Ini Alasan Muhammadiyah Tetap Jaga Jarak dari Perebutan Kekuasaan

Reporter:
Editor:

Nurdin Saleh

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir. ANTARA FOTO

    Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Bengkulu - Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan organisasi kemasyarakatan keagamaan itu akan tetap menjaga jarak kontestasi pemilihan presiden yang saat ini sedang berlangsung. Hal ini ditegaskan kembali dalam sidang tanwir PP Muhammadiyah ke-51, yang digelar di Bengkulu, dari 15-17 Februari 2019.

    Haedar mengatakan Muhammadiyah mencoba mengambil jarak dari pergulatan politik kekuasaan, karena hal tersebut merupakan wilayah partai politik.

    "Kalau organisasi-organisasi dakwah ini berhimpitan dengan partai politik dan kekuatan politik, atau ormas agama ini sebangun dengan perjuangan partai politik, di sinilah yang Muhammadiyah mengambil jarak," kata Haedar saat diwawancarai di sela sidang tanwir, Sabtu, 16 Februari 2019.

    Haedar mengatakan jika terlibat dalam percaturan politik, akan sangat berat bagi Muhammadiyah. Karena itu, Muhammdiyah membebaskan pilihan politik pada masing-masing anggota. "Karena kalau itu (Muhammadiyah terlibat dalam perbutan kekuasaan) terjadi nanti yang terjadi adalah politisasi ormas, dan kemudian juga politisasi agama," kata Haedar.

    Pria berumur 60 tahun itu mengatakan saat ini Muhammadiyah mengubah orientasi dalam mengambil jarak. Jika dulu Muhammadiyah cenderung mengambil jarak itu dengan pasif, namun saat ini Haedar mengatakan mereka mengambil jarak secara proaktif.

    "Kami berkomunikasi dengan kekuatan-kekuatan partai politik. Kan pernah di Menteng kita undang seluruh ketua partai dateng itu kan," kata Haedar.

    Dengan cara ini, Haedar yakin akan ada transformasi nilai-nilai Muhammadiyah terhadap partai-partai politik ini. "Nggak mungkin lah mereka ini terkunci rapat nurani dan pikiran politiknya dari nilai-nilai kebenaran," kata Haedar.

    Haedar mengatakan sebelumnya, Muhammadiyah memang kurang menyiapkan kader-kadernya di politik. Karena itu, ke depan mereka akan semakin mendorong keterlibatan kadernya di partai politik.

    "Kita kan punya lembaga hikmah dan kebijakan publik. Kemarin sudah mulai kita siapkan yang mereka masuk ke PAN, PPP, PKS, ke PDIP, ke Golkar dan seterusnya. Kita kita Dorong ke situ," kata Haedar Nashir.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.