Koalisi Sipil Kritik Hakim Binsar yang Gugat Komisi Yudisial

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Tama S Langkun (tengah). TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Peradilan menanggapi sikap Binsar Gultom, seorang hakim yang menggugat Komisi Yusidial di PTUN karena gagal mengikuti seleksi Calon Hakim Agung.

Baca juga: Hakim Agung Nonkarier Digugat, Ketua KPK Angkat Bicara  

Binsar menggugat keputusan pengumuman hasil seleksi administrasi Komisi Yudisial dengan Tahun 2018 dengan nomor 07/PENG/PIM/RH.01.02/09/2018 dan keputusan pengumuman hasil seleksi tahap kedua calon hakim agung dengan nomor 07/PENG/PIM/RH 01.03/10 2018, yang pada intinya masih memasukan hakim non-karier sebagai calon hakim agung.

"Gugatan tersebut tidak relevan, karena berpotensi membuat para hakim TUN melanggar prinsip utama peradilan yakni Nemo Judex Ideneus In Propia Cusa, yang mana hakim tidak boleh menjadi hakim untuk dirinya sendiri," ujar Tama S. Langkun dari Indonesia Corruption Watch yang tergabung dalam KMSPP, melalui keterangan tertulis, Jumat, 22 Februari 2019.

Tama melihat, Binsar menggugat dengan kepentingan dirinya sendiri. Dalam tataran praktis, prinsip itu sudah dimasukan dalam prinsip ketiga kode etik pedoman perilaku hakim tentang perilaku arif dan bijaksana. Di mana, poin tersebut berbunyi 'Hakim dilarang megadili perkara di mana anggota keluarga hakim yang bersangkutan bertindak mewakili satu pihak yang berperkara atau sebagian pihak yang mewakili kepentingan perkara tersebut'

"Dalam kasus ini jelas sekali bahwa hakim yang memeriksa secara tidak langsung punya kepentingan terhadap gugatan Binsar," ucap Tama.

Selain itu, hakim PTUN juga berpotensi meruntuhkan semangat reformasi peradilan sebagaimana yang dimaksud konstitusi. Artinya, Binsar harus membaca ulang proses perubahan konstitusi, keberadaan Komisi Yudisial sebenarnya yang bertujuan untuk menguatkan independensi hakim, dengan melakukan seleksi terhadap orang-orang yang berintegritas untuk menjadi hakim agung.

Baca juga: KY Berharap DPR Segera Selesaikan RUU Jabatan Hakim

Upaya Binsar, kata Tama, yang meminjam tangan PTUN untuk menutup akses calon hakim non-karier akan menutup pintu orang-orang berkualitas dan berkompenten di luar hakim karier untuk mengabdi.

"Karena itu, kami, Koalisi Masyarakat Sipi Pemantau Peradilan meminta agar proses gugatan yang sedang berjalan di PTUN berhenti, dan meminta Komisi Yudisial untuk memeriksa potensi adanya pelanggaran etik yang serius terhadap hakim yang memeriksa perkara," kata Tama.






Komisi Yudisial Akui Minimnya Calon Hakim Ad Hoc HAM Kompeten di MA, Apa Sebabnya?

2 hari lalu

Komisi Yudisial Akui Minimnya Calon Hakim Ad Hoc HAM Kompeten di MA, Apa Sebabnya?

KY menilai ada sejumlah permasalahan yang menyebabnya minimnya calon hakim ad hoc HAM yang kompeten.


KontraS Soroti Calon Hakim Ad Hoc MA yang Minim Pengetahuan Soal HAM

4 hari lalu

KontraS Soroti Calon Hakim Ad Hoc MA yang Minim Pengetahuan Soal HAM

Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti menyoroti para hakim ad hoc Hak Asasi Manusia Mahkamah Agung yang minim pengetahuan soal HAM.


Koalisi Masyarakat Sipil Sebut Sidang Perdana Tragedi Kanjuruhan Penuh Kejanggalan

15 hari lalu

Koalisi Masyarakat Sipil Sebut Sidang Perdana Tragedi Kanjuruhan Penuh Kejanggalan

Koalisi sipil menilai sidang Tragedi Kanjuruhan yang digelar di PN Surabaya penuh kejanggalan. Menurut mereka ada beberapa hal yang disoroti.


Sidang Tragedi Kanjuruhan Dilarang Disiarkan Secara Langsung, Koalisi Masyarakat Sipil Desak KY Lakukan Ini

19 hari lalu

Sidang Tragedi Kanjuruhan Dilarang Disiarkan Secara Langsung, Koalisi Masyarakat Sipil Desak KY Lakukan Ini

Koalisi Masyarakat Sipil khawatir sidang Tragedi Kanjuruhan hanya sebatas formalitas.


Soal Mafia Peradilan Di Mahkamah Agung, Begini Kata Pegiat Antikorupsi

32 hari lalu

Soal Mafia Peradilan Di Mahkamah Agung, Begini Kata Pegiat Antikorupsi

Jaringan mafia peradilan di Mahkamah Agung dibongkar KPK. MA dinilai tak memiliki lembaga pengawas yang setara.


Buruh Harian Laporkan Sengketa Lahan di Teluknaga Tangerang ke MA, KY dan DPR

32 hari lalu

Buruh Harian Laporkan Sengketa Lahan di Teluknaga Tangerang ke MA, KY dan DPR

Kasus sengketa lahan ini sudah masuk ke kasasi. Amsari , 72 tahun meminta Badan Pengawas MA, KY dan DPR mengawasi kasus ini.


KY akan Telusuri Kebenaran Video Viral Hakim Kasus Ferdy Sambo

35 hari lalu

KY akan Telusuri Kebenaran Video Viral Hakim Kasus Ferdy Sambo

Dalam video tersebut, terdapat narasi yang mengatakan Ferdy Sambo akan dijatuhi hukuman mati oleh majelis hakim.


Putusan Sengketa Lahan di Tangerang Dilaporkan ke Komisi Yudisial, Minta Hakim PTTUN Jakarta Diperiksa

35 hari lalu

Putusan Sengketa Lahan di Tangerang Dilaporkan ke Komisi Yudisial, Minta Hakim PTTUN Jakarta Diperiksa

Putusan hakim PTPTUN Jakarta dalam perkara sengketa lahan di Teluknaga itu bertentangan dengan fakta persidangan di PTUN Serang yang sudah rinci.


KY Terima 1.504 Laporan Masyarakat Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim Sepanjang 2022

40 hari lalu

KY Terima 1.504 Laporan Masyarakat Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim Sepanjang 2022

KY telah memberikan 19 usulan hukuman kepada hakim yang terbukti melanggar kode etik.


Kuat Ma'ruf Laporkan Hakim Wahyu, KY: Kami Belum Diperkenankan Periksa karena Kasus Masih Berjalan

41 hari lalu

Kuat Ma'ruf Laporkan Hakim Wahyu, KY: Kami Belum Diperkenankan Periksa karena Kasus Masih Berjalan

Kuasa hukum terdakwa Kuat Ma'ruf melaporkan Hakim Wahyu Iman Santoso ke KY pada awal Desember 2022 dengan dugaan pelanggaran kode etik.