Gaji Perangkat Desa Setara PNS pada 2020: Rp 2 juta - Rp 3 jutaan

Presiden Joko Widodo berswafoto ketika bertemu ribuan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia di Istora Senayan, Jakarta, Senin 14 Januari 2019. Presiden mengatakan gaji perangkat desa akan disetarakan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) golongan IIA dengan memperhatikan masa kerja. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah secara resmi mengumumkan kenaikan gaji perangkat desa setara PNS Golongan IIA mulai berlaku pada 2020. Namun, Deputi II Kantor Staf Presiden Yanuar Nugroho mengatakan hanya kepala desa yang mendapatkan gaji 100 persen seperti PNS Golongan IIA.

Baca: Di Depan Kepala Desa, Tjahjo: Ingat, Dana Desa Ada karena Jokowi

Yanuar merinci Kepala Desa akan mendapatkan 100 persen gaji setara gaji pokok PNS golongan IIA, Sekretaris Desa 90 persen, dan Perangkat Desa mendapat 80 persen. "Kepala Desa dan Perangkat Desa akan mendapat gaji antara Rp 2,02 juta hingga Rp 3,82 juta," kata Yanuar dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 20 Februari 2019.

Yanuar menuturkan, meski kebijakan soal penghasilan tetap atau siltap kepala desan dan perangkat desa sudah diteken, realisasinya baru bisa dilaksanakan pada 2020. Alasannya pembayaran Siltap tidak hanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) namun juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap Provinsi dan Kabupaten.

Selain itu, merujuk Undang-Undang Otonomi Daerah, perubahan APBD harus melalui berbagai prosedur termasuk pembahasan bersama DPRD. Sehingga implementasi Siltap baru bisa masuk dalam perencanaan APBD 2020.

Keputusan penyetaraan gaji ini, kata Yanuar, berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) dari Menteri Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, dan Menteri Dalam Negeri.

Simak juga: Prabowo Debat Tanpa Data, Timses Tak Menyangka Jokowi Agresif

Menurut Yanuar, penyetaraan gaji perangkat desa ini tindak lanjut dari hasil kajian pada 2018 terkait Dana Desa. Ia mengklaim berkat program Dana Desa dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi, jumlah desa yang tertinggal berkurang 6.518 desa dan jumlah desa yang mandiri bertambah 2.665. "Capaian positif ini menjadi salah satu alasan mengapa Kepala Desa dan Perangkat Desa layak untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik," kata dia.






Budiman Sudjatmiko Cerita ke Jokowi soal Keliling Desa hingga Kepala Desa yang Demo

6 jam lalu

Budiman Sudjatmiko Cerita ke Jokowi soal Keliling Desa hingga Kepala Desa yang Demo

Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko menghadapai ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa sore, 17 Januari 2023 lalu.


Faisal Basri Kritik Jokowi Soal Larangan Ekspor: Segala Kebjakan Dibajak Kepentingan Oligarki

7 jam lalu

Faisal Basri Kritik Jokowi Soal Larangan Ekspor: Segala Kebjakan Dibajak Kepentingan Oligarki

Faisal Basri mengkritik kebijakan Presiden Jokowi melarang ekspor sejumlah komoditas. Menurut dia, langkah tersebut seringkali sembrono.


Muzani Bilang HUT ke-15 Gerindra Digelar Sederhana, Tak Undang Jokowi

7 jam lalu

Muzani Bilang HUT ke-15 Gerindra Digelar Sederhana, Tak Undang Jokowi

Muzani menegaskan, terbatasnya ruang aula kantor pusat Gerindra itu tak memungkinkan untuk mengundang banyak tamu.


Jokowi Akan Terbitkan PP untuk Dana SDM Desa, Budiman Sudjatmiko Beberkan Isinya

9 jam lalu

Jokowi Akan Terbitkan PP untuk Dana SDM Desa, Budiman Sudjatmiko Beberkan Isinya

Budiman Sudjatmiko menyatakan telah mengusulkan ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar menambah anggaran khusus untuk pengembangan SDM desa.


Soal Usulan Penundaan Pemilu, Bamsoet: Tergantung Parpol Parlemen, Saya Hanya Pegang Palu

14 jam lalu

Soal Usulan Penundaan Pemilu, Bamsoet: Tergantung Parpol Parlemen, Saya Hanya Pegang Palu

Bamsoet menyebut peluang terwujudnya penundaan Pemilu ini tergantung dari partai politik yang ada di parlemen.


Gerilya Tiga Periode Masa Jabatan Presiden Jokowi

15 jam lalu

Gerilya Tiga Periode Masa Jabatan Presiden Jokowi

Gagasan perpanjangan masa jabatan presiden atau Jokowi tiga periode mencuat lagi.


Soal Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, PDIP Sebut Megawati Sudah Beri Pesan ke Jokowi

15 jam lalu

Soal Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, PDIP Sebut Megawati Sudah Beri Pesan ke Jokowi

PDIP menanggapi isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. PDIP merujuk pada konstitusi bahwa Presiden hanya bisa menjabat selama 2 periode.


Demokrat Sebut Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Keinginan Jokowi

16 jam lalu

Demokrat Sebut Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Keinginan Jokowi

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny Kabur Harman menilai usulan perpanjangan masa jabatan ini sebenarnya keinginan Presiden Jokowi sendiri.


PDIP Terus Desak Menteri Nasdem Mundur, Hasto Kristiyanto: Tak Akan Koalisi dengan Partai Suka Impor

16 jam lalu

PDIP Terus Desak Menteri Nasdem Mundur, Hasto Kristiyanto: Tak Akan Koalisi dengan Partai Suka Impor

"Kalau terhadap partai yang sukanya impor, ini enggak cocok buat PDIP," kata Sejjen PDIP Hasti Kristiyanto. Maksudnya Partai NasDem?


Ancaman Resesi Global 2023, Rhenald Kasali Sentil Sri Mulyani: Pemerintah Jangan Jumawa

18 jam lalu

Ancaman Resesi Global 2023, Rhenald Kasali Sentil Sri Mulyani: Pemerintah Jangan Jumawa

Rhenald Kasali Rhenald juga menyentil Menteri Keuangan Sri Mulyani yang terlalu pede bahwa Indonesia jauh dari resesi pada tahun 2023 ini.