Mengaku Sakit, Ketua PA 212 Slamet Maarif Batal Diperiksa

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • (dari kanan) Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno, Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif, dan Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso dalam konferensi pers di Jalan Daksa I, Jakarta Selatan, Senin malam, 8 Oktober 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    (dari kanan) Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno, Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif, dan Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso dalam konferensi pers di Jalan Daksa I, Jakarta Selatan, Senin malam, 8 Oktober 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    TEMPO.CO, Solo - Ketua Persaudaraan Alumni 212 Slamet Maarif meminta Kepolisian Daerah Jawa Tengah di Semarang menunda jadwal pemeriksaan dirinya. Tersangka kasus dugaan pelanggaran kampanye itu mengaku sedang sakit.

    "Klien kami sebenarnya sudah berada di Semarang sejak kemarin," kata pengacara tersangka, Ahmad Michdan kepada Tempo, Senin 18 Februari 2019. Slamet dijadwalkan menjalani pemeriksaan penyidik pada hari ini pukul 10.00.

    Baca: Ketua PA 212 Dijadwalkan Diperiksa di Polda Jateng Hari Ini

    Menurut Michdan, kesehatan Slamet menurun sejak tadi malam. "Agak flu dan tekanan darahnya tinggi." Slamet lantas meminta penyidik untuk menjadwal ulang pemeriksaannya.

    "Tadi saya akhirnya ke Polda Jateng sendirian," kata Michdan. Selain meminta penjadwalan ulang, dia juga menyerahkan surat keterangan sakit dari dokter. "Mungkin penyidik bisa memeriksa saksi-saksi terlebih dahulu."

    Baca: Ketua PA 212 Tersangka, Sandiaga: Hukum ...

    Slamet diduga melanggar aturan kampanye pada acara tablig akbar di Solo pada pertengahan Januari 2019. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surakarta menyimpulkan adanya indikasi pidana pemilu sehingga melimpahkan kasus itu ke kepolisian.

    Semula, pemeriksaan Slamet Maarif sebagai tersangka akan dilakukan di posko Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Polresta Surakarta. Hanya saja, mereka berinisiatif untuk memindah lokasi pemeriksaan di Polda Jawa Tengah di Semarang dengan alasan keamanan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.