TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah sudah mengantisipasi perubahan besar yang bakal ditimbulkan oleh Revolusi Industri 4.0 di Indonesia. Salahsatunya melalui instruksi Presiden Joko Widodo yang meminta penguatan sumber daya manusia tercermin dalam alokasi APBN yang lebih substansial di sektor pendidikan dan kesehatan.
“Pengeluaran terbesar di APBN saat ini adalah untuk penguatan manusia Indonesia lewat anggaran pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, yang jumlahnya sekitar Rp 800 triliun,” katanya. "Jumlah itu jauh lebih besar dari anggaran pembangunan infrastruktur fisik sebesar Rp 400 triliun," kata Sri Mulyani.
Paparan ini disampaikan Sri dalam acara Sarasehan Nasional Perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1941 yang digelar Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat di Gedung Nusantara V, Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Senayan, Jakarta, Sabtu 23 Februari 2019. Sarasehan bertema: Penguatan Kedaulatan Berbangsa dan Bernegara di Era Revolusi Industri 4.0.
Selain itu, Sri Mulyani juga memaparkan sejumlah pencapaian pemerintah untuk mewujudkan tujuan negara menciptakan masyarakat adil dan makmur sesuai amanat Undang Undang Dasar 1945. “Saat ini, kita disebut-sebut sebagai negara dengan ekonomi paling stabil dan paling tidak bergejolak di dunia,” katanya.
Kondisi itu berhasil dicapai, kata Sri Mulyani, dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang prudent, sesuai UU Keuangan Negara. “Jumlah defisit anggaran setiap tahun, dan proporsi jumlah utang dengan pendapatan bruto negara, semua kami tetapkan sesuai dengan rambu-rambu kebijakan fiskal yang ditetapkan dalam undang-undang,” katanya.
Sri Mulyani mengajak umat Hindu di Indonesia untuk bersama-sama memanfaatkan ruang fiskal yang dibuka pemerintah di sektor pendidikan dan penguatan sumber daya manusia. “Tugas masyarakat adalah menciptakan kontennya, agar kurikulum kita benar mengarah pada perbaikan ekosistem inovasi misalnya, agar semua faktor yang mendorong kesiapan masyarakat menyambut Revolusi Industri 4.0 dapat disiapkan,” katanya.
Berbicara pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan kesiapan pemerintah Republik Indonesia menyambut era teknologi digital yang kerap disebut sebagai Revolusi Industri 4.0. “Kita harus melakukan leap-frog untuk mengejar ketertinggalan dan saat ini fondasinya tengah disiapkan,” kata Luhut.
Lebih lanjut, Luhut menuturkan bahwa Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan penguatan kurikulum di sekolah-sekolah, untuk mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia di era teknologi artificial intelligence dan machine learning.
Untuk itu, kata purnawirawan jenderal TNI ini, pemerintah terus mendorong integrasi data terbuka dengan kebijakan seperti one map policy dan penerapan e-government dengan kebijakan seperti online single submission untuk registrasi usaha di Indonesia.
Pembicara lain, AAGN Ari Dwipayana, staf khusus Presiden Republik Indonesia, menjelaskan kesiapan pemerintah menghadapi era komunikasi yang inklusif dan terbuka yang merupakan ciri Revolusi Industri 4.0, dengan menampung masukan publik dalam perumusan kebijakan. “Pemerintah makin responsif, transparan, akuntabel dan berorientasi melayani,” katanya.
Ari juga mengajak umat Hindu membangun sistem big data untuk memetakan potensi dan kebutuhan umat di seluruh Indonesia. “Potensi ekonomi dan kolaborasi sesama pengusaha Hindu misalnya, bisa dikembangkan jika kita punya data yang lengkap mengenai kondisi mereka,” katanya.
Praktisi teknologi robot, Yohannes Kurnia Widjaya, yang juga hadir sebagai pembicara, menjelaskan pengalamannya membangun teknologi robotik dan mengajak publik untuk tidak takut menghadapi Revolusi Industri 4.0. “Peran manusia tidak akan tergantikan, namun justru naik kelas,” katanya. Yohannes adalah pionir sekolah robot di berbagai daerah di Indonesia.
Acara sarasehan itu ditutup dengan Angayubhagya memperingati 60 tahun PHDI. Robot pelayan buatan Yohannes Kurnia Widjaya memeriahkan acara dengan mengantarkan potongan tumpeng pada Dhama Adhyaksa dan para pinandita yang hadir.
Ketua Umum Panitia Pelaksana Perayaan Hari Nyepi Tahun Baru Caka 1941, Samudra Gina Antara, menegaskan bahwa tema Sarasehan Nasional dipilih untuk menjawab tantangan bagi bangsa Indonesia dalam menyongsong era Revolusi Industri 4.0 dan mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs). “Kami ingin membuka diskusi yang berfokus pada kesejahteraan umat manusia, sejalan dengan ajaran Tri Hita Karana yakni mendorong kualitas spiritual manusia dengan Tuhan, juga manusia dengan sesama dan manusia dengan alam/lingkungan,” katanya.
Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat, Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya menjelaskan bahwa perayaan Nyepi adalah momentum kontemplatif untuk perenungan diri. Di penghujung tahun Caka, Umat Hindu dihimbau untuk melihat ke belakang, melakukan evaluasi atas hal-hal yang telah terjadi sepanjang tahun yang akan segera berlalu.
“Bangsa yang kuat dan sejahtera, hanya dapat terbentuk bila masyarakatnya mencapai kondisi yang oleh ajaran Hindu disebut Jagadhita, yaitu terpenuhinya Dharma (kebenaran), Artha (kesejahteraan) dan Kama (kesenangan),” katanya. PHDI senantiasa mendorong setiap upaya menuju penguatan kedaulatan berbangsa dan bernegara itu.
Acara Sarasehan Nasional ini sendiri dihadiri oleh sekitar 750 umat Hindu se-Jabodetabek, pimpinan organisasi-organisasi Hindu tingkat nasional, para ketua majelis agama Hindu se-Indonesia yang merupakan repesentasi umat Hindu seluruh Nusantara dan undangan dari berbagai instansi dan tokoh lintas agama.
Selain Sarasehan, rangkaian acara Perayaan Hari Raya Nyepi Tahun baru Caka 1941 juga ditandai dengan pelaksanaan Bhakti Sosial di Pandeglang (Banten), Lombok (Nusa Tenggara Barat) dan Palu (Sulawesi Tengah), sejak 23 Februari 2019.
Acara Tawur Agung akan dilaksanakan pada 6 Maret 2019 di Pelataran Candi Prambanan. Sementara itu acara puncak berupa Dharma Santi Nasional sebagai penutup rangkaian acara akan diadakan di Art Center Denpasar, Bali pada 5 April 2019 dan rencananya dihadiri Presiden Joko Widodo.
