Kiprah Muhammadiyah di Kancah Politik dari Masa ke Masa

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir berpidato saat menghadiri Sarasehan Kebangsaan Pra Tanwir Muhammadiyah di UMM Dome, Malang, Jawa Timur, Kamis 7 Februari 2019. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto

    Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir berpidato saat menghadiri Sarasehan Kebangsaan Pra Tanwir Muhammadiyah di UMM Dome, Malang, Jawa Timur, Kamis 7 Februari 2019. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyerukan kepada setiap kader Muhammadiyah agar berperan aktif dalam partai politik.

    Baca: Kader untuk Politik Praktis dan Menjaga Khittah Muhammadiyah

    "Sekarang kami akan dorong, kami siapkanlah," ujar Haedar saat ditemui di sela sidang tanwir Muhammadiyah ke-51, di Bengkulu, Sabtu, 16 Februari 2019. Kader Muhammadiyah akan disiapkan untuk disalurkan ke berbagai partai politik.

    Seruan itu muncul seiring dengan meredupnya kiprah kader Muhammadiyah dalam kancah politik. Padahal, sejak terbentuk pada 91 tahun silam, organisasi keagamaan ini justru mewarnai dunia politik Indonesia. Dari perjuangan merebut kemerdekaan hingga pergantian berbagai rezim pemerintahan. Dari Orde Lama, Orde Baru, hingga reformasi.

    18 November 1921
    Muhammad Darwis atau KH Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, organisasi keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan dan dakwah.

    22 Agustus 1914
    Gubernur Jenderal Belanda mengesahkan berdirinya Muhammadiyah.

    7 November 1945
    Tokoh-tokoh Muhammadiyah bersama Nahdlatul Ulama (NU), Perikatan Umat Islam, dan Persatuan Umat Islam mendirikan Partai Madjelis Sjuro Moeslimin Indonesia (Masyumi). Partai ini berideologi Islam.

    5 April 1952
    NU keluar dari Masyumi.

    1955
    Masyumi menjadi pemenang kedua dalam Pemilihan Umum 1955 dengan memperoleh 20,9 persen suara, di bawah Partai Nasional Indonesia yang meraih 22,3 persen suara.

    1960
    Pemerintah melarang Partai Masyumi.

    19 Oktober 1964
    Muhammadiyah ikut bergabung dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya.

    1968
    Tokoh-tokoh Muhammadiyah mendirikan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi).

    1971
    Hasil muktamar Muhammadiyah ke-38 di Ujung Pandang memutuskan organisasi berfokus pada gerakan dakwah Islam.

    23 Agustus 1998
    Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Amien Rais, mendirikan Partai Amanat Nasional (PAN). Partai ini mengikuti pemilu pertama kali pada 1999 dengan memperoleh 34 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. PAN memiliki 48 kursi di DPR periode 2014-2019.

    Desember 2004
    Sidang tanwir Muhammadiyah di Nusa Tenggara Barat merekomendasikan perlunya organisasi membentuk partai politik.

    16 Desember 2006
    Tokoh-tokoh muda Muhammadiyah mendirikan Partai Matahari Bangsa (PMB). PMB ikut dalam Pemilu 2009, tapi gagal mengikuti pemilu berikutnya.

    Baca juga: Tiga Upaya Muhammadiyah Menjaga Netralitas Organisasi

    DPP MUHAMMADIYAH | BERBAGAI SUMBER | EGI ADYATAMA | RUSMAN PARAQBUEQ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.