Kubu Jokowi Siap Jawab Kritik Infrastruktur hingga Soal Freeport

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • (Dari kanan ke kiri) Sekjen Partai NasDem Johnny G. Plate, Sekjen Partai Golkar Lodewijk Friedrich Paulus, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Sekjen PPP Arsul Sani, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, dan Sekjen Perindo Ahmad Rofiq, bertemu untuk membahas struktur tim kemenangan calon presiden Joko Widodo di Gedung Joang, Jakarta Pusat, Sabtu, 4 Agustus 2018. TEMPO/Syafiul Hadi

    (Dari kanan ke kiri) Sekjen Partai NasDem Johnny G. Plate, Sekjen Partai Golkar Lodewijk Friedrich Paulus, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Sekjen PPP Arsul Sani, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, dan Sekjen Perindo Ahmad Rofiq, bertemu untuk membahas struktur tim kemenangan calon presiden Joko Widodo di Gedung Joang, Jakarta Pusat, Sabtu, 4 Agustus 2018. TEMPO/Syafiul Hadi

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf, Johnny G. Plate mengatakan tak sulit bagi kubunya menjawab berbagai kritik, yang kemungkinan akan menjadi amunisi Prabowo menyerang Jokowi dalam debat kedua. Adu gagasan pada 17 Februari mendatang bertema infrastruktur, pangan, energi, sumber daya alam dan lingkungan hidup hingga soal Freeport.

    Simak: Jokowi Minta Ada Jalan Keluar Terbaik bagi Eks Karyawan Freeport

    Beberapa isu terkait tema tersebut, di antaranya soal pembangunan Light Rail Transit (LRT) Palembang yang dinilai tidak efisien dan kasus Freeport yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan hidup. Johnny mengatakan, kubunya sudah memiliki jawaban atas semua kritik yang gencar diutarakan kubu Prabowo tersebut.

    "Soal LRT yang disebut tidak efisien. Kita bisa berdebat soal keekonomiannya. Tapi yang jelas, efeknya perekonomian terhadap kehidupan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang pasti tinggi," ujar anggota DPR Komisi Keuangan ini kepada Tempo di bilangan Kebon Sirih, Jakarta pada Rabu malam, 13 Februari 2019.

    Sebelumnya, Juru Bicara BPN, Suhendra Ratu Prawiranegara, menilai pembangunan LRT Palembang tidak efisien dan justru membebani keuangan negara karena pemasukan tidak memenuhi target, sementara biaya operasionalnya besar. Menjawab kritik tersebut, Johnny mengatakan sulit membangun negara jika hanya memperhitungkan untung dan rugi dalam jangka pendek.

    "Sekali lagi saya katakan, ini untuk jangka menengah dan panjang," ujar politikus NasDem ini.

    Selanjutnya, Johnny mengatakan kubu Jokowi juga sudah bersiap jika dicecar soal pemerintah yang mendiskon pelanggaran lingkungan hidup senilai Rp 185 triliun menjadi divestasi saham dalam kasus PT. Freeport.

    "Saya menyampaikan, semua sudah ada studi kajiannya. Akan lebih besar lagi dampak dan kerugian Freeport kalau tidak segera diambil alih," ujar Johnny.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.