Zulkifli Hasan Hadir Munajat 212 di Monas

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Peserta Munajat 212 mulai memadati area Monumen Nasional, Jakarta Pusat, 21 Februari 2019. Tempo/Imam Hamdi

    Peserta Munajat 212 mulai memadati area Monumen Nasional, Jakarta Pusat, 21 Februari 2019. Tempo/Imam Hamdi

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menghadiri acara Munajat 212 di Monumen Nasional, Jakarta. Ia hadir pada pukul 20.00, bersama dengan Sekretaris Jenderal PAN, Eddy Soeparno, dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN, Yandri Susanto.

    Baca: Slamet Maarif Diagendakan Hadiri Munajat 212 Nanti Malam

    Zulhas, sapaan Zulkifli mengatakan tujuannya hadir dalam acara ini untuk berdoa bersama alim ulama dan seluruh masyarakat. Agar pemilu 2019 damai. Meski begitu ia mengatakan Pemilu damai memiliki syarat, yakni Undang-Undang Dasar Pasal 22E.

    “Jadi kalau itu dilaksanan secara Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur dan Adil tiap lima tahun sekali, ini konstitusi,” ujar Zulhas di Monas, Kamis 21 Februari 2019, sembari menunjukkan buku empat pilar demokrasi.

    Selepas diwawancarai wartawan Zulhas bergegas masuk ke area panggung. Tak berselang lama, hadir Ketua Dewan Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid. Namun ia langsung menuju panggung tanpa menghiraukan pertanyaan wartawan.

    Acara ini digelar oleh Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta. Adapun Juru bicara Persaudaraan Alumni 212 atau PA 212, Novel Bamukmin mengatakan acara ini tidak bermutan politik. "Tidak ada (agenda politik),” ujar dia kepada Tempo, hari ini.

    Simak juga: PDIP Sebut Dukungan Muslim Perkotaan Turun Karena Aksi 212

    Ia menambahkan acara ini diisi oleh buka puasa sunah bersama, dilanjutkan salat magrib berjamaah, istigosah, lalu salat isya berjamaah. Setelahnya diagendakan ada sambutan dari Ketua Majelis Ulama Indonesia DKI, para tokoh 212, dan sambutan dari Rizieq Shihab via teleconfrence dari Mekah, Arab Saudi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.