Pemerintah Bandung Terbitkan KTP Pertama untuk Penghayat

Pemerintah Kota Bandung menerbitkan KTP perdana untuk penghayat. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Bandung - Pemerintah Kota Bandung baru saja menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi para penganut aliran kepercayaan atau penghayat. Di KTP tidak lagi tertulis kolom agama melainkan kepercayaan. “Untuk di Jawa Barat, ini yang pertama,” kata Bonie Nugraha Permana, salah satu penghayat, kepada Tempo di ruang kerjanya, Kamis, 21 Februari 2019.

Baca: Penghayat di Jawa Barat Sudah Bisa Ganti Kolom Agama KTP

Bonie dan keluarganya mengambil KTP baru dengan status kolom kepercayaan itu kemarin. Total ada tiga lembar KTP. Untuk ia, istri, dan anaknya. Selain mereka, ada sebuah keluarga penghayat lain yang menerima KTP serupa, sehingga total berjumlah enam KTP bagi warga penghayat.

“Ini tidak istimewa bagi kami, prosedurnya seperti pembuatan KTP biasa,” kata Bonie yang kini menjadi Ketua Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) Kota Bandung.

Majelis itu menaungi berbagai organisasi massa penganut kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa atau penghayat. Seperti Perjalanan, Budi Daya, dan Akur. KTP berkolom status kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa itu, kata Bonie, menjadi gerakan sosial bagi kalangan penghayat untuk menegaskan identitasnya.

“Penulisan kepercayaan di KTP itu pengakuan bahwa kami warga Negara Indonesia,” ujarnya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung Popong Warliati Nuraeni mengatakan, penerbitan KTP bagi para penghayat bukan sesuatu yang luar biasa. Sejak keluar putusan Mahkamah Konstitusi, otomatis sistem pencatatan dan KTP berubah. “Itu haknya warga, penduduk, negara hadir membantu mereka,” kata Popong di ruang kerjanya, Kamis, 21 Februari 2019.

Sebelumnya, status agama di KTP berdasarkan enam jenis agama ditambah lain-lain sebagai pilihan ke tujuh yang biasanya dikosongkan atau ditandai garis strip. Pilihan para penghayat yaitu dikosongkan atau dituliskan salah satu agama.

Sejak keluar keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, para penganut kepercayaan atau penghayat bisa mencantumkan aliran kepercayaan di kolom agama dalam KTP. Pada Selasa, 7 November 2017, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan uji materi atas Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang mewajibkan mengisi kolom agama di Kartu Tanda Penduduk. Gugatan ini diajukan oleh sejumlah penghayat kepercayaan. 






Ulama di 1,000 Abrahamic Circles Mengutuk Pembakaran Al Quran di Swedia

10 hari lalu

Ulama di 1,000 Abrahamic Circles Mengutuk Pembakaran Al Quran di Swedia

Ulama yang tergabung dalam program 1,000 Abrahamic Circles mengutuk aksi pembakaran Al Quran yang terjadi di Stockholm, Swedia.


Inilah Kelebihan dan Kekurangan KTP Digital

18 hari lalu

Inilah Kelebihan dan Kekurangan KTP Digital

Kementerian Dalam Negeri meluncurkan inovasi KTP Digital yang akan diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Berikut kelebihan dan kelamahannya.


KALEIDOSKOP 2022: Anies Baswedan Percepat Pembuatan Dokumen Kependudukan, Selesai dalam 30 Menit

38 hari lalu

KALEIDOSKOP 2022: Anies Baswedan Percepat Pembuatan Dokumen Kependudukan, Selesai dalam 30 Menit

Gubernur DKI Anies Baswedan mempercepat pembuatan 34 dokumen kependudukan, selesai dalam 30 menit. Ada yang selesai dalam 15 menit.


Di Depan Ribuan Mahasiswa, Moeldoko: Hati-hati Politisasi Agama Jelang 2024

46 hari lalu

Di Depan Ribuan Mahasiswa, Moeldoko: Hati-hati Politisasi Agama Jelang 2024

Kepala Staf Presiden Moeldoko mewanti-wanti masyarakat agar berhati-hati terhadap politisasi agama menjelang Pemilu 2024.


Mau Jadi Pekerja Migran Indonesia? Simak Tahapan Resminya

50 hari lalu

Mau Jadi Pekerja Migran Indonesia? Simak Tahapan Resminya

Ketentuan mengenai pekerja migran diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.


Kenali Aplikasi Identitas Kependudukan Digital atau Digital ID, Ada Fitur NPWP dan DPT Pemilu 2024

50 hari lalu

Kenali Aplikasi Identitas Kependudukan Digital atau Digital ID, Ada Fitur NPWP dan DPT Pemilu 2024

Ditjen Dukcapil telah meluncurkan layanan Identitas Kependudukan Digital atau Digital ID. Ada fitur NPWP, tanda tangan elektronik, DPT Pemilu 2024.


Setelah KTP Elektronik atau E-KTP, Mengapa Kini Ada KTP Digital?

50 hari lalu

Setelah KTP Elektronik atau E-KTP, Mengapa Kini Ada KTP Digital?

Setelah mengembangkan E-KTP atau KTP Elektronik, pemerintah kini punya layanan KTP Digital. Apa perbedaanya?


Pakar Sosiologi Agama Bicara Satu Keluarga Tewas di Kalideres: Bukan Apokaliptik atau Sekte

56 hari lalu

Pakar Sosiologi Agama Bicara Satu Keluarga Tewas di Kalideres: Bukan Apokaliptik atau Sekte

Pakar sosiologi agama menyanggah teori yang satu keluarga tewas di Kalideres ada kaitannya dengan apokaliptik atau sekte tertentu.


Ada yang Suka Klenik di Satu Keluarga Tewas di Kalideres, Gunakan Kutipan Al Quran Surat Yusuf

57 hari lalu

Ada yang Suka Klenik di Satu Keluarga Tewas di Kalideres, Gunakan Kutipan Al Quran Surat Yusuf

Hasil analisis menunjukkan anggota satu keluarga tewas di Kalideres, Budyanto Gunawan, berkepribadian suka klenik.


Instruksi Bupati Kediri: Berobat ke Rumah Sakit Cukup Bawa KTP

6 Desember 2022

Instruksi Bupati Kediri: Berobat ke Rumah Sakit Cukup Bawa KTP

Dinas Kesehatan Kediri berupaya menyiapkan dua strategi agar warga yang berobat cukum membawa KTP.