PAN Kirimkan Pengacara Dampingi Ketua PA 212 Slamet Maarif

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Persaudaraan Alumni 212 Slamet Maarif (peci putih tengah), bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, di Jalan Daksa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Februari 2019. Tempo/Egi Adyatama

    Ketua Persaudaraan Alumni 212 Slamet Maarif (peci putih tengah), bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, di Jalan Daksa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Februari 2019. Tempo/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Persaudaraan Alumni 212 Slamet Maarif bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, di Jalan Daksa, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu, 20 Februari 2019. Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas kasus pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Slamet.

    Baca: Ketua PA 212 Slamet Maarif Tersangka Pelanggaran Kampanye

    PAN pun berjanji akan memberikan bantuan hukum untuk Slamet yang kini sudah berstatus sebagai tersangka dalam kasus pelanggaran pemilu.

    "DPP PAN nanti akan meberikan bantuan hukum, akan mengirimkan pengacara-pengacaranya untuk mendampingi saya di proses-proses berikutnya," kata Slamet dalam konferensi pers.

    Atas nama pribadi dan Persaudaraan Alumni 212, Slamet menyampaikan terima kasih atas bantuan dari PAN tersebut.

    Slamet menjadi tersangka atas dugaan melanggar aturan kampanye pada acara tablig akbar di Solo pada pertengahan Januari 2019. Bawaslu Kota Surakarta menyimpulkan adanya indikasi pidana pemilu sehingga melimpahkan kasus itu ke kepolisian.

    Zulkifli Hasan meminta agar aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), bekerja lebih jujur dan adil kepada semua pihak. Ia menegakan bahwa semua laporan yang masuk harus diperlalukan sama.

    Baca: Ketua PA 212 Tersangka, Sandiaga: Hukum Tebang Pilih

    Ketua MPR ini mengaku sering mendapat pertanyaan terkait ketidakadilan dalam penegakan hukum yang diterapkan saat ini. "Soalnya keadilan itu dirasakan oleh rakyat. Karena itu, ini harus dijelaskan. Ketua (persaudaraan alumni) 212 kami minta juga diperlakukan dengan adil," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.