Walhi Sebut Program Agraria Jokowi - Prabowo Bermasalah

Capres nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi (kedua kiri) dan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto berjabat tangan seusai mengikuti debat capres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu, 17 Februari 2019. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Yuyun Harmono mengatakan program reformasi agraria Calon Presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi dan Prabowo Subianto untuk mewujudkan keadilan hak atas tanah bermasalah. Yuyun mengatakan persoalannya karena orang-orang di kedua kubu banyak yang menguasai lahan.

Baca: BPN: Soal Lahan Prabowo, Jokowi Ingin Persepsikan Prabowo Jahat

“Kalau sekarang misalnya ada orang yang menguasai lahan itu, menguasai, ya jadi persoalan dong dan itu harus diselesaikan,” kata Yuyun dalam diskusi ‘Buntut Siasat Debat Kedua’, di Warunk Upnormal, Cikini, Jakarta, Kamis 21 Februari 2019.

Soal penguasaan lahan ini kembali mencuat ketika Jokowi menyebutkan bahwa Prabowo memiliki lahan seluas 220 ribu hektare di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di Aceh, pada debat kedua 17 Februari 2019 lalu. Pada closing statement, Prabowo menjelaskan lahan tersebut adalah tanah berstatus HGU.

Yuyun mengatakan masih ada yang perlu diungkap dalam debat kedua 17 Februari lalu. Yakni mengapa sampai hari ini belum ada keterbukaan data lahan Hak Guna Usaha (HGU). Padahal, kata Yuyun, sekak 2017, Mahkamah Agung sudah memutuskan bahwa data HGU harus dibuka.

Masalah ketertutupan informasi ini, menurut Yuyun, yang akhirnya berujung menjadi konflik agraria. Yuyun mengatakan, friksi kerap terjadi di fase klaim tanah oleh perusahaan. Masyarakat, kata dia, tidak bisa mengecek data kepemilikan lahan, saat ada perusahaan datang mengklaim lahan yang sejak lama mereka tempati.

“Saya kira ke depan data HGU harus dibuka supaya masyarakat bisa ngecek juga,” ujar dia.

Penelusuran Tempo bersama kelompok sipil Auriga Nusantara diketahui terdapat pula penguasa lahan lain yang berkaitan dengan orang-orang di lingkaran kedua kubu.

Simak juga: Fahri Hamzah: Tjahjo Bohong, Dana Desa Era SBY Bukan Jokowi

Faktanya, sejumlah politikus dan pengusaha di lingkaran Jokowi turut menguasai lahan. Akumulasi luas lahan korporasi yang terhubung langsung dengan TKN Jokowi - Ma’ruf dan tim bayangan pendukungnya, tercatat lebih dari 140 ribu hektare. Sedangkan di kubu Prabowo, sedikitnya terdapat sembilan perusahaan yang menggarap lahan seluas 360 ribu hektare.






Jokowi Diminta Beri Persetujuan Tertulis ke Jaksa Agung soal Pengubahan Putusan MK

3 jam lalu

Jokowi Diminta Beri Persetujuan Tertulis ke Jaksa Agung soal Pengubahan Putusan MK

Viktor menyebut permohonan ini diajukan agar laporan pihaknya ke Polda Metro Jaya atas kasus pengubahan putusan MK ini segera berjalan.


Besok, Jokowi Hadiri Acara Peringatan Satu Abad NU Bareng Erick Thohir

5 jam lalu

Besok, Jokowi Hadiri Acara Peringatan Satu Abad NU Bareng Erick Thohir

Presiden Joko Widodo dan ibu negara, Iriana berangkat ke Jawa Timur pada Senin 6 Februari 2022. Jokowi dijadwalkan akan menghadiri resepsi puncak satu abad Nahdlatul Ulama (NU)


Jokowi Bakal Teken PP Dana SDM Desa, Ekonom Ingatkan Bahaya Budget Siluman

5 jam lalu

Jokowi Bakal Teken PP Dana SDM Desa, Ekonom Ingatkan Bahaya Budget Siluman

Bhima Yudhistira, merespons rencana Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang akan menerbitkan peraturan pemerintah (PP) soal anggaran khusus untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) desa.


Bermodal Cadangan Nikel Berlimpah, Jokowi Optimistis Industri EV Indonesia Tumbuh Pesat

5 jam lalu

Bermodal Cadangan Nikel Berlimpah, Jokowi Optimistis Industri EV Indonesia Tumbuh Pesat

Melimpahnya cadangan nikel tersebut membuat pemerintah Indonesia membuka kesempatan bagi para investor untuk berinvestasi di Tanah Air.


Kepala Bapanas soal Harga Beras Naik: Eceran Tertinggi Rp 9.450, Tapi Enggak Dijagain

6 jam lalu

Kepala Bapanas soal Harga Beras Naik: Eceran Tertinggi Rp 9.450, Tapi Enggak Dijagain

Kepala Bapanas meminta Satgas Pangan di berbagai instansi untuk terus melakukan pengawasan terhadap kenaikan harga besar di pasaran.


Soal Deklarasi Capres-Cawapres KIR, Gerindra: Pak Muhaimin Minta Sebelum Puasa

6 jam lalu

Soal Deklarasi Capres-Cawapres KIR, Gerindra: Pak Muhaimin Minta Sebelum Puasa

Sekjen Gerindra menyebut Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin ingin deklarasi capres dan cawapres ditetapkan sebelum Ramadan.


Jokowi Perintahkan BUMN Jadi Off Taker Pangan, Draf Aturan Disiapkan 2 Pekan Ini

7 jam lalu

Jokowi Perintahkan BUMN Jadi Off Taker Pangan, Draf Aturan Disiapkan 2 Pekan Ini

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan integrasi BUMN bidang pangan untuk menjadi off taker atau penyerap hasil produksi di masyarakat. Revisi sejumlah peraturan dan mekanisme pendanaan murah disiapkan agar tak ada lagi harga komoditas pangan di tingkat petani yang jatuh.


ChatGPT Tolak Berikan Ulasan Positif untuk Trump, Xi Jinping, Putin dan Rizieq Shihab, Kenapa?

7 jam lalu

ChatGPT Tolak Berikan Ulasan Positif untuk Trump, Xi Jinping, Putin dan Rizieq Shihab, Kenapa?

Chatbot ChatGPT menolak menjawab puisi kebaikan tentang Rizieq Shihab, Trump, Xi Jinping dan Putin lantaran disebut sebagai sosok yang bermasalah


Begini Tanggapan Airlangga soal Usulan Gubernur Ditunjuk Pemerintah

7 jam lalu

Begini Tanggapan Airlangga soal Usulan Gubernur Ditunjuk Pemerintah

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pun ikut menyampaikan tanggapannya seputar usulan penunjukan jabatan gubernur oleh pemerintah


4 Poin Penting yang Disebut Rhenald Kasali agar Indonesia Tidak Resesi, Apa Saja?

7 jam lalu

4 Poin Penting yang Disebut Rhenald Kasali agar Indonesia Tidak Resesi, Apa Saja?

Rhenald Kasali menyebutkan empat hal penting agar Indonesia bisa terhindar dari resesi.