Bantah Isu Dwifungsi TNI, Luhut Panjaitan: Ngarang Aja Itu

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan melakukan konferensi pers ihwal penemuan CVR Lion Air JT 610, di kantornya, Jakarta, 21 Januari 2019. Tempo/Hendartyo Hanggi

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan membantah adanya isu dwifungsi TNI di balik rencana penempatan perwira aktif Tentara Nasional Indonesia atau TNI pada 15 kementerian dan lembaga. Menurut dia, kebijakan ini sudah diambil lewat kajian tertentu dan berdasarkan pada kebutuhan yang ada.

Baca juga: Ombudsman: Pintu Prajurit TNI Masuk Ranah Sipil Sudah Ditutup

"Kajiannya sudah kami lakukan, tidak ada membuat isu dwifungsi, ngarang aja itu," kata Luhut usai menghadiri acara diskusi di Gedung Center for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta Pusat, Jumat, 22 Februari 2019.

Luhut menilai penempatan tentara aktif di kementerian bukanlah hal baru. Saat dirinya menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut mengatakan ada jabatan yang ditempati oleh sipil, maupun tentara. Begitu pula saat ini di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang ia pimpin.

"Di Kemenko Maritim, kan ada juga kemanannya di sana, jadi kalau keamanan maritim, masak ditangani orang yang gak ngerti, tarok aja Angkatan Laut (AL) disitu," kata dia. Bagi Luhut, urusan seperti kemanan Laut lebih tepat dipercayakan pada orang yang memiliki pengalaman dan karier di bidang tersebut, bukan orang yang tiba-tiba naik mengisi jabatan begitu saja.

Untuk diketahui, pemerintah saat ini mulai menggodok rencana perluasan jabatan sipil yang dapat diisi perwira tinggi dan menengah TNI sebagai bagian dari restrukturisasi di tubuh lembaga tersebut. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Setiawan Wangsaatmaja, mengatakan lembaganya sedang memetakan pos-pos jabatan yang bisa diisi TNI. "(Tapi) Pemetaan belum selesai," kata dia dikutip dari Koran Tempo.

Baca juga: Restrukturisasi Tentara, Menpan-RB Pastikan Tak Ada Dwifungsi TNI

Akan tetapi, rencana restrukturisasi TNI ini menuai kritik koalisi masyarakat sipil karena dikhawatirkan akan membawa kembali dwifungsi TNI seperti sebelum reformasi. Menurut, Koordinator Peneliti Imparsial, Ardi Manto, reformasi TNI sebelumnya sudah mensyaratkan agar militer tidak lagi berpolitik dengan menduduki jabatan seperti di DPR, kepala daerah, atau jabatan kementerian lainnya.

Ardi menuturkan militer aktif hanya boleh menduduki jabatan-jabatan yang berkaitan dengan fungsi pertahanan seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Koordinator Polhukam, serta beberapa lembaga lain. "Ini sudah diatur dalam UU TNI Pasal 47 Ayat 2," kata dia.






Buwas Usul Tunjangan PNS Kembali dalam Bentuk Beras: Kualitasnya Bagus, Saya Berani Jamin

1 hari lalu

Buwas Usul Tunjangan PNS Kembali dalam Bentuk Beras: Kualitasnya Bagus, Saya Berani Jamin

Buwas baru-baru ini mengusulkan agar pegawai negeri sipil (PNS) serta anggota TNI dan Polri kembali menerima tunjangan dalam bentuk beras. Kenapa?


Koalisi Masyarakat Sipil Berharap Agar Seluruh Pelaku Mutilasi 4 Warga Papua Bisa Dihukum Berat

7 hari lalu

Koalisi Masyarakat Sipil Berharap Agar Seluruh Pelaku Mutilasi 4 Warga Papua Bisa Dihukum Berat

Koalisi Masyarakat Sipil menilai vonis yang dijatuhkan kepada salah satu pelaku mutilasi 4 warga Papua merupakan angin segar bagi keluarga korban.


Begini Ciri Pelat Nomor Mobil Dinas Anggota TNI dan Polri yang Asli

10 hari lalu

Begini Ciri Pelat Nomor Mobil Dinas Anggota TNI dan Polri yang Asli

Begini tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) yang digunakan mobil dinas anggota TNI dan Polri. Apa ciri pelat nomor yang digunakannya?


Prabowo Subianto: Senjata Indonesia adalah Cintanya Rakyat kepada Republik

11 hari lalu

Prabowo Subianto: Senjata Indonesia adalah Cintanya Rakyat kepada Republik

Prabowo mengatakan keberadaan komando cadangan yang terbentuk saat ini merupakan kali pertama dalam sejarah Indonesia.


Ratusan Personel Gabungan TNI-Polri Dikerahkan Usai Kericuhan di Dogiyai Papua

13 hari lalu

Ratusan Personel Gabungan TNI-Polri Dikerahkan Usai Kericuhan di Dogiyai Papua

Polda Papua memastikan situasi di Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, kondusif setelah kericuhan dan pembakaran kios pada Sabtu, 21 Januari 2023


366 Personel Gabungan TNI - Polri Jaga Imlek 2023 di 38 Vihara Jakarta Barat

14 hari lalu

366 Personel Gabungan TNI - Polri Jaga Imlek 2023 di 38 Vihara Jakarta Barat

Sebanyak 366 personel gabungan jaga vihara di Jakarta Barat pada perayaan Imlek 2023 ini.


Imlek 2023, Begini Persiapan Pengamanan Polda Metro Jaya

15 hari lalu

Imlek 2023, Begini Persiapan Pengamanan Polda Metro Jaya

Selain oleh personel Polri, tempat ibadah dan liburan Imlek 2023 juga dijaga oleh 343 personel TNI dan 1.291 petugas dari pemerintah daerah.


6 Kendaraan Tempur Buatan Pindad yang Memiliki Spesifikasi Khusus

16 hari lalu

6 Kendaraan Tempur Buatan Pindad yang Memiliki Spesifikasi Khusus

Maung merupakan kendaraan militer buatan PT Pindad yang digunakan oleh satuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk segala medan.


Maung Tangguh, Kendaraan Operasional Satuan TNI Terbaru Produksi Pindad

17 hari lalu

Maung Tangguh, Kendaraan Operasional Satuan TNI Terbaru Produksi Pindad

Presiden Joko Widodo meresmikan nama Maung untuk Kendaraan Operasional Satuan TNI 4x4 WD terbaru produksi PT Pindad.


Luhut: Pemerintah Anggarkan Rp 1.200 Triliun untuk Digitalisasi

19 hari lalu

Luhut: Pemerintah Anggarkan Rp 1.200 Triliun untuk Digitalisasi

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah menganggarkan Rp 1.200 triliun untuk pelayanan digitalisasi.