Putra Mahkota Arab Saudi Tunda Kunjungan ke Indonesia

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekjen PBB Antonio Guterres (kiri) dan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed Bin Salman. Reuters

    Sekjen PBB Antonio Guterres (kiri) dan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed Bin Salman. Reuters

    TEMPO.CO, Jakarta - Rencana kunjungan putra mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud ke Indonesia ditunda. Tak hanya ke Indonesia, kunjungan pangeran Arab Saudi itu ke negara kawasan Asia Tenggara lainnya juga ikut ditunda.

    Baca: Putra Mahkota Arab Saudi Bakal Temui Jokowi

    "Rencana kunjungan Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud ke kawasan Asia Tenggara ditunda pelaksanaannya," kata Staf Khusus Presiden Joko Widodo Bidang Komunikasi Johan Budi Saptoprabowo melalui pesan singkat, Sabtu, 16 Februari 2019.

    Johan tidak menjelaskan alasan penundaan kunjungan MBS tersebut. Dia mengatakan pihak Indonesia dan Arab Saudi masih berkomunikasi untuk menentukan jadwal baru kunjungan tersebut. "Sekaligus memastikan hasil-hasil kunjungan yang lebih optimal," katanya.

    Sebelumnya Mohammed bin Salman dijadwalkan tiba di Jakarta pada 18 Februari 2019 dan kembali melanjutkan lawat luar negerinya ke negara-negara Asia pada 19 Februari sore.

    Mohammed bin Salman melakukan kunjungan ke sejumlah negara di dunia setelah kritikan tajam terhadap pemerintahannya menyusul tewasnya wartawan senior Jamal Khashoggi di kantor konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki. Walhasil, kunjungan kenegaraan Putra Mahkota ini diduga sekaligus untuk memperbaiki citranya

    Dalam pemberitaan asiatimes.com disebutkan, Mohammed bin Salman atau yang dikenal MBS pada Desember 2018 lalu telah mengajukan rencana melakukan kunjungan ke sejumlah negara berpenduduk Islam terbanyak di Asia. Sumber di Riyadh menggambarkan kunjungan ini sebagai upaya untuk pencitraan, namun tetap mengutamakan kemajuan bisnis yang saling menguntungkan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.