Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kiprah Muhammadiyah di Kancah Politik dari Masa ke Masa

Reporter

image-gnews
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir berpidato saat menghadiri Sarasehan Kebangsaan Pra Tanwir Muhammadiyah di UMM Dome, Malang, Jawa Timur, Kamis 7 Februari 2019. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir berpidato saat menghadiri Sarasehan Kebangsaan Pra Tanwir Muhammadiyah di UMM Dome, Malang, Jawa Timur, Kamis 7 Februari 2019. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyerukan kepada setiap kader Muhammadiyah agar berperan aktif dalam partai politik.

Baca: Kader untuk Politik Praktis dan Menjaga Khittah Muhammadiyah

"Sekarang kami akan dorong, kami siapkanlah," ujar Haedar saat ditemui di sela sidang tanwir Muhammadiyah ke-51, di Bengkulu, Sabtu, 16 Februari 2019. Kader Muhammadiyah akan disiapkan untuk disalurkan ke berbagai partai politik.

Seruan itu muncul seiring dengan meredupnya kiprah kader Muhammadiyah dalam kancah politik. Padahal, sejak terbentuk pada 91 tahun silam, organisasi keagamaan ini justru mewarnai dunia politik Indonesia. Dari perjuangan merebut kemerdekaan hingga pergantian berbagai rezim pemerintahan. Dari Orde Lama, Orde Baru, hingga reformasi.

18 November 1921
Muhammad Darwis atau KH Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, organisasi keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan dan dakwah.

22 Agustus 1914
Gubernur Jenderal Belanda mengesahkan berdirinya Muhammadiyah.

7 November 1945
Tokoh-tokoh Muhammadiyah bersama Nahdlatul Ulama (NU), Perikatan Umat Islam, dan Persatuan Umat Islam mendirikan Partai Madjelis Sjuro Moeslimin Indonesia (Masyumi). Partai ini berideologi Islam.

5 April 1952
NU keluar dari Masyumi.

1955
Masyumi menjadi pemenang kedua dalam Pemilihan Umum 1955 dengan memperoleh 20,9 persen suara, di bawah Partai Nasional Indonesia yang meraih 22,3 persen suara.

1960
Pemerintah melarang Partai Masyumi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

19 Oktober 1964
Muhammadiyah ikut bergabung dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya.

1968
Tokoh-tokoh Muhammadiyah mendirikan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi).

1971
Hasil muktamar Muhammadiyah ke-38 di Ujung Pandang memutuskan organisasi berfokus pada gerakan dakwah Islam.

23 Agustus 1998
Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Amien Rais, mendirikan Partai Amanat Nasional (PAN). Partai ini mengikuti pemilu pertama kali pada 1999 dengan memperoleh 34 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. PAN memiliki 48 kursi di DPR periode 2014-2019.

Desember 2004
Sidang tanwir Muhammadiyah di Nusa Tenggara Barat merekomendasikan perlunya organisasi membentuk partai politik.

16 Desember 2006
Tokoh-tokoh muda Muhammadiyah mendirikan Partai Matahari Bangsa (PMB). PMB ikut dalam Pemilu 2009, tapi gagal mengikuti pemilu berikutnya.

Baca juga: Tiga Upaya Muhammadiyah Menjaga Netralitas Organisasi

DPP MUHAMMADIYAH | BERBAGAI SUMBER | EGI ADYATAMA | RUSMAN PARAQBUEQ

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Eks Danjen Kopassus Soenarko Ikut Demo Kecurangan Pemilu Depan KPU, Apa Alasannya? Berikut Profilnya

20 jam lalu

Mantan Danjen Kopassus, Soenarko. Dok.TEMPO/ Yosep Arkian
Eks Danjen Kopassus Soenarko Ikut Demo Kecurangan Pemilu Depan KPU, Apa Alasannya? Berikut Profilnya

Eks Danjen Kopassus Soenarko membenarkan pihaknya akan terlibat dalam unjuk rasa di depan KPU hari ini. Ini profil dan alasannya turut demo.


Marak Perang Sarung, KPAI Imbau Pesantren hingga Ormas Bantu Arahkan Kegiatan Anak selama Ramadan

1 hari lalu

(ki-ka) Pengurus Formas LKSA - PSAA, Jasra Putra bersama pengurus Panti Asuhan Dapur Yatim Baleendah, Devi Susiana dan Komisioner KPAI, Rita Pranawati menjelaskan foto-foto terkait penyergapan panti oleh Densus 88 Anti Teror saat konferensi pers di Kantor KPAI, Jakarta, 19 Januari 2016. TEMPO/Amston Probel
Marak Perang Sarung, KPAI Imbau Pesantren hingga Ormas Bantu Arahkan Kegiatan Anak selama Ramadan

KPAI mengimbau pelbagai lembaga keagamaan, seperti pesantren, lembaga zakat, dan ormas Islam, membantu mengarahkan kegiatan anak selama Ramadan.


Hasil Pemilu 2024 Diprediksi Digugat, Ketum PP Muhammadiyah: MK Harus Berani Transparan dan Jujur

4 hari lalu

Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Tempo/Pribadi Wicaksono
Hasil Pemilu 2024 Diprediksi Digugat, Ketum PP Muhammadiyah: MK Harus Berani Transparan dan Jujur

Pada proses menjelang Pemilu 2024, di kalangan masyarakat telah muncul ketidakpercayaan atau distrust pada lembaga-lembaga tinggi negara, seperti MK.


Abdul Mu'ti: Masjid Muhammadiyah Saat Tarawih Tak Gunakan Pengeras Suara Luar

6 hari lalu

Warga Muhammadiyah melaksanakan salat Tarawih pertama di Masjid Jami Al Huda Muhammadiyah, Tebet Timur, Jakarta, Minggu, 10 Maret 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
Abdul Mu'ti: Masjid Muhammadiyah Saat Tarawih Tak Gunakan Pengeras Suara Luar

Abdul mengatakan, sudah sejak awal di Masjid Muhammadiyah, tidak ada Tarawih dan Tadarus dengan pengeras suara luar.


Alasan Pemerintah Tetapkan Awal Puasa Ramadan 1445 H Pada Selasa, 12 Maret 2024, Ini Poin-poinnya

7 hari lalu

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (kanan) menyampaikan keterangan kepada wartawan tentang hasil Sidang Isbat Penetapan 1 Ramadhan 1445 Hijriah di Kantor Kemenag, Jakarta, Minggu, 10 Maret 2024. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Alasan Pemerintah Tetapkan Awal Puasa Ramadan 1445 H Pada Selasa, 12 Maret 2024, Ini Poin-poinnya

Pemerintah menetapkan awal puasa Ramadan 1445 Hijriah pada Selasa, 12 Maret 2024. Apa saja alasan Menteri Agama Yaqut dalam sidang Isbat?


Ketua Komisi VIII DPR Tanggapi Usulan Penghapusan Sidang Isbat

8 hari lalu

Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi saat ditemui usai konferensi pers sidang isbat penetapan 1 Ramadan 1445 H di Kemenag pada Ahad, 10 Maret 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Ketua Komisi VIII DPR Tanggapi Usulan Penghapusan Sidang Isbat

Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi, menanggapi soal usulan Muhammadiyah soal peniadaan sidang isbat.


Sidang Isbat Disebut Buang-Buang Duit, Kemenag Singgung Fatwa MUI

8 hari lalu

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi (tengah) bersama Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi (kiri) dan Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin (kanan) memberikan keterangan kepada media hasil sidang isbat awal Zulhijah 1444 H di kantor Kementerian Agama, Jakarta, Minggu 18 Juni 2023. Kementerian Agama menetapkan 1 Zulhijah 1444 Hijriyah jatuh pada Selasa 20 Juni dan menetapkan Hari Raya Idul Adha 1444 H jatuh pada Kamis 29 Juni. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Sidang Isbat Disebut Buang-Buang Duit, Kemenag Singgung Fatwa MUI

Kementerian Agama menegaskan pentingnya sidang isbat dengan menggabungkan metode hisab dan rukyat untuk penentuan awal Ramadan 2024.


Muhammadiyah Usul Sidang Isbat Ditiadakan, Kemenag Beri Penjelasan ini

8 hari lalu

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (tengah), Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid (kedua kanan), Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi (kedua kiri), Ketua MUI Abdullah Jaidi (kiri), dan Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin (kanan) memberikan keterangan pers usai menggelar Sidang Isbat 1 Syawal 1444H di Gedung Kementerian Agama, Jakarta, Kamis, 20 April 2023. Pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan 1 Syawal 1444 H atau Hari Raya Idul Fitri jatuh pada Sabtu, 22 April 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Muhammadiyah Usul Sidang Isbat Ditiadakan, Kemenag Beri Penjelasan ini

Begini penjelasan Kemenag soal pentingnya diadakan sidang isbat di Indonesia.


Muhammadiyah Usul Sidang Isbat Ditiadakan, Apa Tanggapan PBNU?

9 hari lalu

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Yahya Cholil Staquf (tengah) dalam jumpa pers di Kantor PBNU, Jakarta Pusat pada Sabtu, 9 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Muhammadiyah Usul Sidang Isbat Ditiadakan, Apa Tanggapan PBNU?

Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan sidang Isbat sudah menjadi aturan dari pemerintah sehingga butuh proses yang panjang untuk menghapusnya.


Muhammadiyah Usul Ditiadakan, Begini Sejarah Sidang Isbat

9 hari lalu

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi (tengah) bersama Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi (kiri) dan Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin (kanan) memberikan keterangan kepada media hasil sidang isbat awal Zulhijah 1444 H di kantor Kementerian Agama, Jakarta, Minggu 18 Juni 2023. Kementerian Agama menetapkan 1 Zulhijah 1444 Hijriyah jatuh pada Selasa 20 Juni dan menetapkan Hari Raya Idul Adha 1444 H jatuh pada Kamis 29 Juni. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Muhammadiyah Usul Ditiadakan, Begini Sejarah Sidang Isbat

Sidang Isbat mulai digelar pada 1930-an. Setelah Indonesia merdeka pada 1945, sidang Isbat diadakan setiap tahun oleh pemerintah Indonesia.