Dorong Kader Berpolitik, Muhammadiyah: Jihad Legislasi

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Sejumlah peserta membawa bendera organisasi saat mengikuti karnaval Muhammadiyah di Kawasan Pantai Losari, Makassar, 1 Agustus 2015. Karnaval yang diikuti ribuan peserta tersebut merupakan rangkaian dari kegiatan Mukhtamar Muhammadiyah ke-47 yang berlangsung di Makassar. TEMPO/Hariandi Hafid

TEMPO.CO, JakartaMuhammadiyah tengah mendorong kadernya untuk berpolitik. Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Rahim Gozali mengatakan hal itu merupakan bagian dari jihad legislasi.

Baca juga: Kader untuk Politik Praktis dan Menjaga Khittah Muhammadiyah

"Jihad legislasi itu adalah bagaimana Muhammadiyah ikut andil dalam proses politik perumusan Undang-Undang," katanya saat dihubungi, Selasa, 19 Februari 2019.

Menurut Abdul, Jihad Legislasi merupakan pembaruan dari gerakan Muhammadiyah sebelumnya yang dikenal dengan Jihad Konstitusi. Jihad konstitusi merupakan gerakan pembaruan di bidang hukum dan upaya korektif yang dilakukan melalui jalur formal, yakni dengan mengajukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi terhadap sejumlah undang-undang yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dan nilai yang diperjuangkan lembaga. Muhammadiyah mendeklarasikan gerakan itu pada saat kepemimpinan Din Syamsuddin sekitar 2010.

Abdul mengatakan gerakan itu memiliki kelemahan karena Muhammadiyah tidak ikut serta dalam proses pengambilan keputusan untuk menetapkan UU. Sehingga ketika UU dirasa tidak sesuai, barulah Muhammadiyah bergerak melakukan uji materi. "Dalam tanda kutip seperti pemadam kebakaran," katanya.

Hal inilah yang, kata dia, coba diperbarui pada era kepemimpinan Haedar Nashir lewat Jihad Legislasi, yakni dengan mendorong kader Muhammadiyah terjun ke politik praktis.

Baca juga: Haedar Nashir: Muhammadiyah Jaga Jarak dengan Perebutan Kekuasaan

Meski mendorong kadernya berpolitik praktis, Abdul mengatakan Muhammadiyah tetap netral secara kelembagaan. Netralitas lembaga, kata dia, dijaga dengan memberikan kesempatan yang sama kepada kader untuk bergabung dengan partai mana pun tanpa pandang bulu. "Tidak ada keistimewaan untuk kader partai tertentu," kata dia.

Selain itu netralitas juga dijaga dengan melarang pengurus harian rangkap jabatan. Meskipun, ada sejumlah pengecualian untuk larangan rangkap jabatan ini. "Rangkap jabatan diperbolehkan kalau mendapat izin dari PP Muhammadiyah," katanya.






Muhammadiyah DKI Jakarta Dorong Masyarakat Kurangi Pengggunaan Air Tanah, sesuai Fikih Air

9 hari lalu

Muhammadiyah DKI Jakarta Dorong Masyarakat Kurangi Pengggunaan Air Tanah, sesuai Fikih Air

Muhammadiyah DKI Jakarta berkomitmen untuk mendorong masyarakat mengurangi penggunaan air tanah, memanfaatkan air secara baik dan bijak.


Kader PAN di Lumajang Eksodus ke Partai Ummat

17 hari lalu

Kader PAN di Lumajang Eksodus ke Partai Ummat

Sejumlah kader PAN di Lumajang hengkang ke Partai Ummat.


Gus Yahya Dukung Pemilu Sistem Proporsional Terbuka

23 hari lalu

Gus Yahya Dukung Pemilu Sistem Proporsional Terbuka

Gus Yahya menyebut PBNU belum menentukan sikap soal sistem Pemilu ini. Adapun ia menyerahkan kepada pihak yang terlibat ihwal urusan ini.


2 Usul Muhammadiyah soal Sistem Pemilu: Proporsional Tertutup atau Terbuka Terbatas

24 hari lalu

2 Usul Muhammadiyah soal Sistem Pemilu: Proporsional Tertutup atau Terbuka Terbatas

Usulan Muhammadiyah soal proporsional tertutup ini dimaksudkan untuk mengurangi kanibalisme politik. Juga agar money politics bisa berkurang.


Muhammadiyah Sebut Ada Pihak Bermanuver Perpanjang Masa Jabatan Presiden

24 hari lalu

Muhammadiyah Sebut Ada Pihak Bermanuver Perpanjang Masa Jabatan Presiden

Muhammadiyah mengatakan berbagai dalih untuk menunda Pemilu maupun memperpanjang masa jabatan Presiden tidak punya dasar yang kuat.


Jenderal Agum Gumelar Minta Alumni Lemhanas Backup Heru Budi: Ormas Apa yang Juga Dukung Dia?

25 hari lalu

Jenderal Agum Gumelar Minta Alumni Lemhanas Backup Heru Budi: Ormas Apa yang Juga Dukung Dia?

Sejumlah kelompok dan elemen masyarakat secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono.


Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Ajak NU dan Muhammadiyah Rukun

29 hari lalu

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Ajak NU dan Muhammadiyah Rukun

Zulkifli Hasan mengajak Muhammadiyah dan NU selalu bisa berkumpul duduk satu panggung mengerjakan hal-hal yang produktif sehingga Indonesia bisa maju.


Polemik Pernyataan Luhut soal OTT KPK, Haedar Nashir: Yang Kurang Disempurnakan, Jangan Malah Dikurangi

29 hari lalu

Polemik Pernyataan Luhut soal OTT KPK, Haedar Nashir: Yang Kurang Disempurnakan, Jangan Malah Dikurangi

Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir merespons pernyataan Luhut perihal OTT KPK yang disebut hanya membuat citra Indonesia jadi jelek


Ketum PP Muhammadiyah: Wacana Penundaan Pemilu 2024 Harus Diakhiri

29 hari lalu

Ketum PP Muhammadiyah: Wacana Penundaan Pemilu 2024 Harus Diakhiri

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mendesak agar wacana penundaan pemilu 2024 segera dihentikan.


Zulkifli Hasan: Kalau Indonesia Mau Digdaya, Pemerintah Mesti Besarkan NU dan Muhammadiyah

33 hari lalu

Zulkifli Hasan: Kalau Indonesia Mau Digdaya, Pemerintah Mesti Besarkan NU dan Muhammadiyah

Zulkifli Hasan mengatakan NU sebagai organisasi yang sangat besar tentunya sangat berpotensi untuk mendorong kebangkitan ekonomi umat.