BPN Adukan Jokowi ke Bawaslu, JK: Pernyataannya Multitafsir

Reporter

Siluet Wakil Presiden Jusuf Kalla menyaksikan siaran langsung Debat Kedua Pilpres 2019 di rumah dinasnya di Jalan Diponegoro, Jakarta, Ahad, 17 Februari 2019. ANTARA/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta-Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - Ma'ruf Amin, Jusuf Kalla alias JK, menanggapi pelaporan Jokowi oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. BPN menilai pernyataan Jokowi terkait kepemilikan lahan Prabowo dalam debat kedua lalu bersifat menyerang personal.

"Itu urusan Bawaslu lah, dan KPU, dan masing-masing pihak. Ya saya tidak ingin campuri, tapi itu biar berjalan. Biar Bawaslu yang menilai," kata JK saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Februari 2019.

Baca: Debat Pilpres, JK: Jokowi Menguasai Masalah, Prabowo Jujur

BPN menilai pernyataan Jokowi menyerang ranah pribadi Prabowo soal kepemilikan lahan. Menurut Anggota Tim Advokasi Indonesia Bergerak (TAIB), Djamaluddin Koedoeboen, hal itu masuk ke dalam fitnah karena Prabowo sudah membantahnya.

Terkait hal ini, JK menyerahkan keputusan sepenuhnya pada Bawaslu. "Itu biar Bawaslu sajalah yang menjelaskan itu, karena itu memang multitafsir," kata JK.

Jokowi dilaporkan dengan dugaan melanggar Undang-undang Nomoe 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 280 Ayat 1 Huruf C. Pasal tersebut berbunyi pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain. Selain itu, ada pula larangan menghasut dan mengadu domba perseorangan atau pun masyarakat.

Simak: Soal Lahan Prabowo di Kaltim, JK: Kebetulan, Saya yang Kasih Itu

Ucapan Jokowi ini muncul saat segmen ketiga debat capres Ahad malam. Jokowi membuat pernyataan yang menyinggung kepemilikan tanah capres Prabowo Subianto seluas 220 ribu hektare di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di Aceh.

Adapun, Prabowo mengakui adanya kepemilikan lahan tersebut dalam segmen terakhir debat. Namun, dia mengatakan itu merupakan lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali oleh negara.






Ganjar Pranowo Mania Bubar, Ganjarist: Mati Satu Tumbuh Seribu

1 jam lalu

Ganjar Pranowo Mania Bubar, Ganjarist: Mati Satu Tumbuh Seribu

Ganjarist menilai pembubaran GP Mania dan penarikan dukungan terhadap Ganjar Pranowo sebagai hal biasa.


Jokowi Panggil Teten Buntut Kasus Indosurya cs, OJK dan LPS Khusus Koperasi Akan Dibentuk

1 jam lalu

Jokowi Panggil Teten Buntut Kasus Indosurya cs, OJK dan LPS Khusus Koperasi Akan Dibentuk

Presiden Jokowi siang ini memanggil Menteri Koperasi Teten Masduki untuk membicarakan tindak lanjut atas berbagai kasus koperasi bermasalah.


Jokowi Perintahkan Muhadjir Segera Siapkan Bantuan Gempa Turki dan Suriah

2 jam lalu

Jokowi Perintahkan Muhadjir Segera Siapkan Bantuan Gempa Turki dan Suriah

Jokowi menyebut bantuan disiapkan oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, hingg Kementerian Sosial.


Jokowi Dinilai Langgar Hukum Bila Abaikan Upaya Administrasi di Kasus Putusan MK

3 jam lalu

Jokowi Dinilai Langgar Hukum Bila Abaikan Upaya Administrasi di Kasus Putusan MK

Zico menyebut pihaknya masih menunggu itikad baik Jokowi untuk segera merespons permohonannya.


Jokowi Bilang Ancaman Copot Pangdam Kapolda soal Kebakaran Hutan Masih Berlaku

3 jam lalu

Jokowi Bilang Ancaman Copot Pangdam Kapolda soal Kebakaran Hutan Masih Berlaku

Peringatan ini disampaikan karena Jokowi menyebut suhu panas akan mulai naik di akhir Februari atau Maret ini.


Wacana Penghapusan Jabatan Gubernur Dinilai BIsa Membuka Pintu Amandemen UUD 1945

4 jam lalu

Wacana Penghapusan Jabatan Gubernur Dinilai BIsa Membuka Pintu Amandemen UUD 1945

Wacana penghapusan jabatan gubernur dinilai bisa membuka pintu Amandemen UUD 1945.


Jokowi Sebut Ekspor Tambang Ilegal Bikin Penerimaan Negara Berkurang

4 jam lalu

Jokowi Sebut Ekspor Tambang Ilegal Bikin Penerimaan Negara Berkurang

Jika ekspor ilegal maupun tambang ilegal ini masih berjalan, kata Jokowi, maka proses hilirisasi dan industrialisasi dipastikan menjadi terganggu.


Empal Gentong H. Apud Destinasi Kuliner Cirebon, Jokowi dan SBY Pernah ke Sini

5 jam lalu

Empal Gentong H. Apud Destinasi Kuliner Cirebon, Jokowi dan SBY Pernah ke Sini

Empal gentong jadi kuliner yang wajib dicoba saat berkunjung ke Kota Udang. Inilah restoran empal yang terjamin kenikmatannya, pernah dikunjungi presiden Indonesia.


Kasus Pengubahan Putusan MK: Jokowi Diminta Lakukan Ini

5 jam lalu

Kasus Pengubahan Putusan MK: Jokowi Diminta Lakukan Ini

Advokat Zico Leonardo Djagardo Simanjunta mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi soal kasus pengubahan putusan MK.


Hari Pers Nasional 2023: Pesan Jokowi untuk Pers 2018 -2023, Terakhir Singgung Soal Kebebasan Pers

6 jam lalu

Hari Pers Nasional 2023: Pesan Jokowi untuk Pers 2018 -2023, Terakhir Singgung Soal Kebebasan Pers

Jokowi akan menghadiri puncak Hari Pers Nasional pada 9 Februari 2023 di Medan. Berikut pernyataannya 5 tahun terakhir soal pers di Indonesia.