Indomatrik Bantah Dibiayai BPN Prabowo - Sandi untuk Survei

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Husin Yazid. Facebook.com

    Husin Yazid. Facebook.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Riset Indomatrik Husin Yazid membantah bahwa survei elektabilitas calon presiden dan wakil presiden yang dilakukan lembaganya dibiayai oleh Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. Dia mengatakan seluruh biaya survei ditanggung oleh Indomatrik. “Semua biaya survei kami keluarkan sendiri,” kata dia dihubungi Sabtu, 16 Februari 2019.

    Baca juga: Fadli Zon Klaim Elektabilitas Prabowo Sudah Menyalip Jokowi

    Husin mengatakan biaya survei Indomatrik berasal dari unit usaha yang dimiliki oleh lembaga survei tersebut. Dia tak menjelaskan detail unit usaha yang dimiliki Indomatrik itu.

    Indomatrik belakangan mendapat sorotan setelah mengeluarkan hasil survei elektabilitas calon presiden dan wakil presiden 2019. Hasilnya, selisih tingkat keterpilihan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno hanya terpaut tipis. Jokowi-Ma’ruf mendapatkan suara 47,97 persen sementara pasangan Prabowo-Sandiaga 44,04 persen. Hasil survei itu berbeda jauh dari rilis lembaga survei kebanyakan yang menempatkan selisih kedua pasangan itu sekitar 20 persen.

    Hasil survei itu lantas diragukan kubu capres inkumben Jokowi. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M. Romahurmuziy salah satunya. "Saya kok ragu, mereka ini survei lapangan atau imajinasi mereka," kata Romahurmuziy seperti dikutip Antara, Jumat.

    Menurut Rommy, bisa jadi hasil survei itu untuk menyenangkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo-Sandiaga. "Mungkin untuk 'nyenengin' mereka sendiri aja. Mungkin maunya juga untuk propaganda. Akan tetapi, karena angkanya kebesaran, jadi blunder," katanya.

    Baca juga: Fadli Zon Optimistis Prabowo - Sandiaga Menang 63 Persen

    Namun, Husin mengatakan survei yang dilakukan Indomatrik independen. Dia mengatakan hasil survei mereka telah didiskusikan terlebih dahulu dengan sejumlah perguruan tinggi dan ahli statistik. Dia mengatakan Indomatrik siap diaudit secara ilmiah untuk mempertanggungjawabkan hasil survei mereka. “Pijakan kami berdasarkan teori statistik dan metodologi penelitian yang benar,” ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.