Mendagri: Gaji Perangkat Desa Setara ASN Dikucurkan Tahun Ini

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan ketika bertemu ribuan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia di Istora Senayan, Jakarta, Senin 14 Januari 2019. Presiden mengatakan gaji perangkat desa akan disetarakan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) golongan IIA dengan memperhatikan masa kerja. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan tak ada penundaan penyetaraan gaji perangkat desa tahun ini. Hal itu disampaikan Tjahjo saat menghadiri Rapat Kordinasi Nasional Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia.

Baca juga: Gaji Perangkat Desa Setara PNS pada 2020: Rp 2 juta - Rp 3 jutaan

“Pemerintah sangat perhatian terhadap perangkat desa,” kata Tjahjo di Balikpapan Kalimantan Timur, Rabu malam 20 Februari 2019.

Menurutnya, penyetaraan gaji perangkat desa setara dengan aparatur sipil negara (ASN) golongan IIA merupakan bentuk perhatian pemerintah. Ia menyebutkan penyesuaian gaji dilaksanakan 2019 ini.

“Keputusan pemerintah menyetarakan gaji perangkat desa setara dengan golongan IIA, gak ada penundaan sudah fix 100 persen,” ujar dia.

Sebelumnya pihak Istana menyatakan pemberian gaji perangkat desa setara ASN akan dimulai pada 2020. 

Alasannya anggaran pembayaran penghasilan tetap tidak hanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) namun juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap Provinsi dan Kabupaten.

Selain itu, merujuk Undang-Undang Otonomi Daerah, perubahan APBD harus melalui berbagai prosedur termasuk pembahasan bersama DPRD. Sehingga implementasi Siltap baru bisa masuk dalam perencanaan APBD 2020.

Tjahjo mengungkapkan, tak adanya penundaan penyetaraan gaji perangkat desa, karena merupakan kebijakan politik pemerintah. Karena masih ada perangkat desa yang bergaji Rp 300 ribu.

Soal anggaran untuk gaji para perangkat desa, Tjahjo menuturkan, melalui anggaran dana desa (ADD) maupun disubsidi. Karena ada 100 daerah yang tak mampu jika menggunakan APBD.

“Jadi yang gak mampu itu nanti disubsidi. Saya gak tau mekanismenya itu Menteri Keuangan yang paham,”

Sebelumnya pemerintah menyatakan, penyetaraan gaji perangkat desa setara dengan ASN golongan IIA dari rencananya Maret tahun ini bakal ditunda tahun depan.

Kepala desa akan mendapatkan 100 persen gaji setara gaji pokok ASN golongan IIA, Sekretaris Desa 90 persen, dan perangkat desa mendapat 80 persen. Atau kepala desa dan perangkat desa akan mendapatkan gaji setara Rp 2,02 juta hingga Rp 3,82 juta.






Profil 3 Calon Sekda DKI, Hanya 1 yang akan Dipilih Jokowi

1 hari lalu

Profil 3 Calon Sekda DKI, Hanya 1 yang akan Dipilih Jokowi

Tiga nama calon Sekda DKI sudah diserahkan ke Mendagri, yaitu Joko Agus Setyono, Dhany Sukma, dan Michael Rolandi Cesnanta Brata. Bagaimana profil mereka?


Perjalanan Heru Budi Copot Marullah Matali Lalu Ingin Calon Sekda DKI yang Paham Anggaran

2 hari lalu

Perjalanan Heru Budi Copot Marullah Matali Lalu Ingin Calon Sekda DKI yang Paham Anggaran

Proses seleksi terbuka Sekda DKI telah rampung. Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut tiga nama calon Sekda telah diserahkan ke Mendagri.


Mendagri Kantongi 3 Nama Calon Sekda DKI: Pejabat BPK, Bekas Kolega Heru Budi, dan Wali Kota

2 hari lalu

Mendagri Kantongi 3 Nama Calon Sekda DKI: Pejabat BPK, Bekas Kolega Heru Budi, dan Wali Kota

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan tiga nama calon Sekda DKI telah diserahkan ke Mendagri. Seperti apa latar belakang mereka?


Tito Karnavian Minta Aparat Jangan Tindak Pemerintah, ICW: Pola Pikir Itu Penting Diluruskan

7 hari lalu

Tito Karnavian Minta Aparat Jangan Tindak Pemerintah, ICW: Pola Pikir Itu Penting Diluruskan

ICW menyarankan kepada Tito Karnavian agar melihat data KPK. Sejak 2004 hingga 2022, setidaknya ada 178 kepala daerah diproses hukum kasus korupsi.


Tanggapi Kemendagri, KPK: Kami Lakukan Pencegahan Dahulu Sebelum Menindak

7 hari lalu

Tanggapi Kemendagri, KPK: Kami Lakukan Pencegahan Dahulu Sebelum Menindak

Johanis mengatakan KPK sudah melakukan pencegahan korupsi meski tanpa permintaan dari lembaga lain.


Komisi II DPR Wacanakan Revisi UU Desa Masuk Pembahasan Prioritas 2023

7 hari lalu

Komisi II DPR Wacanakan Revisi UU Desa Masuk Pembahasan Prioritas 2023

Anggota DPR RI Komisi II Herman Khoiran mengatakan revisi UU Desa akan dimasukan ke dalam prolegnas prioritas di 2023


Demo Perangkat Desa di DPR Berakhir, Kapolres: Kondusif

8 hari lalu

Demo Perangkat Desa di DPR Berakhir, Kapolres: Kondusif

Massa demo perangkat desa bubar setelah 50 orang perwakilan PPDI diterima Komisi II di Gedung DPR/MPR RI.


Persatuan Perangkat Desa Indonesia Bawa Tiga Tuntutan ke Senayan, Ini Tanggapan DPR

8 hari lalu

Persatuan Perangkat Desa Indonesia Bawa Tiga Tuntutan ke Senayan, Ini Tanggapan DPR

DPR RI memberikan tanggapan atas aksi unjuk rasa Persatuan Perangkat Desa Indonesia di Senayan, Jakarta.


Perangkat Desa Ajukan 3 Tuntutan dalam Demo Jilid III di Depan Gedung DPR

8 hari lalu

Perangkat Desa Ajukan 3 Tuntutan dalam Demo Jilid III di Depan Gedung DPR

Perangkat desa kembali menanyakan soal status kepegawaian mereka dan menolak perubahan masa jabatan mereka seperti Kepala Desa.


Polda Metro Jaya Imbau Demo Perangkat Desa di DPR-MPR Bisa Tertib

8 hari lalu

Polda Metro Jaya Imbau Demo Perangkat Desa di DPR-MPR Bisa Tertib

Polda Metro Jaya mengimbau para perangkat desa bisa demo dengan tertib pada hari ini.