Fadli Zon: Penetapan Tersangka Ketua PA 212 karena Jokowi Panik

Fadli Zon. TEMPO/Nurdiansah

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota dewan pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Fadli Zon, mengatakan penetapan status tersangka pada Ketua PA 212 Slamet Maarif adalah bentuk dari kriminalisasi. Menurut Fadli, hanya pelaporan terhadap pendukung oposisi yang selalu ditindaklanjuti aparat penegak hukum.

Simak juga: Lulusan Unpad #2019GantiPresiden, Fadli Zon: Pantas Cum Laude

"Lihat banyak dari inkumben dilaporkan juga, bahkan sampai menterinya, tapi tidak ada perlakuan yang sama," kata Fadli di Seknas Prabowo - Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 12 Februari 2019.

Fadli berujar penetapan status tersangka terhadap Slamet Maarif merupakan bentuk upaya untuk membungkam dan menghambat laju elektabilitas Prabowo - Sandiaga.  "Laju inkumben stagnan. Sehingga akhirnya panik dengan melakukan penangkapan, dengan menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan," ujar Fadli.

Fadli juga menuturkan saat ini BPN telah melakukan bantuan hukum terhadap Slamet Maarif. Ia mengatakan pihaknya tak hanya memberikan bantuan hukum pada BPN atau pihak-pihak yang berada di lingkaran Prabowo - Sandi, namun juga masyarakat umum.

"Tinggal kita menghimbau kepada aparat penegak hukum, baik polisi, kejaksaan, dan juga hakim. Marilah di saat-saat seperti ini, berbuatlah yang adil. Karena ketidakadilan itu ditunjukkan secara nyata," ujar Fadli.

"Itu hanya akan merugikan bangsa dan negara kita, hanya akan memecah belah persatuan kita. Karena perasaan ketidakadilan itulah yang menimbulkan kita dulu juga melawan kolonialisme Belanda."

Ketua Presidium Alumni atau PA 212 Slamet Ma'arif ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Resor Surakarta, Jawa Tengah. Polisi pun berencana memanggil dia sebagai tersangka pada Rabu, 13 Februari 2019 untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus pelanggaran jadwal kampanye di Pemilu 2019.

"Betul, kami panggil yang bersangkutan sebagai tersangka,' kata Kapolres Surakarta Komisaris Ribut Hari Wibowo dalam keterangan tertulis, Ahad, 10 Februari 2019 malam.

Dalam surat panggilan dengan nomor S.Pgl/48/II/2019/Reskrim itu, Slamet dipanggil sebagai tersangka kasus pelanggaran pasal 280 ayat (1) huruf a, b, d, e, f, g, h, i, j. Yakni, tentang kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Slamet diduga melanggar saat mengisi acara ceramahnya di acara Tablig Akbar 212 Solo Raya, 13 Januari 2019 di Gladak, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo. Saat itu, ia berorasi dalam acara ceramah tersebut.

Dalam orasinya, Slamet yang merupakan Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo - Sandiaga menyinggung soal 2019 Ganti Presiden. Badan Pengawas Pemilu Kota Solo kemudian menindaklanjuti orasi tersebut.

Dalam rapat koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan dalam forum Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Bawaslu Kota Solo menyimpulkan bahwa bukti adanya dugaan pelanggaran kampanye cukup kuat.

Baca: Fadli Zon soal Doa yang Ditukar: Puisi kan Bagian Ekspresi

Ketua PA 212 Slamet Maarif diancam pidana penjara maksimal satu tahun dan denda maksimal Rp12 juta (pasal 492 UU Pemilu), atau penjara dua tahun dan denda paling banyak Rp24 juta (pasal 521 UU Pemilu).






Indonesia Tak Kena Sanksi, Begini Isi Lengkap Surat FIFA untuk Presiden Jokowi

58 menit lalu

Indonesia Tak Kena Sanksi, Begini Isi Lengkap Surat FIFA untuk Presiden Jokowi

Indonesia tak kena sanksi FIFA soal Tragedi Kanjuruhan. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi setelah menerima surat dari badan sepak bola dunia itu.


Indonesia Bebas dari Sanksi FIFA, Pemerintah dan Badan Sepak Bola Dunia itu Bentuk Tim Transformasi

2 jam lalu

Indonesia Bebas dari Sanksi FIFA, Pemerintah dan Badan Sepak Bola Dunia itu Bentuk Tim Transformasi

Jokowi mengatakan pemerintah Indonesia dan FIFA akan membentuk tim transformasi untuk sepak bola Tanah Air menyusul tragedi Kanjuruhan.


Jokowi: FIFA Sudah Kirim Surat, Indonesia Tak Kena Sanksi

2 jam lalu

Jokowi: FIFA Sudah Kirim Surat, Indonesia Tak Kena Sanksi

Presiden Jokowi mengatakan Indonesia tidak dikenai sanksi oleh FIFA soal kericuhan setelah pertandingan sepak bola Liga 1 di Kanjuruhan.


Kemendagri: Kepres Soal Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan Terbit Pekan Depan

9 jam lalu

Kemendagri: Kepres Soal Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan Terbit Pekan Depan

Kepres Jokowi soal Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan diperkirakan akan terbit pekan depan. Heru Budi Hartono dikabarkan akan mengisi kursi itu.


Kata KSAL Yudo Margono Soal Panglima TNI. Kandidat Terkuat?

11 jam lalu

Kata KSAL Yudo Margono Soal Panglima TNI. Kandidat Terkuat?

Apa jawaban Kepala Staf TNI AL Laksamana Yudo Margono soal calon Panglima TNI? Mengapa nama Yudo penting untuk dipertimbangkan Jokowi?


ESDM Sebut RI Tak Akan Bangun PLTU Baru Kecuali Proyek Strategis Nasional

17 jam lalu

ESDM Sebut RI Tak Akan Bangun PLTU Baru Kecuali Proyek Strategis Nasional

Kementerian ESDM menyatakan pembangunan PLTU yang sudah ada dalam proyek strategis nasional tetap dijalankan.


Kemendagri Serahkan 3 Calon Pj Gubernur DKI Pengganti Anies ke Jokowi, Sesuai Usulan DPRD

18 jam lalu

Kemendagri Serahkan 3 Calon Pj Gubernur DKI Pengganti Anies ke Jokowi, Sesuai Usulan DPRD

Kemendagri telah menyerahkan tiga nama calon Penjabat atau Pj Gubernur DKI Jakarta kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi.


Polri Sebut Aturan Pengamanan Sepak Bola Belum Selaras dengan Regulasi FIFA

1 hari lalu

Polri Sebut Aturan Pengamanan Sepak Bola Belum Selaras dengan Regulasi FIFA

Mabes Polri yang diwakilkan Wakil Komandan Korps Brimob menyatakan sudah ada prosedur pengamanan, tapi belum selaras dengan FIFA.


Anggaran KUR Pertanian 2023 Akan Ditambah Jadi Rp 100 T, Mentan: Terobosan Jokowi yang..

1 hari lalu

Anggaran KUR Pertanian 2023 Akan Ditambah Jadi Rp 100 T, Mentan: Terobosan Jokowi yang..

Pemerintah akan menambah alokasi anggaran KUR di sektor pertanian tahun depan menjadi Rp 100 triliun. Apa sebabnya?


Mentan Akan Tarik Penyuluh Pertanian di Bawah Koordinasi Kementan

1 hari lalu

Mentan Akan Tarik Penyuluh Pertanian di Bawah Koordinasi Kementan

Mentan mengaku, ia telah menyampaikan keinginan itu sejak bertahun-tahun lalu.