Indopos Dinyatakan Bersalah Soal Berita Ahok Gantikan Ma'ruf

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional, Joko Widodo - Ma'ruf Amin, Ade Irfan Pulungan, mengadukan berita Harian Indopos, dengan judul "Ahok Gantikan Ma'ruf Amin?" ke Dewan Pers. Jumat 15 Februari 2019. Tempo/ Fikri Arigi.

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pers menilai Harian Indopos melanggar lima pasal Kode Etik Jurnalistik, dalam berita berjudul “Ahok Gantikan Ma’ruf Amin?” Dewan Pers merekomendasikan Indopos untuk melayani hak jawab dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo atau Jokowi - Ma’ruf Amin sebagai pelapor.

Baca juga: Begini Penjelasan Indopos Soal Berita Ahok Gantikan Ma'ruf Amin

Menurut Direktur Hukum dan Advokasi TKN, Ade Irfan Pulungan, Dewan Pers merekomendasikan Indopos untuk melayani hak jawab dari TKN secara proporsional di halaman yang sama dengan berita yang diadukan. Indopos meminta maaf dalam bentuk banner kepada TKN, selambat-lambatnya tiga hari setelah hak jawab diterima.

“Dinyatakan pihak Indopos bersalah melanggar kode etik pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5a, 5c dalam Kode Etik. Dan teradu Indopos di hukum dengan permohonan minta maaf,” ujar Ade di Media Center Jokowi - Ma’ruf, Jumat 22 Februari 2019.

Indopos pun direkomendasikan memuat kembali infografis di dalam berita sebelumnya, di samping hak jawab, dibubuhi tulisan hoax, sebagai upaya klarifikasi. Indopos pun diharapkan mencabut berita yang diunggah di platform online mereka Indopos.co.id, dan menggantinya dengan hak jawab juga permintaan maaf.

Pemimpin Redaksi Indopos, Juni Armanto, mengatakan akan menjalankan rekomendasi Dewan Pers ini. Saat ini, kata dia, Indopos sedang menunggu rumusan klarifikasi dari pihak TKN. Adapun wartawan penulis berita tersebut, menurut Juni akan diberikan sanksi, berupa surat peringatan.

“Ya sesuai organisasi ya kami berikan sanksi. Menjalankan roda organisasi karena ini menjadi permasalahan. Kami berikan peringatan saja, surat peringatan,” ujar Juni kepada wartawan.

Ade mengatakan proses ajudifikasi sudah dilakukan terhadap TKN sebagai pengadu pada pukul 13.30 WIB hari ini. Ia mengatakan, dirinya serta Hendra Setiawan yang mewakili TKN. Adapun Indopos diwakili Pemimpin Redaksinya Juni Armanto, serta wartawan, dan redakturnya. Dari pihak Dewan Pers hadir ketua mereka Yosep Adi Prasetyo, dan Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan penegak etka pers, Imam Wahyudi.

Berita yang berpolemik ini sebelumnya dimuat dalam Harian Indopos edisi Rabu 13 Februari 2019. Adapun isi beritanya bercerita soal rumor pergantian Ma’ruf Amin oleh Basukti Tjahaja Purnama alias Ahok apabila lolos dalam Pilpres nanti.

Melengkapi berita tersebut juga dimuat gambar skenario di mana Ahok akan menggantikan Ma’ruf Amin dan akhirnya menjadi presiden menggantikan Jokowi. Setelahnya Ketua Umum Perindo, Harry Tanoe diangkat menjadi Wakil Presiden.






Cerita di Balik Sodetan Ciliwung, Anies Cabut Kasasi Ahok Agar Lahan Warga Dibeli Negara

1 hari lalu

Cerita di Balik Sodetan Ciliwung, Anies Cabut Kasasi Ahok Agar Lahan Warga Dibeli Negara

Proyek Sodetan Ciliwung sudah terhenti sejak 2015, saat Basuki Tjahaja Purnama masih menjabat Gubernur DKI. Terkendala pembebasan lahan.


Gabung ke Perindo, Michael Sianipar: Menjanjikan Bagi Politisi Muda yang Tak Punya Backing

2 hari lalu

Gabung ke Perindo, Michael Sianipar: Menjanjikan Bagi Politisi Muda yang Tak Punya Backing

Kenapa eks politikus PSI, Michael Victor Sianipar, bergabung dengan Partai Perindo?


Ingin Ulang Sukses Anies Baswedan 2017, PKS Incar Mardani dan Marullah Matali di Pilgub DKI

13 hari lalu

Ingin Ulang Sukses Anies Baswedan 2017, PKS Incar Mardani dan Marullah Matali di Pilgub DKI

Penasihat Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Karyatin Subiantoro mengungkapkan partainya sudah membidik sejumlah nama untuk diusung dalam Pilgub DKI 2024.


PDIP Senang Program Jokowi-Ahok di Jakarta Kembali Berjalan Setelah Era Anies Baswedan Selesai

17 hari lalu

PDIP Senang Program Jokowi-Ahok di Jakarta Kembali Berjalan Setelah Era Anies Baswedan Selesai

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto senang di Jakarta sekarang program Jokowi-Ahok kembali dilanjutkan setelah Anies Baswedan pensiun.


Gizi Buruk Anak Jakarta di Era Jokowi, Ahok, Anies Baswedan & Heru Budi, Ini Faktanya.

20 hari lalu

Gizi Buruk Anak Jakarta di Era Jokowi, Ahok, Anies Baswedan & Heru Budi, Ini Faktanya.

Kasus gizi buruk seakan selalu menghantui Jakarta. Di era Fauzi Bowo, Jokowi, Ahok, dan Anies, menjabat sebagai Gubernur DKI, kasus gizi buruk terus terjadi.


Politikus Senior Bicara Penyebab Elektabilitas PPP Anjlok: Konflik Internal hingga Dukungan ke Ahok

21 hari lalu

Politikus Senior Bicara Penyebab Elektabilitas PPP Anjlok: Konflik Internal hingga Dukungan ke Ahok

Mantan Sekretaris Majelis PPP Ahmad Yani menanggapi soal elektabilitas partai berlambang Ka'bah itu yang anjlok dalam setiap survei.


Kasus Kriminalitas di Jakarta Tinggi, Heru Budi Hartono Belum Terpikir Ikuti Janji Ahok

21 hari lalu

Kasus Kriminalitas di Jakarta Tinggi, Heru Budi Hartono Belum Terpikir Ikuti Janji Ahok

Heru Budi juga mengimbau warga Jakarta untuk menghindari pulang subuh karena banyak kasus kriminalitas jalanan terjadi pada saat dinihari.


Heru Budi Sebut Sudah Lama Larangan Delman di Monas: Mulai Era Fauzi Bowo hingga Ahok

21 hari lalu

Heru Budi Sebut Sudah Lama Larangan Delman di Monas: Mulai Era Fauzi Bowo hingga Ahok

Pj Gubernur DKI Heru Budi menyebut larangan operasional delman di Monas, Jakarta Pusat sudah lama. Delman dilarang sejak era Fauzi Bowo hingga Ahok.


Rincian Diskon dan Gratis Pajak DKI 2022 yang Direstui Anies Baswedan

21 hari lalu

Rincian Diskon dan Gratis Pajak DKI 2022 yang Direstui Anies Baswedan

Realisasi pendapatan daerah DKI 2022 disebut naik berkat diskon dan penghapusan pajak. Apa saja diskon dan gratis pajak di era mantan Gubernur Anies?


Eks TGUPP Tuding DKI Stop Wifi Gratis, Program Anies Baswedan Apa yang Dilanjutkan Heru Budi?

21 hari lalu

Eks TGUPP Tuding DKI Stop Wifi Gratis, Program Anies Baswedan Apa yang Dilanjutkan Heru Budi?

Sejumlah program Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan tidak dilanjutkan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.