Forest Watch Ancam Ambil Jalur Hukum Jika HGU tak Kunjung Dibuka

Petani mengusung singkong saat berdemo menolak perpanjangan Hak Guna Usaha di Halaman Gubernur Jawa Tengah, Semarang, 29 Maret 2016. Mereka menuntut negara tidak memperpanjang 148 hektar lahan HGU yang digarap PT Rumpun Sari Medini. TEMPO/Budi Purwanto

TEMPO.CO, Jakarta - Manajer Kampanye dan Advokasi Forest Watch Indonesia (FWI), Mufti Bari, meragukan komitmen Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional membuka data kepemilikan lahan hak guna usaha (HGU).

Baca: Kementerian Agraria Siap Buka Data HGU

“Apa yang diucapkan Kementerian Agraria, di berbagai macam media saat ini sudah sering kami dengar dalam setiap mediasi. Namun tidak pernah direalisasikan,” ujar Mufti kepada Tempo, Kamis, 21 Februari 2019.

Kepala Bagian Humas Kementerian Agraria, Horison Mocodompis, mengatakan bahwa kementeriannya siap membuka data kepemilikan sertifikat hak guna usaha atau HGU kepada publik. Horison mengatakan kementeriannya masih berkoordinasi dengan Komisi Informasi Pusat dan Kementerian Koordinator Perekonomian untuk membuka data HGU.

FWI, kata dia, sejak dua tahun terakhir sudah menekankan agar data dibuka, tetapi prosesnya seakan tidak berujung. Saat ini, FWI tengah berkoordinasi dengan Ombudsman untuk meyakinkan presiden untuk menginstruksikan Kementerian Agraria membuka data tersebut.

Bila cara tersebut tidak juga dapat membuat transparansi HGU, Mufti mengatakan, mereka mempertimbangkan dua opsi. Yakni mengajukan perintah eksekusi dokumen ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Atau melaporkan pemerintah ke polisi dengan tuduhan ketidakpatuhan badan publik terhadap putusan Mahkamah Agung (MA).

MA pada 2017 sudah memutus kasasi dalam perkara keterbukaan informasi yang diajukan FWI. Putusan MA memerintahkan Kementerian Agraria membuka nama pemilik HGU, lokasi, luas lahan, peta area, dan jenis komoditas yang diproduksi di atas lahan tersebut.

Adapun transparansi kepemilikan HGU, kata Mufti, merupakan kebutuhan yang mendesak. Ketertutupan informasi HGU, ia nilai menimbulkan konflik antara masyarakat dengan pihak-pihak pemilik HGU.

“Ini karena masyarakat tidak tahu ada izin apa di wilayah yang selama ini mereka kelola. Di mana batasnya, siapa pemiliknya, apa peruntukannya, apa dampaknya, dan sampai kapan batas waktu perizinan,” kata dia.

Simak juga: Polemik Lahan Prabowo, Aktivis Minta HGU Tak Jadi Jualan Politik

Mufti mengatakan ia juga menemukan indikasi pemanfaatan lahan negara, yang ternyata tidak memiliki izin HGU. Ia mengklaim tidak terbukanya data HGU ini pun menyebabkan hilangnya hutan alam di Indonesia. “Secara legal atau pun ilegal, tercatat pada periode waktu 2009-2013 ada lebih dari 500 ribu hektare hutan alan hilang di dalam konsesi perkebunan kelapa sawit,” ujar dia.






Ayah Terduga Teroris Kota Tangerang Selatan Akui Anaknya Jarang Berbaur

8 hari lalu

Ayah Terduga Teroris Kota Tangerang Selatan Akui Anaknya Jarang Berbaur

Nurdji 70 tahun, ayah dari terduga teroris yang ditangkap di Kota Tangerang Selatan mengakui sang anak memang jarang berbaur di lingkungan tempatnya tinggal.


Turunan UU Cipta Kerja Kerdilkan Tugas Pengelola Hutan

8 hari lalu

Turunan UU Cipta Kerja Kerdilkan Tugas Pengelola Hutan

Dalam turunan UU Cipta Kerja, tugas KPH kini hanya sebatas fasilitator dan administrator pengelolaan hutan.


Soroti Kasus Surya Darmadi, Walhi Singgung Pembukaan Lahan Hutan yang Masif untuk Korporasi

9 hari lalu

Soroti Kasus Surya Darmadi, Walhi Singgung Pembukaan Lahan Hutan yang Masif untuk Korporasi

Kasus Surya Darmadi hanya satu dari sekian permasalahan dalam tata kelola perkebunan sawit.


Iwan Fals akan Gelar Konser Bertema Manusia Setengah Dewa, Ini Pesan Khususnya

16 hari lalu

Iwan Fals akan Gelar Konser Bertema Manusia Setengah Dewa, Ini Pesan Khususnya

Tidak hanya bernyanyi, dalam konser Iwan Fals yang bertema Manusia Setengah Dewa ini juga akan diakhiri aksi menanam bibit pohon.


Kritik Walhi Terhadap Amdal di Perpu Cipta Kerja, Ini Pasal Bermasalah

19 hari lalu

Kritik Walhi Terhadap Amdal di Perpu Cipta Kerja, Ini Pasal Bermasalah

Perpu Cipta Kerja mengubah beberapa peraturan terkait Amdal. Apa sajakah peraturannya, dan mengapa Walhi mengkritisi?


Adaro Buka Lowongan Kerja untuk Fresh Graduate dan Profesional, Simak Persyaratannya

20 hari lalu

Adaro Buka Lowongan Kerja untuk Fresh Graduate dan Profesional, Simak Persyaratannya

Perusahaan tambang terkemuka PT Adaro Energy membuka lowongan kerja untuk para fresh graduate mapun profesional. Apa saja posisi yang tersedia?


Walhi: Perpu Cipta Kerja Mereduksi Makna Amdal

22 hari lalu

Walhi: Perpu Cipta Kerja Mereduksi Makna Amdal

Walhi Indonesia mengkritisi pemerintah ihwal aturan perizinan lingkungan yang dimuat dalam Perpu Cipta Kerja.


KPK Sebut Temukan 244 Kasus Mafia Tanah Dalam Empat Tahun Terakhir

24 hari lalu

KPK Sebut Temukan 244 Kasus Mafia Tanah Dalam Empat Tahun Terakhir

Nurul Ghufron mengatakan hingga 2022 KPK telah mendapati 31.228 kasus pertanahan, 244 kasus di antaranya diakibatkan oleh mafia tanah.


Antam Dukung Pemulihan Lingkungan Eks Tambang di Cisantana

30 hari lalu

Antam Dukung Pemulihan Lingkungan Eks Tambang di Cisantana

Antam ikut menanam 1.200 bibit pohon dan bantuan paving block untuk di sekitar lokasi wisata.


Sumatra Barat Kehilangan Hutan 27.447 Hektare Selama 2022

35 hari lalu

Sumatra Barat Kehilangan Hutan 27.447 Hektare Selama 2022

Luas tutupan hutan yang berkurang ini sebesar 1,5 persen dari total luas tutupan hutan di Sumatra Barat 1.744.549 hektare pada tahun 2021.