Cerita Warga Bandung Dapat KTP Pertama untuk Penghayat

Pemerintah Kota Bandung menerbitkan KTP perdana untuk penghayat. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kota Bandung baru saja menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi para penganut penghayat atau penganut aliran kepercayaan penghayat. Di KTP tidak lagi tertulis kolom agama melainkan kepercayaan. “Untuk di Jawa Barat, ini yang pertama,” kata Bonie Nugraha Permana kepada Tempo di ruang kerjanya, Kamis, 21 Februari 2019.

Baca juga: YLBHI Minta Kejaksaan Hapus Aplikasi Pengawas Aliran Kepercayaan

Bonie dan keluarganya mengambil KTP baru dengan status kolom kepercayaan itu kemarin. Total ada tiga lembar KTP, untuk dirinya, istri, dan anaknya. Selain mereka, ada sebuah keluarga penghayat lain yang menerima KTP serupa, sehingga total berjumlah enam KTP bagi warga penghayat.

“Ini tidak istimewa bagi kami, prosedurnya seperti pembuatan KTP biasa,” ujar Bonie yang kini menjadi Ketua Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) Kota Bandung itu.
Majelis itu menaungi berbagai organisasi massa penganut kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa atau penghayat, seperti Perjalanan, Budi Daya, dan Akur.

Dengan terbitnya KTP berkolom status kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa itu, kata Bonie, menjadi gerakan sosial bagi kalangan penghayat untuk menegaskan identitasnya. “Penulisan kepercayaan di KTP itu pengakuan bahwa kami warga Negara Indonesia,” ujarnya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung Popong Warliati Nuraeni mengatakan, penerbitan KTP bagi para penghayat bukan sesuatu yang luar biasa. Sejak keluar putusan Mahkamah Konstitusi, otomatis sistem pencatatan dan KTP berubah. “Itu haknya warga, penduduk, negara hadir membantu mereka,” kata Popong di ruang kerjanya, Kamis, 21 Februari 2019.

Sebelumnya status agama di KTP berdasarkan enam jenis agama ditambah lain-lain sebagai pilihan ke tujuh yang biasanya dikosongkan atau ditandai garis strip. Pilihan para penghayat yaitu dikosongkan atau dituliskan salah satu agama.

Sejak keluar keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, para penganut kepercayaan bisa mencantumkan aliran kepercayaan di kolom agama dalam KTP.

Baca juga: MUI Tak Ingin Agama dan Aliran Kepercayaan Disejajarkan

Pada Selasa, 7 November 2017, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan uji materi atas Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang mewajibkan mengisi kolom agama di Kartu Tanda Penduduk. Gugatan ini diajukan oleh sejumlah  penghayat.






Inilah Kelebihan dan Kekurangan KTP Digital

14 hari lalu

Inilah Kelebihan dan Kekurangan KTP Digital

Kementerian Dalam Negeri meluncurkan inovasi KTP Digital yang akan diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Berikut kelebihan dan kelamahannya.


KALEIDOSKOP 2022: Anies Baswedan Percepat Pembuatan Dokumen Kependudukan, Selesai dalam 30 Menit

34 hari lalu

KALEIDOSKOP 2022: Anies Baswedan Percepat Pembuatan Dokumen Kependudukan, Selesai dalam 30 Menit

Gubernur DKI Anies Baswedan mempercepat pembuatan 34 dokumen kependudukan, selesai dalam 30 menit. Ada yang selesai dalam 15 menit.


Mau Jadi Pekerja Migran Indonesia? Simak Tahapan Resminya

46 hari lalu

Mau Jadi Pekerja Migran Indonesia? Simak Tahapan Resminya

Ketentuan mengenai pekerja migran diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.


Kenali Aplikasi Identitas Kependudukan Digital atau Digital ID, Ada Fitur NPWP dan DPT Pemilu 2024

46 hari lalu

Kenali Aplikasi Identitas Kependudukan Digital atau Digital ID, Ada Fitur NPWP dan DPT Pemilu 2024

Ditjen Dukcapil telah meluncurkan layanan Identitas Kependudukan Digital atau Digital ID. Ada fitur NPWP, tanda tangan elektronik, DPT Pemilu 2024.


Setelah KTP Elektronik atau E-KTP, Mengapa Kini Ada KTP Digital?

46 hari lalu

Setelah KTP Elektronik atau E-KTP, Mengapa Kini Ada KTP Digital?

Setelah mengembangkan E-KTP atau KTP Elektronik, pemerintah kini punya layanan KTP Digital. Apa perbedaanya?


Instruksi Bupati Kediri: Berobat ke Rumah Sakit Cukup Bawa KTP

57 hari lalu

Instruksi Bupati Kediri: Berobat ke Rumah Sakit Cukup Bawa KTP

Dinas Kesehatan Kediri berupaya menyiapkan dua strategi agar warga yang berobat cukum membawa KTP.


Stok Blangko E-KTP di Jakarta Kosong, Baru Tersedia Tahun Depan

58 hari lalu

Stok Blangko E-KTP di Jakarta Kosong, Baru Tersedia Tahun Depan

Pemerintah akan memberikan Surat Keterangan Pengganti E-KTP atau menerbitkan Identitas Kependudukan Digital (IKD).


Blangko E-KTP Kosong, Dinas Dukcapil DKI Terbitkan Identitas Kependudukan Digital

30 November 2022

Blangko E-KTP Kosong, Dinas Dukcapil DKI Terbitkan Identitas Kependudukan Digital

Saat ini terjadi kekosongan blangko E-KTP yang merata di semua wilayah Indonesia. Dinas Dukcapil DKI terbitkan identitas kependudukan digital.


Satu Keluarga Tewas di Kalideres Mungkin Ikut Aliran Tertentu, Polisi Masih Selidiki

16 November 2022

Satu Keluarga Tewas di Kalideres Mungkin Ikut Aliran Tertentu, Polisi Masih Selidiki

Sementara bukan karena kelaparan penyebab satu keluarga tewas. Apakah karena menganut aliran tertentu atau ada hal lain, masih didalami.


Berbagai Pandangan tentang Apokaliptik

15 November 2022

Berbagai Pandangan tentang Apokaliptik

Pencarian kata apokaliptik mendadak banyak ditelusuri artinya, karena dikaitkan dengan kemungkinan kasus kematian misterius keluarga di Kalideres