Kritik Infrastruktur Pemerintah, JK: Untuk Kebaikan

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) berjalan di pelataran Hunian Sementara (Huntara) saat kunjungan di Kelurahan Duyu, Palu, Sulawesi Tengah, Kamis 31 Januari 2019. Wapres meminta agar Huntara yang ditargetkan sebanyak 699 unit pada tahap pertama segera diselesaikan pembangunannya. ANTARA FOTO/Basri Marzuki

    Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) berjalan di pelataran Hunian Sementara (Huntara) saat kunjungan di Kelurahan Duyu, Palu, Sulawesi Tengah, Kamis 31 Januari 2019. Wapres meminta agar Huntara yang ditargetkan sebanyak 699 unit pada tahap pertama segera diselesaikan pembangunannya. ANTARA FOTO/Basri Marzuki

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengatakan sikapnya yang kerap mengkritisi kebijakan infrastruktur pemerintah merupakan bentuk perhatiannya. Ia yakin sikap kritisnya tak akan memunculkan anggapan bahwa pemerintah tidak kompak.

    Baca juga: Soal LRT Palembang, JK: Jauh dari Target, tapi Tidak Grasa-grusu

    "Untuk kebaikan, saya bicara apa yang menurut pikiran saya itu benar," kata JK saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Februari 2019.

    Sebelumnya, JK melancarkan kritik terkait proyek pembangunan kereta api Trans Sulawesi, LRT Palembang, hingga terakhir LRT Jabodetabek. Ia mengatakan seharusnya pembangunan infrastruktur harus efisien.

    Meski bagitu, JK mengatakan kritik yang selama ini ia berikan bersifat membangun. Selalu ada solusi yang diusulkan bersamaan dengan kritik tersebut. "Jadi bukan soal asal kritik. Saya ingin menghemat uang negara," kata JK.

    Ia mencontohkan pada pembangunan jalur Trans Sulawesi. Ia menilai seharusnya jalur ini lebih diprioritaskan dulu untuk mengangkut batubara dan semen agar mendapat untung dulu. Setelah itu, baru kemudian dikembangkan.

    Baca juga: Tim Prabowo Sebut JK Punya Catatan Soal Pembangunan Infrastruktur

    Meski kerap mengkritik kebijakan pemerintah sendiri, namun JK yakin hal ini tidak akan memunculkan anggapan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo tak kompak. Ia justru yakin hal ini dapat mendongkrak elaktibilitas Jokowi, yang saat ini maju kembali menjadi calon presiden.

    "Justru mungkin akan naik, berarti pemerintah memperhatikan harus efisien. Justru kalau pemerintah boros bisa turun elektabilitasnya pemerintah. Dalam hal ini Pak Jokowi," kata JK.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.