Berikut 3 Aset Koruptor dari KPK untuk Kejaksaan Agung dan BNN

Reporter

Ketua KPK Agus Rahardjo, Jaksa Agung M. Prasetyo dan Kepala BNN Heru Winarko menandatangani penyerahan barang rampasan di Gedung KPK, Jakarta Selatan pada Rabu, 20 Februari 2019 (Andita Rahma)

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan tiga aset yang didapat dari eksekusi perkara korupsi kepada Kejaksaan Agung dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Aset-aset tersebut terdapat di tiga lokasi berbeda. Nilai total aset mencapai Rp 110 miliar.

Baca: KPK Serahkan 3 Aset Koruptor Senilai Rp 110 M ke Kejagung dan BNN

"Kami serahkan dua aset, di Denpasar, Bali dan Medan, Sumatera Utara, kepada Kejaksaan Agung, dan aset di Pancoran, Jakarta Selatan, kepada BNN," ucap Ketua KPK Agus Rahardjo di kantornya, Jakarta Selatan pada Rabu, 20 Februari 2019.

Berikut tiga aset beserta kasusnya:

1. Sebidang Tanah di Jakarta untuk BNN

BNN menerima satu bidang tanah di Jalan Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan dengan luas tanah 9.944 meter milik terpidana M. Nazaruddin. Nilai asetnya mencapai Rp 94.259.142.000.

Nazaruddin merupakan mantan Bendahara Partai Demokrat yang terlibat sejumlah perkara korupsi. Nazaruddin telah divonis bersalah dalam kasus korupsi pembangunan wisma atlet, penerimaan gratifikasi dan pencucian uang.

Dia juga disebut terlibat dalam perkara korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP, proyek fiktif pengadaan pesawat Merpati jenis MA 60, proyek gedung pajak, proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kalimantan Timur, proyek PLTU Riau, dan sejumlah proyek lainnya.

2. Tanah Bangunan di Medan untuk Kejaksaan Agung

Kejaksaan Agung menerima tanah bangunan di Jalan Kenanga Raya Nomor 87, Medan, Sumatera Utara dengan luas tanah 1.194 meter dan luas bangunan 476 meter milik terpidana Sultan Bhatoegana. Nilai asetnya mencapai Rp 5.196.837.000.

Sutan terlibat kasus korupsi SKK Migas. Ia divonis 10 tahun pidana penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 19 Agustus 2015.

Sutan terbukti bersalah menerima suap dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2013.

Sutan meninggal saat menjalani masa hukumannya akibat penyakit kanker hati yang dideritanya pada 19 November 2016.

3. Tanah Bangunan di Denpasar untuk Kejaksaan Agung

Kejaksaan Agung menerima tanah bangunan di perumahan Kubu Pratama Indah Kavling A1-A2, Jalan Imam Bonjol, Denpasar, Bali dengan luas tanah 829 meter dan luas bangunan 593 meter milik terpidana Fuad Amin. Nilai asetnya mencapai Rp 10.782.506.000.

Baca juga: KPK Serahkan Aset Fuad Amin dan Sutan Bathoegana ke Kejaksaan

Mantan Bupati Bangkalan 2003-2013 ini dihukum 13 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dan pencucian uang pada kurun 2003-2014 mencapai Rp 414 miliar.






KPK Telisik Dugaan Aliran Duit Nurhadi ke Dito Mahendra

7 jam lalu

KPK Telisik Dugaan Aliran Duit Nurhadi ke Dito Mahendra

Dalam pemeriksaan Dito Mahendra, KPK menelisik tentang dugaan aliran duit dari Nurhadi.


KPK Periksa Dito Mahendra Sebagai Saksi Kasus TPPU Eks Sekretaris MA

9 jam lalu

KPK Periksa Dito Mahendra Sebagai Saksi Kasus TPPU Eks Sekretaris MA

KPK memeriksa Dito Mahendra Saputro sebagai saksi atas Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU oleh Eks Sekertaris Mahkamah Agung, Nurhadi.


4 Komentar Tokoh soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Jeblok

20 jam lalu

4 Komentar Tokoh soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Jeblok

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang jeblok menimbulkan beragam respons dari tokoh. Tempo merangkum 4 komentar dari tokoh tersebut.


Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

1 hari lalu

Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

Politikus PKS Hidayat Nur Wahid menyebut penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia harus jadi bahan evaluasi untuk KPK.


Fitroh Rohcahyanto Mundur dari KPK, Kejaksaan Agung: Kembali ke Institusi Asal

1 hari lalu

Fitroh Rohcahyanto Mundur dari KPK, Kejaksaan Agung: Kembali ke Institusi Asal

Ketut menyebut kembalinya eks Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto ke Kejaksaan Agung bukan suatu hal yang perlu dipermasalahkan.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

Jazilul mengatakan naik turunnya skor Indeks Persepsi Korupsi bukanlah sesuatu yang perlu dijadikan polemik.


Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

1 hari lalu

Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

Bambang Widjojanto menduga kembalinya Fitroh ke Kejaksaan Agung karena adanya intervensi dari pimpinan KPK dalam kasus Formula E.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

Bambang Widjojanto mengatakan KPK memiliki andil tanggung jawab dalam rendahnya capaian skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tersebut.


Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

1 hari lalu

Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto mundur dari jabatannya di tengah kontroversi penyidikan Formula E. Apa kata IM57+?


Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

2 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

Jebloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 disebut karena lemahnya penegakan hukum.