Saat Khofifah dan Gubernur Riau Tur di Rutan KPK

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa beserta wakilnya, Emil Elestianto Dardak serta Gubernur Riau Syamsuar dan wakilnya, Edy Natar Nasution di Rumah Tahanan (Rutan) KPK, Jakarta Selatan pada Rabu, 20 Februari 2019. TEMPO/Andita Rahma

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengajak Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa beserta wakilnya, Emil Elestianto Dardak serta Gubernur Riau Syamsuar dan wakilnya, Edy Natar Nasution untuk mengunjungi Rumah Tahanan (Rutan) KPK yang berada di belakang gedung utama.

Baca: KPK Serahkan 3 Aset Koruptor Senilai Rp 110 M ke Kejagung dan BNN

Saut berkelakar bahwa dirinya ingin menyemangati empat orang pimpinan tersebut agar tak masuk rutan suatu saat nanti. "Ada semangat bahwa sampai kapanpun tidak akan masuk ke ruangan ini lagi, sehingga cukup sampai sini saja (pelataran rutan)," ujar dia, Rabu, 20 Februari 2019.

KPK menerima kunjungan dari tiga pasang gubernur dan wakil gubernur dari tiga wilayah berbeda. Dari Jawa Timur, ada Khofifah dan Emil Dardak. Kemudian Riau ada Syamsuar dan Edy Natar, dan Jambi ada Fachrori Umar. Namun Fachrori Umar tak tampak saat kunjungan ke rutan KPK.

Dalam kunjungan tersebut, KPK memberikan tataran preventif perihal pencegahan korupsi. Mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan mentoring. "Kami ingin mendapat guidance langkah pencegahan korupsi. Bagaimana kami memaksimalkan transparasi di seluruh pelayanan dan kebijakan yang kami keluarkan," kata Khofifah.

Setelah itu, Saut kemudian mengajak Khofifah, Emil, Syamsuar dan Edy Natar untuk masuk ke dalam halaman rutan setelah pos penjagaan. Selang lima menit, para pimpinan tersebut menyudahi kunjungannya.

Simak juga: KPK Periksa Anggota DPR Sukiman untuk Kasus Suap Papua Barat

"Semuanya ada stick and carrot. Kalau baik dikasih carrot, kalau tidak baik dikasih stick," ujar Khofifah menceritakan pengalaman singkatnya sambil bergegas masuk ke dalam mobil.






Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

1 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

Jazilul mengatakan naik turunnya skor Indeks Persepsi Korupsi bukanlah sesuatu yang perlu dijadikan polemik.


Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

4 jam lalu

Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

Bambang Widjojanto menduga kembalinya Fitroh ke Kejaksaan Agung karena adanya intervensi dari pimpinan KPK dalam kasus Formula E.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

5 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

Bambang Widjojanto mengatakan KPK memiliki andil tanggung jawab dalam rendahnya capaian skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tersebut.


Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

9 jam lalu

Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto mundur dari jabatannya di tengah kontroversi penyidikan Formula E. Apa kata IM57+?


Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

Jebloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 disebut karena lemahnya penegakan hukum.


Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK

2 hari lalu

Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan, telah menerima tiga laporan soal penanganan KPK terhadap Lukas Enembe.


KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe

2 hari lalu

KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe

KPK memanggil 8 saksi yang dianggap mengetahui pencucian uang Gubernur Papua Lukas Enembe.


KPK Ungkap Sulitnya Lakukan Pencegahan Korupsi di Pelabuhan

2 hari lalu

KPK Ungkap Sulitnya Lakukan Pencegahan Korupsi di Pelabuhan

KPK menemukan ada 16 entitas yang hidup di pelabuhan. Dampaknya adalah lambannya proses administrasi barang di pelabuhan.


KPK Panggil Dito Mahendra Jadi Saksi Kasus Nurhadi Pekan Depan: Berharap Kooperatif

2 hari lalu

KPK Panggil Dito Mahendra Jadi Saksi Kasus Nurhadi Pekan Depan: Berharap Kooperatif

KPK menjadwalkan panggilan pada Dito Mahendra sebagai saksi dalam kasus dugaan TPPU yang menjerat eks Sekretaris MA Nurhadi


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, KPK Ajak Semua Pemangku Kepentingan Kolaborasi

2 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, KPK Ajak Semua Pemangku Kepentingan Kolaborasi

KPK mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam memberantas korupsi dan meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.