Diduga Dukung Jokowi, Gerindra Adukan Camat Makassar ke Bawaslu

Komisioner Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jabar Yulianto (kedua kiri) didampingi Ketua Devisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Tasikmalaya Bambang Setiawan (kedua kanan) mengangkat kotak suara saat meninjau gudang logistik pemilu di Cibeureum, Jawa Barat, Jumat 1 Februari 2019. Peninjauan itu untuk mengecek kesiapan logistik jelang Pemilu pada 17 April 2019 mendatang. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Gerindra melaporkan camat se-Kota Makassar ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan pada Kamis, 21 Februari 2019. Gerindra menduga para camat ini ikut politik praktis dengan mendukung pasangan Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin.

Baca: Dilaporkan ke Bawaslu, Jokowi: Debat Kok Dilaporkan, Gimana?

“Calon pendukung tak mau menerima kenyataan itu,” kata Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerindra Sulawesi Selatan, Edy Arsyam setelah melapor di kantor Bawaslu Sulawesi Selatan. 

Ia mengatakan seharusnya para camat tidak ikut dalam politik praktis dengan mendukung salah satu pasangan calon. “Dalam video itu sudah terlihat camat itu melakukan dukung-mendukung. Kami mendengar kata-katanya dan terlihat simbol jari,” kata Edy.

Video berdurasi 1 menit 27 detik itu, kata dia, sangat mengganggu karena yang melakukannya adalah abdi negara. Di mana seharusnya memberikan contoh kepada masyarakat dalam hal berpolitik yang sebenarnya. “Padahal camat bagian dari pembina politik di tingkat kecamatan, bukan justru pertontonkan proses dukungan calon tertentu ke masyarakat,” kata dia.

Simak juga: Jokowi Disebut Serang Personal Prabowo, Bawaslu: Tak Ada Aturan

Edy melaporkan dugaan pelanggaran dengan mengacu Undang-undang Pemilu. Video tersebut tersebar di grup-grup WhatsApp sehingga pendukung calon presiden nomor urut  2 ini melaporkan para camat ke Bawaslu Sulsel. “Awalnya kami tak terlalu yakin, jadi kami pelajari, lihat dan dengar ternyata ini sangat pengaruhi konstituen calon pemilih,” tambahnya.

 






Bantuan Indonesia untuk Korban Banjir dan Longsor Tiba di Pakistan

4 jam lalu

Bantuan Indonesia untuk Korban Banjir dan Longsor Tiba di Pakistan

Bantuan kemanusiaan dari Pemerintah Indonesia untuk korban banjir di Provinsi Sindh telah tiba di Karachi, Pakistan


Luhut Sebut Jokowi Minta Pengadaan Mobil Listrik untuk Pejabat Dianggarkan di APBN

7 jam lalu

Luhut Sebut Jokowi Minta Pengadaan Mobil Listrik untuk Pejabat Dianggarkan di APBN

Luhut menuturkan saat ini pemerintah sedang menyusun perencanaan pengadaan mobil listrik.


Luhut Bicara Mobil Listrik untuk Pejabat: Saya Sudah Pakai

7 jam lalu

Luhut Bicara Mobil Listrik untuk Pejabat: Saya Sudah Pakai

Luhut juga mengaku sudah memiliki mobil listrik.


Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

7 jam lalu

Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

Jaleswari menyebut absennya Lukas Enembe dalam panggilan KPK itu sebagai ironi. Sebab, seharusnya pejabat sekelas dia dapat memberikan contoh.


Rachmat Gobel: Cadangan Aspal Buton Cukup untuk Swasembada Hingga 125 Tahun

7 jam lalu

Rachmat Gobel: Cadangan Aspal Buton Cukup untuk Swasembada Hingga 125 Tahun

"Kita sudah dianugerahi kekayaan alam aspal tapi malah disia-siakan," ujar Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel.


8 Hari Setelah PPP Copot Suharso Monoarfa, Jokowi Menunjuknya Jadi Koordinator SDGs 2024

7 jam lalu

8 Hari Setelah PPP Copot Suharso Monoarfa, Jokowi Menunjuknya Jadi Koordinator SDGs 2024

Setelah dicopot dari jabatan ketua umum PPP, Suharso Monoarfa ditunjuk Jokowi sebagai Koordinator SDGs 2024.


Muhadjir Diperintah Jokowi: Terjun ke Provinsi Sindh, Lokasi Terparah Banjir Pakistan

9 jam lalu

Muhadjir Diperintah Jokowi: Terjun ke Provinsi Sindh, Lokasi Terparah Banjir Pakistan

Muhadjir diminta Jokowi mewakili pemerintah Indonesia menyalurkan bantuan kepada korban banjir dan tanah longsor di Pakistan.


Terkini Bisnis: RI di Tengah Ancaman Resesi Global, Jokowi Kesal Soal Impor Aspal

10 jam lalu

Terkini Bisnis: RI di Tengah Ancaman Resesi Global, Jokowi Kesal Soal Impor Aspal

Berita terkini hingga petang ini dimulai dari dampak yang dirasakan Indonesia akibat resesi global yang diproyeksikan terjadi tahun depan.


Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

11 jam lalu

Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

"Di sini (Buton) produksi malah tidak dijalankan, impor (aspal) terus," kata Jokowi dalam tayangan yang disiarkan Sekretariat Presiden.


Ada yang Dorong Jokowi Jadi Cawapres, Politikus PDIP: Dia Tak Gila Kekuasaan

12 jam lalu

Ada yang Dorong Jokowi Jadi Cawapres, Politikus PDIP: Dia Tak Gila Kekuasaan

Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan, Jokowi bukan orang yang serendah itu untuk serta-merta menerima jika diajukan sebagai calon wakil presiden.