Diperiksa Bawaslu, Bupati Kuningan Akui Khilaf Soal Ucapan Laknat

Bupati Kuningan, Acep Purnama. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, JakartaBupati Kuningan Acep Purnama, dicecar 7 pertanyaan oleh tim Gakkumdu, Bawaslu Kabupaten Kuningan seputar perkataan laknat, jika kepala desa tidak memilih Jokowi. Gakkumdu mempunyai waktu tujuh 7 hari untuk menyimpulkan apakah ada pelanggaran atau tidak dalam kasus viralnya video ucapan yang kurang pantas.

Baca juga: Bawaslu Kuningan Laporkan Ucapan Laknat Bupati Kuningan

Usai dimintai keterangan, Rabu 20 Februari 2019, Acep menjelaskan dirinya ditanya seputar dugaan pelanggaran yang dilakukan baik selaku pribadi maupun sebagai Bupati Kuningan. Dia dimintai penjelasan terkait kegiatan kemarin yang menjadi viral karena ucapan, ‘kepala desa yang tidak memilih Jokowi berarti laknat’. “Saya diminta menjelaskan hal yang menimbulkan sesuatu tidak nyaman, lalu, tentang kegiatan yang saya lakukan Sabtu kemarin,” jelas Acep.

Dijelaskan kenapa dirinya datang ke acara tersebut, karena dia sebagai kader PDIP yang juga bagian dari tim pemenangan Capres- Cawapres, Jokowi - Ma'ruf. Kedatangannya karena ada deklarasi akar rumput yang juga mempunyai tujuan yang sama. “Materi yang disampaikan memotivasi mereka untuk pemenangan dalam pemilihan presiden.”

Acep mengatakan dia melihat keberhasilan atas pembangunan selama pemerintahan Presiden Jokowi, apalagi sejak jadi presiden dana desa langsung disalurkan dari pemerintah pusat. Jadi sangat wajar kalau mengingatkan siapa yang membantu pembangunan desa masing-masing.

Bupati Kuningan mengakui terjadi kata-kata, ucapan yang kurang berkenan seperti kata laknat. “Itu saya sadari sebuah kekhilafan, dari lidah saya dan pikiran saya. Untuk itu saya sudah minta maaf kesemua terutama kepada kepala desa, perangkat desa melalui organisasinya (Adepsi) dan kepada ke masyarakat secara luas,” ujar Acep.

Baca juga: Bupati Kuningan Akui Khilaf Sebut Kades Tak Pilih Jokowi, Laknat

Pada saat yang sama Wakil Bupati, M Ridho Suganda juga datang memenuhi panggilan Gakkumdu Bawaslu Kuningan. Usai dimintai keterangan, Ridho menjelaskan dia datang ke acara tersebut karena sebagai kader PDIP yang siap memenangkan Capres-Cawapres Jokowi - Ma’ruf. Sebagai kader dirinya mengaku ikut memotivasi tim relawan Akar Rumput untuk memenangkan capresnya. Kedatangannya ke acara tersebut tidak menggunakan fasilitas negara dan di saat libur. “Saya yakin Jokowi akan menang di Kabupaten Kuningan,” ujar Ridho.

Komisioner Bawaslu Kuningan, Abdul Jalil Hermawan, mengatakan setelah meminta keterangan dari Bupati dan Wakil Bupati Kuningan, panitia deklarasi Relawan Akar Rumput, pengawas desa dan saksi, akan dibawa ke rapat koordinasi Gakkumdu, paling cepat 7 hari kerja. “Masih ada pihak yang belum dimintai keterangan, jadi kami belum bisa menyimpulkan, karena harus rakor dengan Gakkumdu.”






Raker Pemilu 2024, KPU dan DPR Bahas Soal Penambahan Dapil dan Kursi Anggota Parlemen

23 jam lalu

Raker Pemilu 2024, KPU dan DPR Bahas Soal Penambahan Dapil dan Kursi Anggota Parlemen

KPU dan Komisi II DPR membahas soal penambahan dapil dan kursi anggota parlemen untuk Pemilu 2024.


Sri Mulyani Siapkan Rp 25,01 Triliun dari APBN untuk Pemilu Serentak 2024, Ini Rinciannya

3 hari lalu

Sri Mulyani Siapkan Rp 25,01 Triliun dari APBN untuk Pemilu Serentak 2024, Ini Rinciannya

Sri Mulyani menyatakan telah menyiapkan anggaran Rp 25,01 triliun dari APBN untuk mendukung pemilu serentak pada tahun 2024. Seperti apa rinciannya?


Pemilu 2024, Bawaslu Depok Pakai Cara Ini untuk Tindak Buzzer di Media Sosial

8 hari lalu

Pemilu 2024, Bawaslu Depok Pakai Cara Ini untuk Tindak Buzzer di Media Sosial

Bawaslu Kota Depok akan menangkal buzzer dan pelanggaran Pemilu 2024 lainnya yang menjamur di media sosial. Begini caranya.


Buzzer Mainkan Isu SARA Jelang Pemilu, Ini Sanksi Pidana untuk Mereka

8 hari lalu

Buzzer Mainkan Isu SARA Jelang Pemilu, Ini Sanksi Pidana untuk Mereka

Bawaslu akan menindak buzzer yang menggunakan isu identitas atau SARA di media sosial. Bila terbukti bersalah akan dikenakan pelanggaran UU ITE


Sejak 2015, Kantor Bawaslu Kota Depok Pindah Kontrakan Empat Kali

9 hari lalu

Sejak 2015, Kantor Bawaslu Kota Depok Pindah Kontrakan Empat Kali

Bawaslu Kota Depok belum memiliki kantor sendiri dan harus mengontrak


Bawaslu Kota Depok Belum Punya Kantor Sendiri, Ngontrak Rp110 Juta per Tahun

10 hari lalu

Bawaslu Kota Depok Belum Punya Kantor Sendiri, Ngontrak Rp110 Juta per Tahun

Bawaslu Kota Depok berharap pemerintah memfasilitasi mereka menyediakan kantor permanen


Bawaslu Ingatkan Batasan Lembaga Survei Penyelenggara Quick Count, Ini Katanya

17 hari lalu

Bawaslu Ingatkan Batasan Lembaga Survei Penyelenggara Quick Count, Ini Katanya

Menjelang Pemilu 2024, Bawaslu mengingatkan kembali batasan kepada lembaga survei penyelenggara quick count. Ada 3 kriteria lembaga survei ideal, katanya. Apa saja?


Anies Baswedan Safari Politik Lagi, NasDem: Dari 22-30 Januari 2023

19 hari lalu

Anies Baswedan Safari Politik Lagi, NasDem: Dari 22-30 Januari 2023

Anies Baswedan kembali akan berkeliling daerah. Partai NasDem memberi bocoran soal jadwal safari politik Anies itu.


KPU Komit Gelar Pemilu 2024 dengan Sistem Proporsional Terbuka

26 hari lalu

KPU Komit Gelar Pemilu 2024 dengan Sistem Proporsional Terbuka

Rapat dengar pendapat itu juga menyepakati pelaksanaan Pemilu 2024 tetap berdasarkan UU Pemilu.


Bahas Kecurangan Pemilu 2024, Komisi II dan Koalisi Kawal Pemilu Bersih Gelar Rapat Tertutup

26 hari lalu

Bahas Kecurangan Pemilu 2024, Komisi II dan Koalisi Kawal Pemilu Bersih Gelar Rapat Tertutup

Komisi II dan Koalisi Kawal Pemilu Bersih menggelar rapat tertutup untuk membahas soal dugaan kecurangan dalam verifikasi faktual Pemilu 2024.