INFO NASIONAL - Anggota MPR dari Fraksi Partai Gerinda Ahmad Riza Patria mengungkapkan, angka golput atau mereka yang mempunyai hak pilih namun tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019 tidak akan meningkat (dibanding pada Pemilu 2014). Alasannya, pemilu dilakukan secara serentak (pileg dan pilpres dilakukan secara bersamaan).
“Jika dibandingkan pilkada, pileg, dan pilpres, maka golput lebih tinggi pada pilpres. Saya meyakini, masyarakat punya kepedulian dengan adanya pileg dan pilpres secara serentak,” katanya dalam diskusi Empat Pilar MPR dengan tema “Potensi Golput di Pemilu 2019”, kerja sama Biro Humas MPR dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Media Center MPR/DPR/DPD RI, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 18 Februari 2019.
Menurut Riza Patria, semua tim sukses, caleg akan menggiring konstituen dan kelompok masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam pemilu. Media sosial juga banyak berpengaruh. “Saya kira masyarakat semakin peduli pada demokrasi. Karena itu, saya menduga golput tidak akan besar. Malah bisa turun karena pileg dan pilpres dilakukan serentak,” katanya.
Selain itu, Riza menyebut kelompok masyarakat semakin kritis dan peduli pada politik. Contohnya emak-emak, milenial, kalangan akademisi, serta kalangan agama. “Emak-emak lebih militan, solid dan jujur,” tuturnya.
“Milenial atau kelompok pemilih pemula yang jumlahnya 35-40 persen dari jumlah pemilih juga mulai melek politik. Pemilih pemula yang sebelumnya tidak mengerti dan tidak tahu politik, akhirnya menjadi melek dan peduli politik,” ucapnya.
Riza memperkirakan kalangan akademisi seperti dosen, pengurus kampus dan yayasan yang selama ini peduli pada pendidikan, riset, akan aktif dalam pemilu. Ini dapat dilihat dari deklarasi-deklarasi perguruan tinggi untuk memberi dukungan pada calon presiden. Ulama, santri, ustad, habib, pendeta dan sebagainya juga peduli dengan politik. “Mereka mulai menyadari pentingnya politik. Dari kelompok masyarakat itu, saya meyakini angka golput akan menurun,” ujarnya.
Anggota MPR dari Fraksi PPP Ahmad Baidhowi juga berpendapat, angka golput dalam Pemilu 2019 ini tidak besar karena pemilu dilakukan serentak. “Kita yakin, ada penurunan angka golput. Dengan pemilu serentak ini maka semua elemen ikut bergerak,” katanya.
Untuk mengurangi angka golput, dia juga menekankan pentingnya sosialisasi tentang Pemilu 2019 kepada masyarakat. Ahmad Baidhowi mengakui, masih ada masyarakat terutama di daerah yang sulit terjangkau belum mengetahui pemilu dilakukan secara serentak. Peran media massa, juga penting untuk menginformasikan berita pemilu serentak yang baru pertama kali diadakan di Indonesia.
Pakar Komunikasi Politik dan Pengajar Pascasarjana Universitas Budi Luhur Umaimah Wahid melihat, masih terbuka peluang golput dalam Pemilu 2019. Berdasarkan hasil survei, sekitar 20-30 persen pemilih yang golput. “Karena itu, golput pada Pemilu 2019 ini diperkirakan naik dibanding Pemilu 2014. Tapi masih ada waktu sekitar dua bulan untuk mengurangi golput,” katanya.
Menurut Umaimah, untuk mengurangi angka golput, KPU harus lebih gencar untuk melakukan sosialisasi. Partai politik juga punya tanggungjawab untuk melakukan sosialiasi dan meyakinkan masyarakat agar mau memilih. Selain itu, para kandidat politik, baik capres, cawapres maupun caleg, memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk ikut pemilu.
Pemuka masyarakat dan media massa, punya tanggungjawab untuk memberikan informasi yang menggugah masyarakat untuk berpartisipasi secara maksimal dalam Pemilu 2019. “Tanpa partisipasi, bisa mengurangi legitimasi pemilu. Ini tanggungjawab kita semua untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pemilu,” ucapnya.
“Kalau tidak, maka sangat sayang sekali. Karena dana yang dihabiskan cukup besar Rp 24,9 triliun. Sosialisasi harus maksimal dilakukan kepada masyarakat, dan memberikan kepercayaan bahwa pemilu menentukan pemimpin dan perwakilan di lembaga legislatif. Pemilu ini penting untuk melahirkan kebijakan yang lebih baik di masa depan,” katanya. (*)
