Kubu Jokowi Akui Punya Utang Penyelesaian Pelanggaran HAM

Anggota MPR Arsul Sani hadir dalam diskusi Empat Pilar MPR dengan tema "PP No. 43 Tahun 2018 dan Tap MPR No. XI Tahun 1998, Sinergi Berantas Korupsi?" di Media Center MPR/DPR Gedung Nusantara III Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat, 12 Oktober 2018. (dok MPR RI)

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin, Arsul Sani mengakui penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu menjadi utang pemerintahan Jokowi saat ini. Namun, dia mengatakan hal itu juga menjadi utang pemerintahan sebelumnya.

Baca juga: Faisol Riza Minta DPR Ambil Sikap Soal Kasus Penghilangan Orang

Pengakuan ini disampaikan Arsul dalam acara bedah visi misi calon presiden-wakil presiden Jokowi-Ma'ruf di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM.

"Ini harus diakui menjadi utang pemerintahan saat ini sebagaimana utang pemerintah sebelumnya. Utang ini kan sama tuanya dengan reformasi," kata Arsul di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Januari 2019.

Arsul menuturkan, upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu kerap terganjal pelbagai persoalan, baik dari internal pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat maupun reaksi dari publik. Dia mencontohkan, pemerintah dan DPR belum sepakat ihwal upaya yang akan ditempuh.

Kata dia, DPR utamanya Komisi Hukum beranggapan bahwa pelanggaran HAM berat masa lalu harus diselesaikan melalui jalur pengadilan atau yudisial. Di sisi lain, Arsul berujar pemerintahan Jokowi juga berusaha alternatif penyelesaian lain melalui jalur nonyudisial.

Meski begitu, Arsul mengklaim Jokowi tak menutup pintu penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat melalui jalur yudisial. "Beliau sangat eager untuk mencari alternatif nonyudisial, tentu tanpa juga menutup sama sekali opsi yang yudisial," kata Arsul.

Berikutnya, Arsul mencontohkan kasus pelanggaran HAM berat 1997/1998. Kata dia, orang-orang yang terlibat pengambilan keputusan saat itu juga masih aktif dalam konstelasi politik saat ini.

"Katakanlah kalau kita ambil dugaan pelanggaran HAM berat yang paling akhir itu 1998, itu melibatkan orang-orang yang secara konstelasi politik saat ini masih ikut di dalam pengambilan keputusan," kata dia.

Baca juga: Timses Sebut Prabowo Tak Masalah Ditanya soal Penculikan Aktivis

Tak cuma itu, Arsul mengakui DPR juga terhambat jika ingin mendorong penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Dia misalnya, pernah diminta oleh sebuah organisasi masyarakat Islam agar tak membahas isu pelanggaran HAM berat 1965. Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan ini mengatakan, tak mudah bagi partai politik untuk berhadapan dengan basis massa pendukung.

"Walaupun kita secara nalar ingin menyelesaikan, tapi kalau secara kekuatan politik tidak bisa menegasikan suara-suara itu apalagi kalau itu basis-basis tradisional pendukungnya," ujarnya.






Dorong Hilirisasi Sumber Daya, Bahlil: Kalau Kita Saja Belum Cukup, Ngapain Ekspor?

1 menit lalu

Dorong Hilirisasi Sumber Daya, Bahlil: Kalau Kita Saja Belum Cukup, Ngapain Ekspor?

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia membeberkan alasan pemerintah mulai menutup keran ekspor sumber energi dari dalam negeri.


Menjelang Pemilu 2024, Pakar Beberkan Strategi Agar Parpol Bisa Gaet Anak Muda

26 menit lalu

Menjelang Pemilu 2024, Pakar Beberkan Strategi Agar Parpol Bisa Gaet Anak Muda

Suara anak muda di Pemilu 2024 harus diperhitungkan. Bagaimana cara menggaet mereka?


Budiman Sudjatmiko Usul Dana SDM Desa Kisaran Rp 200-500 Juta per Tahun di Luar Dana Desa

26 menit lalu

Budiman Sudjatmiko Usul Dana SDM Desa Kisaran Rp 200-500 Juta per Tahun di Luar Dana Desa

Budiman Sudjatmiko membeberkan lebih jauh soal nominal dana sumber daya manusia desa atau Dana SDM Desa yang diusulkannya kepada Presiden Jokowi.


Budi Waseso Nyatakan Perang Terhadap Mafia Beras, Apa Langkahnya?

1 jam lalu

Budi Waseso Nyatakan Perang Terhadap Mafia Beras, Apa Langkahnya?

Dirut Bulog Budi Waseso alias Buwas menyatakan perang terhadap mafia beras. Apa langkahny menangani jaringan ini?


Terpopuler: Pemerintah Diminta Tak Jumawa Respons Ancaman Resesi, Jokowi Akan Terbitkan PP Dana SDM Desa

1 jam lalu

Terpopuler: Pemerintah Diminta Tak Jumawa Respons Ancaman Resesi, Jokowi Akan Terbitkan PP Dana SDM Desa

Berita terpopuler sepanjang kemarin dimulai dari Rhenald Kasali yang mengingatkan pemerintah agar tak jumawa dalam menghadapi ancaman resesi.


Budiman Sudjatmiko Cerita ke Jokowi soal Keliling Desa hingga Kepala Desa yang Demo

10 jam lalu

Budiman Sudjatmiko Cerita ke Jokowi soal Keliling Desa hingga Kepala Desa yang Demo

Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko menghadapai ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa sore, 17 Januari 2023 lalu.


Faisal Basri Kritik Jokowi Soal Larangan Ekspor: Segala Kebjakan Dibajak Kepentingan Oligarki

11 jam lalu

Faisal Basri Kritik Jokowi Soal Larangan Ekspor: Segala Kebjakan Dibajak Kepentingan Oligarki

Faisal Basri mengkritik kebijakan Presiden Jokowi melarang ekspor sejumlah komoditas. Menurut dia, langkah tersebut seringkali sembrono.


Muzani Bilang HUT ke-15 Gerindra Digelar Sederhana, Tak Undang Jokowi

11 jam lalu

Muzani Bilang HUT ke-15 Gerindra Digelar Sederhana, Tak Undang Jokowi

Muzani menegaskan, terbatasnya ruang aula kantor pusat Gerindra itu tak memungkinkan untuk mengundang banyak tamu.


Jokowi Akan Terbitkan PP untuk Dana SDM Desa, Budiman Sudjatmiko Beberkan Isinya

13 jam lalu

Jokowi Akan Terbitkan PP untuk Dana SDM Desa, Budiman Sudjatmiko Beberkan Isinya

Budiman Sudjatmiko menyatakan telah mengusulkan ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar menambah anggaran khusus untuk pengembangan SDM desa.


Soal Usulan Penundaan Pemilu, Bamsoet: Tergantung Parpol Parlemen, Saya Hanya Pegang Palu

18 jam lalu

Soal Usulan Penundaan Pemilu, Bamsoet: Tergantung Parpol Parlemen, Saya Hanya Pegang Palu

Bamsoet menyebut peluang terwujudnya penundaan Pemilu ini tergantung dari partai politik yang ada di parlemen.