Soal Lahan Prabowo, BPN Minta KPU Tegas Aturan Debat Pilpres

Siluet Wakil Presiden Jusuf Kalla menyaksikan siaran langsung Debat Kedua Pilpres 2019 di rumah dinasnya di Jalan Diponegoro, Jakarta, Ahad, 17 Februari 2019. ANTARA/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat evaluasi membahas debat Pilpres kedua sekaligus persiapan debat ketiga bersama tim sukses kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden di kantor KPU RI, Jakarta pada Rabu, 20 Februari 2019.

Baca: Moeldoko Bilang Negara Tidak Akan Tarik Lahan Prabowo, Sebab...

Direktur Relawan Prabowo - Sandiaga, Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, ada beberapa catatan timnya mengenai debat kedua dan beberapa usulan untuk format debat ketiga. Salah satunya adalah soal tata tertib debat dalam hal larangan menyerang pribadi kandidat.

"Jadi harus dijelaskan kategori menyerang pribadi itu. Sebab waktu debat kedua kan Paslon 02 diserang soal lahan, harusnya moderator menghentikan karena di luar konteks. Ini yang harus diperjelas," ujar Ferry saat ditemui sebelum rapat berlangsung di kantor KPU RI, Jakarta pada Rabu, 20 Februari 2019.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, lembaganya sudah memiliki konsep mengenai format debat ketiga. Kendati demikian, prosedurnya, KPU tetap akan mendengarkan masukan dari kubu paslon 01 maupun 02. "Semua masukan kami dengar, tapi eksekusinya tetap menjadi kewenangan KPU," ujar Wahyu saat ditemui di lokasi yang sama.

Soal larangan menyerang pribadi, kata Wahyu, KPU selama ini memang tidak memiliki aturan yang pasti soal hal tersebut. "Itu ranah Bawaslu nanti yang menentukan melanggar aturan atau tidak," ujar dia.

Pada debat kedua yang digelar tiga hari lalu, kubu Prabowo memang sempat protes ketika calon presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi menyinggung soal lahan Prabowo yang memiliki lahan seluas 220 ribu hektare di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di Aceh.

Simak juga: Beda Pernyataan Jokowi dan JK Soal Lahan Prabowo

Buntut dari pernyataan di debat Pilpres kedua itu, Tim Advokasi Indonesia Bergerak (TAIB) melaporkan calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo alias Jokowi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), karena pernyataan itu dianggap telah menyerang ranah pribadi Prabowo.






Sandiaga Uno Ceritakan Ihwal Perjanjian Dia, Anies, dan Prabowo Menjelang Pilgub DKI 2017

44 menit lalu

Sandiaga Uno Ceritakan Ihwal Perjanjian Dia, Anies, dan Prabowo Menjelang Pilgub DKI 2017

Sandiaga Uno menjelaskan perjanjian yang pernah dibuat lalu diteken oleh dia, Prabowo dan Anies pada 2017. Apa isinya?


Prabowo Temui Gibran dan Bobby Nasution Anak-Mantu Jokowi, Rayu Kaesang Masuk Gerindra, Untuk Apa?

6 jam lalu

Prabowo Temui Gibran dan Bobby Nasution Anak-Mantu Jokowi, Rayu Kaesang Masuk Gerindra, Untuk Apa?

Prabowo Subianto mengunjungi anak-mantu Jokowi, Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution. Terakhir rayu Kaesang masuk Gerindra, untuk apa?


Muhaimin Bilang Gerindra - PKB akan Bikin Tim Ahli Kaji Desain Politik 2024

7 jam lalu

Muhaimin Bilang Gerindra - PKB akan Bikin Tim Ahli Kaji Desain Politik 2024

Pembentukan tim ini dilakukan setelah Gerindra dan PKB membentuk sekretariat bersama.


Pantarlih Pemilu 2024: Pembentukan, Masa Kerja, dan Gajinya

8 jam lalu

Pantarlih Pemilu 2024: Pembentukan, Masa Kerja, dan Gajinya

Pantarlih salah satu badan yang membantu KPU


Prabowo Ingin Bangun Kampus Universitas Pertahanan di Luar Jawa

1 hari lalu

Prabowo Ingin Bangun Kampus Universitas Pertahanan di Luar Jawa

Prabowo mengatakan kuliah di Unhan tidak dipungut biaya sepeser pun dan tidak ada rekomendasi.


Prabowo Subianto Sebut Anggaran Pertahanan Kecil, Pengamat: Alokasi Pengadaan Hanya 10 Persen

2 hari lalu

Prabowo Subianto Sebut Anggaran Pertahanan Kecil, Pengamat: Alokasi Pengadaan Hanya 10 Persen

Menhan Prabowo Subianto mengatakan anggaran pertahanan relatif kecil karena Indonesia tengah fokus mengendalikan kemiskinan


Sandiaga Uno Kunjungi Pondok di Semarang Didampingi Pengurus PPP

2 hari lalu

Sandiaga Uno Kunjungi Pondok di Semarang Didampingi Pengurus PPP

Menparekraf Sandiaga Uno mengunjungi Pesantren Fadhlul Fadhlan di Semarang bersama pengurus teras PPP.


Bawaslu Kota Depok Belum Punya Kantor Sendiri, Ngontrak Rp110 Juta per Tahun

2 hari lalu

Bawaslu Kota Depok Belum Punya Kantor Sendiri, Ngontrak Rp110 Juta per Tahun

Bawaslu Kota Depok berharap pemerintah memfasilitasi mereka menyediakan kantor permanen


Syarat Mendaftar Pantarlih Pemilu 2024, Apa Saja?

3 hari lalu

Syarat Mendaftar Pantarlih Pemilu 2024, Apa Saja?

Panitia Pemutakhiran Data Pemilih atau pantarlih salah satu badan yang membantu KPU


Pantarlih dalam Tahapan Pemilu, Apa Tugas dan Tanggung Jawabnya?

3 hari lalu

Pantarlih dalam Tahapan Pemilu, Apa Tugas dan Tanggung Jawabnya?

KPU selama penyelenggaraan pemilu juga dibantu panitia pemutakhiran data pemilih atau pantarlih.