Survei LSI: Banyak Korupsi Terjadi untuk Perlancar Usaha

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Ilustrasi korupsi

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Survei Indonesia  atau LSI merilis hasil sigi teranyar soal persepsi korupsi dalam hubungan kerja antara pemerintah dengan pelaku usaha di sektor infrastruktur, kepabeanan, dan perizinan. Dalam survei itu, LSI mencatat perilaku korupsi banyak terjadi karena anggapan sulitnya berhubungan kerja dengan aparat negara.

Baca juga: Prabowo: Anggaran Indonesia Bocor 25 Persen karena Mark up Proyek

"Cukup banyak publik yang menilai cenderung sulit berhubungan dengan aparat pemerintah," ujar peneliti LSI, Ahmad Khoirul Umam, di Hotel Ashley, Jakarta, Rabu, 13 Februari 2019.

Umam mengatakan sebanyak 59,8 persen responden masih menilai berhubungan kerja dengan aparat negara mudah. Namun, ada 39,6 persen responden yang menilai hubungan kerja dengan aparat pemerintahan cenderung sulit.

Menurut Umam, responden menilai ada beberapa kategori sulitnya berhubungan kerja dengan aparat pemerintah. Seperti, kata dia, 58 persen responden menilai aparat negara menjalankan tugas dengan setengah-setengah. "Ada juga yang bilang tidak responsif dan tidak menguasai pekerjaan," katanya.

Umam mengatakan, dalam kondisi tersebut banyak pelaku usaha yang melakukan perilaku korupsi dengan beberapa alasan. Perilaku korupsi ini, ucap dia, yakni dengan memberikan uang atau hadiah kepada para aparat negara tersebut. "49 persen responden menilai sangat sering terjadi pemberian di luar ketentuan ini," ucapnya.

Umam menjelaskan salah satu alasan pemberian uang atau hadiah ke aparat pemerintah dengan alasan untuk memperlancar atau menyelesaikan urusan yang rumit. Selain itu, pemberian ini dilakukan dengan alasan lain yakni sebagai budaya membalas budi atau terkait kedekatan pebisnis dengan pejabat. "42 persen responden menilai memberi uang untuk memperlancar urusan adalah yang paling sering terjadi," kata dia.

Baca juga: Pegawai KPK Dipukuli Saat Pantau Korupsi di Hotel Borobudur

Menurut Umam, mayoritas responden yakni 64,4 persen, masih menilai pemberian uang atau hadiah ke pegawai pemerintahan merupakan hal yang tak wajar. Namun, sebanyak 34,9 responden tetap mengatakan hal itu merupakan kewajaran.

Survei terbaru LSI ini dilakukan dengan metode wawancara sebanyak 149 responden. Responden ditentukan secara purposive non probabilistic. Populasi responden adalah pelaku usaha yang berpengalaman berhubungan dengan pemerintah pada sektor infrastruktur, perizinan, serta kepabeanan.






Dugaan Kriminalisasi Anies Baswedan, Forum Advokat Indonesia Desak Dewas KPK Periksa Firli Bahuri

4 hari lalu

Dugaan Kriminalisasi Anies Baswedan, Forum Advokat Indonesia Desak Dewas KPK Periksa Firli Bahuri

Gaduh dugaan kriminalisasi Anies Baswedan, KPK menyayangkan penanganan kasus korupsi Formula E diseret-seret dalam kepentingan politik.


Mantan Perdana Menteri Boyko Borissov Maju Lagi di Pemilu Bulgaria

4 hari lalu

Mantan Perdana Menteri Boyko Borissov Maju Lagi di Pemilu Bulgaria

Partai GERB milik mantan Perdana Menteri Boyko Borissov maju dalam pemilu hari Minggu kemarin. GERB diprediksi menang tipis


Penahanan Produk Hortikultura, Stranas Pencegahan Korupsi Minta Pemerintah Review Regulasi Importasi

6 hari lalu

Penahanan Produk Hortikultura, Stranas Pencegahan Korupsi Minta Pemerintah Review Regulasi Importasi

Stranas Pencegahan Korupsi merekomendasikan pemerintah untuk melakukan review terhadap regulasi yang abu-abu soal imporasi produk hortikultura.


PM Malaysia Selidiki Mantan Jaksa Agung yang Tangani Kasus Korupsi Petinggi UMNO

6 hari lalu

PM Malaysia Selidiki Mantan Jaksa Agung yang Tangani Kasus Korupsi Petinggi UMNO

PM Malaysia memerintahkan penyelidikan atas kemungkinan pelanggaran oleh mantan jaksa agung yang menangani kasus korupsi beberapa anggota senior UMNO


Saat Firli Bahuri Sandingkan Komunis dan Korupsi

7 hari lalu

Saat Firli Bahuri Sandingkan Komunis dan Korupsi

Menurut Ketua KPK Firli Bahuri, selain komunis, bahaya laten korupsi juga menjadi musuh bersama masyarakat.


Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

7 hari lalu

Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

Pengertian dari restorative justice tertuang di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

8 hari lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


3 Fakta tentang Johanis Tanak Pimpinan Baru KPK

8 hari lalu

3 Fakta tentang Johanis Tanak Pimpinan Baru KPK

Komisi III DPR menyetujui Johanis Tanak untuk menggantikan Lili Pintauli Siregar sebagai Wakil Ketua KPK


Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Bakal Jalani Sidang Vonis Hari Ini

9 hari lalu

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Bakal Jalani Sidang Vonis Hari Ini

Eks Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto dijadwalkan jalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor hari ini


Jampidsus Ingatkan Anak Buahnya Tak Gentar Hadapi Upaya Perlawanan Koruptor

9 hari lalu

Jampidsus Ingatkan Anak Buahnya Tak Gentar Hadapi Upaya Perlawanan Koruptor

Jampidsus Febrie Adriansyah mengingatkan jajarannya tak takut hadapi upaya perlawanan para koruptor dengan tetap menjalankan tugas secara profesional