Kubu Jokowi Adukan Harian Indopos ke Dewan Pers

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional, Joko Widodo - Ma'ruf Amin, Ade Irfan Pulungan, mengadukan berita Harian Indopos, dengan judul "Ahok Gantikan Ma'ruf Amin?" ke Dewan Pers. Jumat 15 Februari 2019. Tempo/ Fikri Arigi.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo atau Jokowi - Ma’ruf Amin, Ade Irfan Pulungan mengadukan Harian Indopos ke Dewan Pers. Laporan ini berdasarkan berita dengan judul ‘Ahok Gantikan Ma’ruf Amin?’ pada Indopos edisi Rabu, 13 Februari 2019.

Baca juga: Buka Tanwir Muhammadiyah, Jokowi Bicara Soal Kriminalisasi Ulama

Ade mengatakan berita yang dimuat di Indopos tersebut bermuatan fitnah kepada pasangan calon Jokowi - Ma’ruf. Ia pun meragukan berita ini karena sumber utamanya berdasarkan pada media sosial. “Ini kami anggap sebuah fitnah besar kepada paslon kami. Pemilu saja belum, terjadi dan ini sudah diberitakan,” ucap Ade di kantor Dewan Pers, Jumat 15 Februari 2019.

Berita Indopos tersebut bercerita soal rumor pergantian Ma’ruf Amin oleh Basukti Tjahaja Purnama alias Ahok apabila lolos dalam Pilpres nanti. Melengkapi berita tersebut juga dimuat gambar skenario di mana Ahok akan menggantikan Ma’ruf Amin dan akhirnya menjadi presiden menggantikan Jokowi. Setelahnya Ketua Umum Perindo, Harry Tanoe diangkat menjadi Wakil Presiden.

Berita ini dilaporkan dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ade selalu pelapor pun memohon kepada Dewan Pers agar: menerima dan mengabulkan pengaduan ini untuk seluruhnya; Menyatakan pemberitaan teradu adalah bentuk pelanggaran hukum dan menyerahkan penyelesaiannya kepada penegak hukum; memerintahkan teradu meminta maaf satu halaman penuh selama tiga hari berturut-turut di media cetak nasional.

Ade pun meminta Dewan Pers untuk sesegera mungkin memproses pengaduan ini karena terkait proses Pemilu. "Jika terlalu lama atau keinginan kami tidak terpenuhi maka kami akan tempuh jalur hukum lainnya pidana atau perdata” tuturnya.

Ade membawa serta barang bukti yakni Koran Indopos edisi Rabu 13 Februari 2019, serta melampirkan surat kuasa Jokowi - Ma’ruf kepada dirinya sebagai kuasa hukum.

Baca juga: Survei Indopolling: Jokowi Menang Tipis di Jawa Barat

Dewan Pers menyatakan setelah menerima pengaduan tersebut, mereka akan terlebih dulu melakukan proses klarifikasi, dan analisis oleh tim analis. Proses ini menurut Tenaga Ahli Dewan Pers Herutjahjo biasanya berjalan selama dua pekan. Namun karena masalah ini terkait pemilu memungkinkan untuk selesai lebih cepat.

“Biasanya dalam dua minggu, apalagi ini kan berkenaan dengan pemilu. Tapi kita lihat nanti bagaimana prosesnya,” ucap Heru.






Sambut HUT TNI ke-77, Presiden Jokowi Pimpin Parade Senja di Kemenhan

3 jam lalu

Sambut HUT TNI ke-77, Presiden Jokowi Pimpin Parade Senja di Kemenhan

Presiden Jokowi memimpin parade senja dan upacara penurunan bendera di Kementerian Pertahanan.


Presiden Jokowi akan Pimpin Jajak Pasar IKN Pertengahan Oktober Ini

6 jam lalu

Presiden Jokowi akan Pimpin Jajak Pasar IKN Pertengahan Oktober Ini

Dalam jajak pasar itu, Jokowi akan berdialog langsung dengan calon investor yang sudah menyatakan ketertarikannya untuk berinvestasi di IKN.


Pola Cepat Nasdem Tentukan Capres, Dulu Jokowi Sekarang Anies Baswedan

8 jam lalu

Pola Cepat Nasdem Tentukan Capres, Dulu Jokowi Sekarang Anies Baswedan

Partai Nasdem resmi usung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Pada 2014, Nasdem menjadi partai pertama mendukung PDIP mengusung Jokowi sebagai Capres.


Jokowi Digugat soal Ijazah Palsu, Stafsus: Jangan Biasakan Prank Aparat

8 jam lalu

Jokowi Digugat soal Ijazah Palsu, Stafsus: Jangan Biasakan Prank Aparat

Gugatan terhadap Jokowi soal ijazah palsu diajukan oleh seorang bernama Bambang Tri Mulyono ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.


Freeport Janji Beri Manfaat Langsung ke Pemerintah RI Senilai US$ 80 Miliar hingga 2041

12 jam lalu

Freeport Janji Beri Manfaat Langsung ke Pemerintah RI Senilai US$ 80 Miliar hingga 2041

CEO Freeport-McMoRan Richard C. Adkerson mengungkapkan, PT Freeport Indonesia telah memberikan banyak keuntungan ekonomi terhadap pemerntah Indonesia sejak 1992 hingga 2021.


Jokowi Minta TGIPF Tragedi Kanjuruhan Selesaikan Tugas Dalam Satu Bulan

12 jam lalu

Jokowi Minta TGIPF Tragedi Kanjuruhan Selesaikan Tugas Dalam Satu Bulan

Mahfud Md mengatakan Presiden Jokowi memberi target TGIPF Tragedi Kanjuruhan menyelesaikan investigasnya selama satu bulan.


Mahfud MD Ungkap Rencana Jokowi Kunjungi Korban Tragedi Kanjuruhan Kamis

12 jam lalu

Mahfud MD Ungkap Rencana Jokowi Kunjungi Korban Tragedi Kanjuruhan Kamis

Mahfud MD memaparkan rencana Presiden Jokowi untuk mengunjungi korban tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur dan menyerahkan santunan


Mengintip Harta Luhut, Airlangga Hartarto, Muhadjir Effendy, dan Mahfud MD: Siapa Menko Jokowi Paling Tajir?

13 jam lalu

Mengintip Harta Luhut, Airlangga Hartarto, Muhadjir Effendy, dan Mahfud MD: Siapa Menko Jokowi Paling Tajir?

Di antara 4 menko di kabinet Jokowi, siapakah yang paling kaya antara Luhut, Muhadjir Effendy, Airlangga Hartarto atau Mahfud MD? Berapa utangnya?


Mahfud Md Sebut Kepres TGIPF Tragedi Kanjuruhan Terbit Hari Ini

13 jam lalu

Mahfud Md Sebut Kepres TGIPF Tragedi Kanjuruhan Terbit Hari Ini

Mahfud Md hari ini menemui Presiden Jokowi di Istana Negara untuk membeitahu pembentukan TGIPF Tragedi Kanjuruhan. Akan dibuat Kepres.


Sinyal Jokowi Cabut Status Pandemi Covid-19, Ini 5 Negara yang Sudah Tak Wajibkan Pakai Masker

13 jam lalu

Sinyal Jokowi Cabut Status Pandemi Covid-19, Ini 5 Negara yang Sudah Tak Wajibkan Pakai Masker

Jokowi memberikan sinyal akan nyatakan pandemi Covid-19 di Indonesia akan berakhir. Negara mana saja yang sudah bebas masker?