TEMPO.CO, Jakarta - Aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Yuyun Harmono mengatakan program reformasi agraria Calon Presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi dan Prabowo Subianto untuk mewujudkan keadilan hak atas tanah bermasalah. Yuyun mengatakan persoalannya karena orang-orang di kedua kubu banyak yang menguasai lahan.
Baca: BPN: Soal Lahan Prabowo, Jokowi Ingin Persepsikan Prabowo Jahat
“Kalau sekarang misalnya ada orang yang menguasai lahan itu, menguasai, ya jadi persoalan dong dan itu harus diselesaikan,” kata Yuyun dalam diskusi ‘Buntut Siasat Debat Kedua’, di Warunk Upnormal, Cikini, Jakarta, Kamis 21 Februari 2019.
Soal penguasaan lahan ini kembali mencuat ketika Jokowi menyebutkan bahwa Prabowo memiliki lahan seluas 220 ribu hektare di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di Aceh, pada debat kedua 17 Februari 2019 lalu. Pada closing statement, Prabowo menjelaskan lahan tersebut adalah tanah berstatus HGU.
Yuyun mengatakan masih ada yang perlu diungkap dalam debat kedua 17 Februari lalu. Yakni mengapa sampai hari ini belum ada keterbukaan data lahan Hak Guna Usaha (HGU). Padahal, kata Yuyun, sekak 2017, Mahkamah Agung sudah memutuskan bahwa data HGU harus dibuka.
Masalah ketertutupan informasi ini, menurut Yuyun, yang akhirnya berujung menjadi konflik agraria. Yuyun mengatakan, friksi kerap terjadi di fase klaim tanah oleh perusahaan. Masyarakat, kata dia, tidak bisa mengecek data kepemilikan lahan, saat ada perusahaan datang mengklaim lahan yang sejak lama mereka tempati.
“Saya kira ke depan data HGU harus dibuka supaya masyarakat bisa ngecek juga,” ujar dia.
Penelusuran Tempo bersama kelompok sipil Auriga Nusantara diketahui terdapat pula penguasa lahan lain yang berkaitan dengan orang-orang di lingkaran kedua kubu.
Simak juga: Fahri Hamzah: Tjahjo Bohong, Dana Desa Era SBY Bukan Jokowi
Faktanya, sejumlah politikus dan pengusaha di lingkaran Jokowi turut menguasai lahan. Akumulasi luas lahan korporasi yang terhubung langsung dengan TKN Jokowi - Ma’ruf dan tim bayangan pendukungnya, tercatat lebih dari 140 ribu hektare. Sedangkan di kubu Prabowo, sedikitnya terdapat sembilan perusahaan yang menggarap lahan seluas 360 ribu hektare.