Mendagri Ingatkan Kepala Daerah, Hindari Area Rawan Korupsi

Reporter

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla berjalan bersama Mendagri Tjahjo Kumolo dan Gubernur Riau terpilih Syamsuar dan Wakil Gubernur Riau Edi Natar Nasution sebelum acara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, 20 Februari 2019. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan kepada para kepala daerah untuk memahami area-area rawan korupsi agar terhindar dari proses hukum karena praktik korupsi.

Baca: Jokowi Lantik Gubernur Riau Syamsuar dan wakilnya, Edy Nasution

"Mereka harus tetap memahami area rawan korupsi dalam konteks perencanaan anggaran," kata Mendagri ketika ditanya soal pesan kepada Gubernur dan Wagub Riau 2019-2024 Syamsuar dan Edy Natar Nasution yang dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Rabu, 20 Februari 2019.

Tjahjo menyebutkan, saat ini ada tiga gubernur yang berurusan dengan hukum. "Semua terkait masalah perencanaan program anggaran. Saya kira ini yang harus hati-hati," katanya.

Hari ini, para gubernur bertemu dengan KPK di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta. Mendagri berharap, dalam pertemuan itu, para gubernur dapat berdialog, berkomunikasi, untuk bisa melakukan fungsi-fungsi Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi (Renaksi Korsugap). Dengan demikian, langkah-langkah yang dikerjakan oleh gubernur dan wakil gubernur sesuai dengan mekanisme dan aturan hukum.

"Pokoknya silakan jalan sesuai dengan disekresi yang ada. Tetapi harus sesuai mekanisme dan hukum yang berlaku apakah itu undang-undang, apakah itu aturan di bawah undang-undang sampai di perda-perda," kata Mendagri.

Mengenai Gubernur dan Wagub Riau 2019-2024, Mendagri menilai mereka merupakan kombinasi yang serasi. "Apalagi Gubernur sudah pernah lama menjadi Bupati Siak sehingga dia paham mengenai birokrasi. Yang penting dia bisa menata tata kelola dan struktur birokrasi yang ada di Riau untuk diperkuat," katanya.

Baca: Kemendagri Siapkan 11 Rencana Aksi Pencegahan Korupsi di Pemda

Ia berharap fungsi pembinaan dan pengawasan melekat pada gubernur dan wagub sebagai wakil pemerintah pusat, bisa berjalan dengan baik. "Kami yakin mereka mampu mendorong dan mempercepat konsolidasi baik di kota maupun di kabupaten yang ada di Riau," kata Mendagri.






Pesan Sandiaga Uno ke Bos di Daerah: Kasih Tahu Saya Ya Kalau Ada Obyek Wisata yang Masih Tersembunyi

17 jam lalu

Pesan Sandiaga Uno ke Bos di Daerah: Kasih Tahu Saya Ya Kalau Ada Obyek Wisata yang Masih Tersembunyi

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno minta gubernur, wali kota, dan bupati memberitahu jika ada obyek wisata yang masih tersembunyi.


Tolak Kenaikan Biaya Haji, Fadli Zon: Ada Potensi Korupsi, Perlu Audit Khusus

1 hari lalu

Tolak Kenaikan Biaya Haji, Fadli Zon: Ada Potensi Korupsi, Perlu Audit Khusus

Anggota DPR RI Fadli Zon menolak usulan kenaikan biaya haji. Menurutnya ada potensi korupsi di sana sehingga perlu audit khusus.


Tito Karnavian Minta Aparat Jangan Tindak Pemerintah, ICW: Pola Pikir Itu Penting Diluruskan

3 hari lalu

Tito Karnavian Minta Aparat Jangan Tindak Pemerintah, ICW: Pola Pikir Itu Penting Diluruskan

ICW menyarankan kepada Tito Karnavian agar melihat data KPK. Sejak 2004 hingga 2022, setidaknya ada 178 kepala daerah diproses hukum kasus korupsi.


Tanggapi Kemendagri, KPK: Kami Lakukan Pencegahan Dahulu Sebelum Menindak

3 hari lalu

Tanggapi Kemendagri, KPK: Kami Lakukan Pencegahan Dahulu Sebelum Menindak

Johanis mengatakan KPK sudah melakukan pencegahan korupsi meski tanpa permintaan dari lembaga lain.


Penangkapan Izil Azhar, KPK Sebut Berkat Bantuan Masyarakat dan Polda Aceh

3 hari lalu

Penangkapan Izil Azhar, KPK Sebut Berkat Bantuan Masyarakat dan Polda Aceh

Karyoto menceritakan peristiwa penangkapan buronan Izil Azhar yang dilakukan pada Selasa 24 Januari 2023.


Karyawan jadi Tersangka Kasus Korupsi BTS Kominfo, Ini Kata Huawei Indonesia

3 hari lalu

Karyawan jadi Tersangka Kasus Korupsi BTS Kominfo, Ini Kata Huawei Indonesia

Huawei Indonesia buka suara setelah salah satu karyawannya ditetapkan sebagai tersangka di kasus dugaan korupsi BTS Kominfo. Berikut penjelasannya.


Kemendagri Minta Kepala Daerah Lindungi Pekerja dengan BPJS Ketenagakerjaan

4 hari lalu

Kemendagri Minta Kepala Daerah Lindungi Pekerja dengan BPJS Ketenagakerjaan

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi mewakili Menteri Dalam Neheri Tito Karnavian, menjadi keynote speaker dalam acara Early Year Strategic Meeting (EYSM) 2023 BPJS Ketenagakerjaan, di Hyatt Sanur Hotel Denpasar, Bali, Jumat, 20 Januari 2023.


Sejumlah Pejabat Ukraina Mundur Massal, Ini Penyebabnya

4 hari lalu

Sejumlah Pejabat Ukraina Mundur Massal, Ini Penyebabnya

Ukraina memiliki sejarah korupsi endemik, termasuk di kalangan elit politik, tetapi upaya untuk membasmi korupsi telah dibayangi invasi Rusia


KPK Temukan Celah Korupsi pada Program Penurunan Stunting di Daerah

4 hari lalu

KPK Temukan Celah Korupsi pada Program Penurunan Stunting di Daerah

KPK menyebut masih terdapat celah terjadinya tindak pidana korupsi dalam program penurunan stunting di daerah.


Parlemen Ukraina Susun RUU Transparansi Pertahanan Usai Muncul Dugaan korupsi

4 hari lalu

Parlemen Ukraina Susun RUU Transparansi Pertahanan Usai Muncul Dugaan korupsi

Ketua komite parlemen untuk urusan anti-korupsi berharap RUU itu akan mewajibkan harga dibayarkan pertahanan diunggah ke website