Pemerintah Bandung Terbitkan KTP Pertama untuk Penghayat

Pemerintah Kota Bandung menerbitkan KTP perdana untuk penghayat. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Bandung - Pemerintah Kota Bandung baru saja menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi para penganut aliran kepercayaan atau penghayat. Di KTP tidak lagi tertulis kolom agama melainkan kepercayaan. “Untuk di Jawa Barat, ini yang pertama,” kata Bonie Nugraha Permana, salah satu penghayat, kepada Tempo di ruang kerjanya, Kamis, 21 Februari 2019.

Baca: Penghayat di Jawa Barat Sudah Bisa Ganti Kolom Agama KTP

Bonie dan keluarganya mengambil KTP baru dengan status kolom kepercayaan itu kemarin. Total ada tiga lembar KTP. Untuk ia, istri, dan anaknya. Selain mereka, ada sebuah keluarga penghayat lain yang menerima KTP serupa, sehingga total berjumlah enam KTP bagi warga penghayat.

“Ini tidak istimewa bagi kami, prosedurnya seperti pembuatan KTP biasa,” kata Bonie yang kini menjadi Ketua Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) Kota Bandung.

Majelis itu menaungi berbagai organisasi massa penganut kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa atau penghayat. Seperti Perjalanan, Budi Daya, dan Akur. KTP berkolom status kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa itu, kata Bonie, menjadi gerakan sosial bagi kalangan penghayat untuk menegaskan identitasnya.

“Penulisan kepercayaan di KTP itu pengakuan bahwa kami warga Negara Indonesia,” ujarnya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung Popong Warliati Nuraeni mengatakan, penerbitan KTP bagi para penghayat bukan sesuatu yang luar biasa. Sejak keluar putusan Mahkamah Konstitusi, otomatis sistem pencatatan dan KTP berubah. “Itu haknya warga, penduduk, negara hadir membantu mereka,” kata Popong di ruang kerjanya, Kamis, 21 Februari 2019.

Sebelumnya, status agama di KTP berdasarkan enam jenis agama ditambah lain-lain sebagai pilihan ke tujuh yang biasanya dikosongkan atau ditandai garis strip. Pilihan para penghayat yaitu dikosongkan atau dituliskan salah satu agama.

Sejak keluar keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, para penganut kepercayaan atau penghayat bisa mencantumkan aliran kepercayaan di kolom agama dalam KTP. Pada Selasa, 7 November 2017, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan uji materi atas Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang mewajibkan mengisi kolom agama di Kartu Tanda Penduduk. Gugatan ini diajukan oleh sejumlah penghayat kepercayaan. 






Disdukcapil Kota Depok Luncurkan Layanan Ambil KTP Drive Thru

10 hari lalu

Disdukcapil Kota Depok Luncurkan Layanan Ambil KTP Drive Thru

Dokumen kependudukan Disdukcapil Depok yang bisa diambil di De Fast adalah KTP elektronik dan Kartu Identitas Anak (KIA).


Jokowi Jamin Hak Penghayat Kepercayaan di Perpres Strategi Kebudayaan

12 hari lalu

Jokowi Jamin Hak Penghayat Kepercayaan di Perpres Strategi Kebudayaan

Salah satu yang diatur dalam Perpres yang diteken Jokowi ini adalah jaminan atas hak kelompok penghayat kepercayaan dalam urusan pemajuan kebudayaan.


Menolak Transgender, Guru di Irlandia Diperkarakan

20 hari lalu

Menolak Transgender, Guru di Irlandia Diperkarakan

Seorang guru di Irlandia menolak menyebut murid transgender dengan sebutan khusus karena bertentangan dengan agama.


WNA Bisa Punya e-KTP, Perlu Simak 5 Syarat Ini

32 hari lalu

WNA Bisa Punya e-KTP, Perlu Simak 5 Syarat Ini

WNA di Indonesia bisa memiliki e-KTP dengan tujuan mempermudah akses pelayanan publik. Tapi, penuhi dulu persyaratan ini.


WNA Boleh Punya KTP? Ini Perbedaan e-KTP WNI dan WNA

32 hari lalu

WNA Boleh Punya KTP? Ini Perbedaan e-KTP WNI dan WNA

Meskipun sama-sama berhak memiliki e-KTP tetapi kartu milik WNI dan WNA mempunyai 4 perbedaan mendasar. Apa saja?


Buron Paulus Tannos Diduga Berada di Singapura, Ini Upaya KPK

37 hari lalu

Buron Paulus Tannos Diduga Berada di Singapura, Ini Upaya KPK

KPK masih menunggu atutan turunan dalam upaya ekstradisi Paulus Tannos yang diduga berada di Singapura tersebut.


Syarat dan Ketentuan Bila Ingin Mendaftar Jadi Penghuni di 12 Rusunawa yang Diresmikan Anies Baswedan

41 hari lalu

Syarat dan Ketentuan Bila Ingin Mendaftar Jadi Penghuni di 12 Rusunawa yang Diresmikan Anies Baswedan

Hari ini Gubernur DKI Anies Baswedan meresmikan 33 tower rusunawa. Simak syarat dan ketentuan bila ingin menghuni di salah satu rusunawa tersebut.


Komisi Penyiaran Indonesia Jabar Keluarkan Surat Edaran Siaran Keagamaan

41 hari lalu

Komisi Penyiaran Indonesia Jabar Keluarkan Surat Edaran Siaran Keagamaan

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat mengeluarkan surat edaran tentang siaran keagamaan. Edaran ini memuat 14 poin.


7 Cara Cek NIK e-KTP untuk Memastikan Aktif atau tidak

48 hari lalu

7 Cara Cek NIK e-KTP untuk Memastikan Aktif atau tidak

Simak cara cek NIK online untuk memastikan terdaftar atau tidak di Dukcapil


Mau Mengurus Kartu Keluarga? Ini Tata Cara dan Dokumen yang Diperlukan

49 hari lalu

Mau Mengurus Kartu Keluarga? Ini Tata Cara dan Dokumen yang Diperlukan

Kartu Keluarga dokumen penting sering diperlukan untuk berbagai macam keperluan kependudukan. Berikut komplit mengenai pengurusannya.