Prabowo: Saya Tidak Pernah Meminta Dukungan Ulama

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto menggelar Pidato Kebangsaan di Po Hotel, Semarang, Jumat, 15 Februari 2019. Pidato yang membahas swasembada energi, Pangan dan Air tersebut merupakan pemanasan sebelum Debat Capres kedua. Budi Purwanto

    Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto menggelar Pidato Kebangsaan di Po Hotel, Semarang, Jumat, 15 Februari 2019. Pidato yang membahas swasembada energi, Pangan dan Air tersebut merupakan pemanasan sebelum Debat Capres kedua. Budi Purwanto

    TEMPO.CO, Semarang - Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengaku selama ini sering berkeliling mengunjungi para pemuka agama. Namun, dia menyebut tidak pernah meminta dukungan.

    Baca: 3 Fakta Seputar Prabowo Salat Jumat di Masjid Agung Semarang

    “Saya datang ke kiai, ustad, pastor, romo, uskup, pendeta,” kata Prabowo dalam pidato kebangsaan di Hotel Po Semarang, Jumat 15 Februari 2019. Kunjungan itu dilakukan untuk bertukar gagasan.

    “Boleh ditanya, apakah saya pernah meminta dukungan kepada mereka,” katanya. Menurutnya, meminta dukungan kepada para tokoh agama merupakan perbuatan yang kurang etis.

    “Ustad itu guru, masa guru malah diguruin,” kata dia. Menurutnya, seorang guru akan menyampaikan sesuatu hal yang baik kepada murid-muridnya.

    Saat mengunjungi pemuka agama, Prabowo mengaku hanya memberikan buku-buku yang ditulisnya. Dalam buku-buku itu dia menuliskan gagasan, pendapat serta permasalahan-permasalahan di negara ini.

    Baca : Singgung Profesi, Pidato Prabowo Kini Lebih Hati-hati

    Dalam pidato kebangsaan itu, Prabowo juga membagikan buku kepada para tamu. Buku dengan dua judul itu tersedia di tiap-tiap kursi. Buku itu berjudul ‘Indonesia Menang’ dan ‘Paradoks Indonesia’.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.