jawa

Presiden RI ke-2 Soeharto pernah bersemedi di beberapa gunung di Jawa. Setidaknya ada 10 pertapaan dijalani.


Cerita Pertemuan PDIP dan Kepala Desa di Ngawi Bahas Usul Jabatan 9 Tahun

13 jam lalu

Cerita Pertemuan PDIP dan Kepala Desa di Ngawi Bahas Usul Jabatan 9 Tahun

Ony ikut membantah tudingan PDIP memobilisasi kepala desa untuk menyuarakan jabatan 9 tahun.


Soal Insentif Kendaraan Listrik, Menperin: Sedang Difinalisasi

16 jam lalu

Soal Insentif Kendaraan Listrik, Menperin: Sedang Difinalisasi

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmta mengatakan program insentif kendaraan listrik sudah dibahas oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Namun hingga saat ini, masih dalam tahap finalisasi.


FX Hadi Rudyatmo: Kaesang Pangarep Potensial, Ada Darah Politik dari Jokowi

18 jam lalu

FX Hadi Rudyatmo: Kaesang Pangarep Potensial, Ada Darah Politik dari Jokowi

FX Rudy mengapresiasi niat Kaesang yang mulai tertarik ke dunia politik. Eks Wali Kota Solo itu mempersilakan jika Kaesang ingin bergabung dengan PDIP


PPKM Dihentikan, Airlangga: Satgas Covid-19 Tetap Jalan

19 jam lalu

PPKM Dihentikan, Airlangga: Satgas Covid-19 Tetap Jalan

Airlangga Hartarto mengatakan vaksinasi booster tetap berjalan dan diberikan secara gratis.


Kiprah Politik Anak Jokowi: Kaesang Minat Jadi Kepala Daerah, Gibran Mau Maju Pilgub DKI 2024

19 jam lalu

Kiprah Politik Anak Jokowi: Kaesang Minat Jadi Kepala Daerah, Gibran Mau Maju Pilgub DKI 2024

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengungkap keinginan Kesang Pangarep menjadi kepala daerah. Sementara Gibran mau maju Pilgub DKI 2024.


Jokowi Ingatkan Masyarakat: Ini Masa Transisi Covid-19, Tetap Waspada

20 jam lalu

Jokowi Ingatkan Masyarakat: Ini Masa Transisi Covid-19, Tetap Waspada

Meski Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM sudah dicabut akhir 2022, Jokowi meminta masyarakat tetap waspada.