Demokrat: Perluasan Jabatan Sipil untuk TNI Petualangan Berbahaya

Rachland Nashidik. TEMPO/Wahyu Setiawan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik menilai gagasan pemerintah memperluas jabatan sipil untuk perwira tinggi dan menengah Tentara Nasional Indonesia sebagai petualangan berbahaya. Rachland mengatakan ide itu harus segera dihentikan. "Ini suatu petualangan berbahaya dan karena itu perlu segera distop," ujar Rachland kepada Tempo, Ahad, 24 Februari 2019.

Rachland mengatakan gagasan itu tak bisa dilepaskan dari konteks tahun politik saat ini. Dengan pemilihan presiden yang sudah di depan mata, kata dia, lazim jika publik menyangka ide itu bertujuan untuk menangguk keuntungan elektoral untuk calon presiden inkumben Joko Widodo. "Wajar jika publik menyangka ide ini sebenarnya tidak serius dan hanya untuk membujuk pemihakan TNI dan mengambil hati keluarganya."

Baca: Ani Yudhoyono Opname karena Kanker Darah, Sekjen Demokrat: Stabil

Penempatan perwira tinggi dan menengah TNI pada jabatan sipil menghangat setelah diungkapkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akhir Januari lalu. Hadi mengatakan, penempatan di kementerian dan lembaga diharapkan bisa mengatasi masalah banyaknya perwira tinggi dan menengah TNI yang menganggur.

Ide Hadi menuai penolakan dari pelbagai kelompok masyarakat sejak pertama kali digulirkan. Beberapa pihak menilai rencana itu sama saja dengan mengembalikan dwifungsi TNI.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan menepis isu bahwa perluasan posisi sipil untuk TNI akan berefek dwifungsi. "Tidak ada membuat dwifungsi, ngarang aja itu," kata Luhut di Jakarta, Jumat, 22 Februari 2019.

Baca: Bupati Sula, Ketua Demokrat Maluku Utara, Dukung Jokowi - Ma'ruf

Luhut mengatakan tengah memetakan posisi apa saja yang diisi perwira aktif. Dengan perluasan itu, jumlah instansi yang dapat dimasuki personel militer menjadi lebih banyak dari ketentuan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Rachland menuturkan, Partai Demokrat sebenarnya bersedia mendengarkan argumen pemerintah. Namun, kata dia, perubahan norma dan kebijakan besar perlu dirundingkan bersama. "Kami mengkritik pemerintah yang terburu-buru dan mengambil waktu yang salah untuk mengumumkan ide itu," kata Rachland.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | KORAN TEMPO






Soal Wacana Penundaan Pemilu 2024, Komisi II DPR Tegaskan Komitmen dengan Pemerintah

7 jam lalu

Soal Wacana Penundaan Pemilu 2024, Komisi II DPR Tegaskan Komitmen dengan Pemerintah

Komisi II DPR menegaskan gagasan penundaan Pemilu 2024 tak relevan mengingat mereka dan pemerintah telah menyepakati tahapan dan anggarannya.


Anies Baswedan - AHY Janjian Nonton Bareng Dewa 19

1 hari lalu

Anies Baswedan - AHY Janjian Nonton Bareng Dewa 19

Dalam video berdurasi 19 detik yang dibagikan AHY, tampak Anies Baswedan mengenakan kaos hitam dengan tulisan Baladewa 19 Jaksel.


Top 3 Metro: Kontra-Memori Kasasi Jokowi di Gugatan Polusi Jakarta & Demokrat DKI Kukuh Anies Baswedan Berwapres AHY

2 hari lalu

Top 3 Metro: Kontra-Memori Kasasi Jokowi di Gugatan Polusi Jakarta & Demokrat DKI Kukuh Anies Baswedan Berwapres AHY

Top 3 Metro: Kontra-Memori Kasasi Jokowi dari Gugatan Atas Polusi Udara Jakarta & Demokrat DKI Berkukuh AHY Cawapres Anies Baswedan.


NasDem Sebut Demokrat Tak Ngotot Sodorkan AHY Jadi Cawapres Anies

2 hari lalu

NasDem Sebut Demokrat Tak Ngotot Sodorkan AHY Jadi Cawapres Anies

Sugeng Suparwoto mengatakan Demokrat tidak ngotot mengajukan AHY jadi cawapres Anies dan sepakat penentu di tangan eks Gubernu DKI itu


Buwas Usul Tunjangan PNS Kembali dalam Bentuk Beras: Kualitasnya Bagus, Saya Berani Jamin

2 hari lalu

Buwas Usul Tunjangan PNS Kembali dalam Bentuk Beras: Kualitasnya Bagus, Saya Berani Jamin

Buwas baru-baru ini mengusulkan agar pegawai negeri sipil (PNS) serta anggota TNI dan Polri kembali menerima tunjangan dalam bentuk beras. Kenapa?


Demokrat DKI: Kami akan Menangkan Anies Baswedan Jadi Presiden 2024

2 hari lalu

Demokrat DKI: Kami akan Menangkan Anies Baswedan Jadi Presiden 2024

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI Jakarta Mujiyono meyebut akan memenangkan Anies Baswedan menjadi presiden 2024.


NasDem Sebut Piagam Deklarasi Koalisi Perubahan Sudah Tuntas: Tinggal Cari Momentum

2 hari lalu

NasDem Sebut Piagam Deklarasi Koalisi Perubahan Sudah Tuntas: Tinggal Cari Momentum

NasDem menyatakan deklarasi pembentukan Koalisi Perubahan tinggal menunggu momentum.


Anies Baswedan Temui AHY, Demokrat DKI akan Memperkuat Chemistry dengan PKS-NasDem

2 hari lalu

Anies Baswedan Temui AHY, Demokrat DKI akan Memperkuat Chemistry dengan PKS-NasDem

Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Mujiyono hadir di kantor DPP Partai Demokrat dan menyambut baik pertemuan Bakal Calon Presiden 2024, Anies Baswedan bersama tim kecil koalisi perubahan.


PDIP Tetap Usulkan Sistem Proporsional Tertutup, Hasto: Berpolitik Kadang Melawan Arus

3 hari lalu

PDIP Tetap Usulkan Sistem Proporsional Tertutup, Hasto: Berpolitik Kadang Melawan Arus

PDIP menilai sistem proporsional terbuka menyebabkan anggota dewan dipilih hanya karena popularisme dan nepotisme.


Republik Gusur Satu-satunya Perempuan Muslim dari Komite Elit DPR AS

3 hari lalu

Republik Gusur Satu-satunya Perempuan Muslim dari Komite Elit DPR AS

Partai Republik menyingkirkan satu-satunya anggota Kongres kelahiran Afrika dan satu-satunya perempuan Muslim di DPR AS, Ilhan Omar, dari komite elit