TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyerukan kepada setiap kader Muhammadiyah agar berperan aktif dalam partai politik.
Baca: Kader untuk Politik Praktis dan Menjaga Khittah Muhammadiyah
"Sekarang kami akan dorong, kami siapkanlah," ujar Haedar saat ditemui di sela sidang tanwir Muhammadiyah ke-51, di Bengkulu, Sabtu, 16 Februari 2019. Kader Muhammadiyah akan disiapkan untuk disalurkan ke berbagai partai politik.
Seruan itu muncul seiring dengan meredupnya kiprah kader Muhammadiyah dalam kancah politik. Padahal, sejak terbentuk pada 91 tahun silam, organisasi keagamaan ini justru mewarnai dunia politik Indonesia. Dari perjuangan merebut kemerdekaan hingga pergantian berbagai rezim pemerintahan. Dari Orde Lama, Orde Baru, hingga reformasi.
18 November 1921
Muhammad Darwis atau KH Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, organisasi keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan dan dakwah.
22 Agustus 1914
Gubernur Jenderal Belanda mengesahkan berdirinya Muhammadiyah.
7 November 1945
Tokoh-tokoh Muhammadiyah bersama Nahdlatul Ulama (NU), Perikatan Umat Islam, dan Persatuan Umat Islam mendirikan Partai Madjelis Sjuro Moeslimin Indonesia (Masyumi). Partai ini berideologi Islam.
5 April 1952
NU keluar dari Masyumi.
1955
Masyumi menjadi pemenang kedua dalam Pemilihan Umum 1955 dengan memperoleh 20,9 persen suara, di bawah Partai Nasional Indonesia yang meraih 22,3 persen suara.
1960
Pemerintah melarang Partai Masyumi.
19 Oktober 1964
Muhammadiyah ikut bergabung dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya.
1968
Tokoh-tokoh Muhammadiyah mendirikan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi).
1971
Hasil muktamar Muhammadiyah ke-38 di Ujung Pandang memutuskan organisasi berfokus pada gerakan dakwah Islam.
23 Agustus 1998
Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Amien Rais, mendirikan Partai Amanat Nasional (PAN). Partai ini mengikuti pemilu pertama kali pada 1999 dengan memperoleh 34 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. PAN memiliki 48 kursi di DPR periode 2014-2019.
Desember 2004
Sidang tanwir Muhammadiyah di Nusa Tenggara Barat merekomendasikan perlunya organisasi membentuk partai politik.
16 Desember 2006
Tokoh-tokoh muda Muhammadiyah mendirikan Partai Matahari Bangsa (PMB). PMB ikut dalam Pemilu 2009, tapi gagal mengikuti pemilu berikutnya.
Baca juga: Tiga Upaya Muhammadiyah Menjaga Netralitas Organisasi
DPP MUHAMMADIYAH | BERBAGAI SUMBER | EGI ADYATAMA | RUSMAN PARAQBUEQ
