Kepada JK, Ketua PMI Sulbar Sampaikan Keluhan Soal Fasilitas

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan pidato saat penutupan Tanwir Muhammadiyah di Balai Semarak Bengkulu, Minggu 17 Februari 2019. ANTARA FOTO/David Muharmansyah/nz

    Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan pidato saat penutupan Tanwir Muhammadiyah di Balai Semarak Bengkulu, Minggu 17 Februari 2019. ANTARA FOTO/David Muharmansyah/nz

    TEMPO.CO, Makassar - Ketua Palang Merah Indonesia Sulawesi Barat (Sulbar) Enny Anggaraeni mengeluhkan soal fasilitas PMI di wilayahnya. Hal itu disampaikan langsung di hadapan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK saat pelantikan Dewan Pengurus PMI Sulawesi Selatan di Makassar, Minggu 24 Februari 2019.

    Baca: JK Puji PMI yang Selalu Bertahan di Lokasi Bencana Hingga Akhir

    "Kami membutuhkan ambulans Pak," ucap Enny saat hadir dalam pelantikan Dewan Pengurus PMI Sulawesi Selatan di Makassar.

    Ia menyampaikan pihaknya belum pernah mendapatkan bantuan berupa mobil ambulans. Padahal, dia melanjutkan PMI Sulbar telah berdiri 10 tahun. "Yang menjadi kendala kami fasilitas sangat kurang. Kami belum pernah dapat satu pun ambulans," tutur Enny.

    Enny juga mengeluhkan dana yang sangat minim di PMI Sulbar, tanpa menyebutkan nominalnya. Dalam kesempatan itu, dia juga mengungkapkan bahwa PMI Sulbar juga menggontrak. "Tapi itu tidak menjadi penghalang. Alhamdulillah kami bisa turut berpartisipasi di Sulawesi Tengah saat bencana," ucapnya.

    Karena itu, ia berharap PMI Sulbar mendapat perhatian dari pemerintah setempat hingga pemerintah pusat.

    Mendengar keluhan itu, JK menjanjikan akan memenuhi permintaan yang disampaikan Ketua PMI Sulbar. "Untuk Sulbar kita akan penuhi permintaan ambulans," tutur JK.

    Ia menyebutkan mobil ambulans saat ini berjumlah 500 unit, mobil unit darah 120 unit, dan mobil tangki hampir 100 unit. "Tahun ini kita genapkan 100 unit mobil tangki," ucap JK.

    Baca juga: Bulan Dana 2018 Ditutup, PMI DKI Kumpulkan Rp 19,8 Miliar

    Dengan begitu, menurut JK, bantuan yang diberikan kepada masyarakat bisa dengan baik. Apalagi tiap kali terjadi bencana, PMI yang selalu tinggal sampai selesai. "Artinya PMI hadir menyelesaikan satu persoalan," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.