Alasan Bawaslu Tunggu Para Saksi Dugaan Kampanye Gubernur Bali

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Gubernur Bali I Wayan Koster (dua dari kiri) mengangkat lampion sebagai tanda pembukaan Festival Balingkang Kintamani pada Rabu, 6 Februari 2019. Acara ini diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan Tiongkok ke Bali. TEMPO | Made Argawa

TEMPO.CO, Denpasar - Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menunggu saksi dari Badan Pemenangan Daerah Prabowo Sandi ihwal dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan Gubernur Bali I Wayan Koster, Minggu 17 Februari 2019.

Lalu dengan sengaja mengajak memilih calon presiden dan wakil nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin pada sebuah acara di Lapangan Puputan Margarana, Renon, Denpasar.  

Baca : BPN Adukan Jokowi ke Bawaslu, JK: Pernyataannya Multitafsir

“Kami masih menunggu saksi, agar laporan bisa diregistrasi,” kata anggota Bawaslu Bali Divisi Hukum, Data dan Informasi Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Selasa (19/2).

Mantan Ketua KPU Bali ini menyebut, Tim Badan Pemenangan Daerah Prabowo Sandi  telah menyerahkan laporan resmi ke kantor Bawaslu pukul 11.30 wita. “Sekitar tiga orang yang menyerahkan laporan,” ujarnya.

Pada Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, lanjut Raka Sandi berisi tentang formulir D1 yakni proses penerimaan laporan dugaan pelanggaran.   

Dalam proses penerimaan laporan tersebut, ada beberapa hal yang harus terpenuhi seperti, peristiwa, alamat terlapor, saksi (minimal dua), ada bukti dan uraian singkat kejadian. “Waktu tiga hari sejak dilaporkan (memenuhi persyaratan)” ujarnya.

Sementara itu, Tim Advokasi Badan Pemenangan Daerah Prabowo Sandi, Yoga Fitrana Cahyadi menyebut pihaknya agak kesulitan dalam mendapatkan saksi. “Karena tim kami tidak ada di lokasi saat kejadian,” ujarnya. Namun, pihaknya sudah melakukan pendekatan kepada beberapa pihak.

Yoga menerangkan, sebagian besar peserta yang hadir saat kejadian merupakan anak SMA yang rata-rata belum memiliki hak pilih. “Rencana Kamis (21/2) akan kami ajukan saksi ke Bawaslu,” terangnya. “Jika tidak (ada saksi), kami berharap Bawaslu melakukan investigasi internal,”

Simak pula :
Bawaslu Jawa Barat Pantau Kasus Ucapan Laknat Bupati Cirebon

Dugaan kampanye yang dilakukan oleh Gubernur Bali I Wayan Koster terjadi pada acara Milenial Road Safety Festival yang digelar Polda Bali pada Minggu 17 Februari 2019.

Pada saat itu, Koster yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Bali mengajak peserta yang hadir untuk memilih calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01. Koster menyebutkan, tindakannya yang kemudian berbuntut pengaduan ke Bawaslu itu tidak menyalahi aturan karena dilakukan saat hari libur dan berada di area publik.

MADE ARGAWA | DA






Sejak 2015, Kantor Bawaslu Kota Depok Pindah Kontrakan Empat Kali

1 hari lalu

Sejak 2015, Kantor Bawaslu Kota Depok Pindah Kontrakan Empat Kali

Bawaslu Kota Depok belum memiliki kantor sendiri dan harus mengontrak


Bawaslu Kota Depok Belum Punya Kantor Sendiri, Ngontrak Rp110 Juta per Tahun

2 hari lalu

Bawaslu Kota Depok Belum Punya Kantor Sendiri, Ngontrak Rp110 Juta per Tahun

Bawaslu Kota Depok berharap pemerintah memfasilitasi mereka menyediakan kantor permanen


Bawaslu Ingatkan Batasan Lembaga Survei Penyelenggara Quick Count, Ini Katanya

8 hari lalu

Bawaslu Ingatkan Batasan Lembaga Survei Penyelenggara Quick Count, Ini Katanya

Menjelang Pemilu 2024, Bawaslu mengingatkan kembali batasan kepada lembaga survei penyelenggara quick count. Ada 3 kriteria lembaga survei ideal, katanya. Apa saja?


Anies Baswedan Safari Politik Lagi, NasDem: Dari 22-30 Januari 2023

10 hari lalu

Anies Baswedan Safari Politik Lagi, NasDem: Dari 22-30 Januari 2023

Anies Baswedan kembali akan berkeliling daerah. Partai NasDem memberi bocoran soal jadwal safari politik Anies itu.


Megawati Ngamuk Jokowi Akan Bangun Bandara Internasional Bali Utara: Mau Dimarahin Pak Jokowi, Saya Marah Lagi

11 hari lalu

Megawati Ngamuk Jokowi Akan Bangun Bandara Internasional Bali Utara: Mau Dimarahin Pak Jokowi, Saya Marah Lagi

Megawati tak setuju Jokowi akan bangun Bandara internasional Bali Utara. "Sampaikan ke Pak Jokowi. Mau dimarahin Pak Jokowi, saya marah lagi," katanya


KPU Komit Gelar Pemilu 2024 dengan Sistem Proporsional Terbuka

17 hari lalu

KPU Komit Gelar Pemilu 2024 dengan Sistem Proporsional Terbuka

Rapat dengar pendapat itu juga menyepakati pelaksanaan Pemilu 2024 tetap berdasarkan UU Pemilu.


Bahas Kecurangan Pemilu 2024, Komisi II dan Koalisi Kawal Pemilu Bersih Gelar Rapat Tertutup

18 hari lalu

Bahas Kecurangan Pemilu 2024, Komisi II dan Koalisi Kawal Pemilu Bersih Gelar Rapat Tertutup

Komisi II dan Koalisi Kawal Pemilu Bersih menggelar rapat tertutup untuk membahas soal dugaan kecurangan dalam verifikasi faktual Pemilu 2024.


Spanduk Penolakan Anies Baswedan di NTT, Masuk Kategori Kampanye Hitam?

18 hari lalu

Spanduk Penolakan Anies Baswedan di NTT, Masuk Kategori Kampanye Hitam?

Spanduk penolakan Anies Baswedan tersebar di NTT. Apakah sudah masuk kategori kampanye hitam?


Bawaslu Putuskan Dugaan Pelanggaran Administrasi saat Verifikasi Faktual Parpol Tak Terbukti

23 hari lalu

Bawaslu Putuskan Dugaan Pelanggaran Administrasi saat Verifikasi Faktual Parpol Tak Terbukti

Bawaslu memutuskan laporan Kawal Pemilu Sulawesi Selatan soal dugaan pelanggaran administrasi pemilu dalam proses verifikasi faktual tak terbukti


KPU Diminta Buka Proses Tahapan Pemilihan untuk Redam Isu Penundaan Pemilu 2024

23 hari lalu

KPU Diminta Buka Proses Tahapan Pemilihan untuk Redam Isu Penundaan Pemilu 2024

Isu penundaan Pemilu 2024 yang ramai dibicarakan oleh berbagai pihak pada tahun 2022 tidak boleh terjadi kembali di tahun 2023.