INFO NASIONAL - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para ibu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), untuk memanfaatkan bantuan sosial untuk pemenuhan gizi dan sekolah anak. Hal itu bertujuan agar Indonesia memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) unggul, sehat dan cerdas.
"Pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan keluarga ibu-ibu semua terutama anak-anak. Jadi jangan kaget jika dapat tambahan dua kali lipat," ujar Presiden Jokowi kepada sekitar 1000 orang peserta penerima PKH dan BPNT di Graha Insan Cita, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, Selasa, 12 Februari 2019.
Presiden lantas bercerita mengenai masa kecilnya, yang harus berbagi telur untuk makan bersama keluarganya. Ia berharap, hal itu tidak dialami oleh ibu-ibu saat ini. Presiden menginginkan, dengan adanya PKH, gizi keluarga semakin terpenuhi. Untuk itu, Presiden betul-betul menekankan, bahwa bansos PKH dapat digunakan untuk pemenuhan gizi anak dan sekolah mereka. Demikian pula dengan BPNT yang bisa digunakan untuk membeli beras dan telur.
PKH adalah salah satu program utama pemerintahan Jokowi-JK. Selain meningkatkan besaran anggaran yang diberikan kepada KPM PKH sesuai dengan kondisi keluarga, pada pemerintahan Presiden Jokowi, penyaluran PKH Tahap I menjadi bulan Januari dari sebelumnya pada bulan Februari. Diharapkan, dengan percepatan ini penggunaan bantuan semakin optimal dirasakan masyarakat.
Sementara itu, di tempat yang sama, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, keluarga penerima manfaat bisa menggunakan bantuan PKH dan BPNT untuk meningkatkan kesehatan keluarga dalam kecukupan gizi ibu hamil, anak usia dini, serta pemenuhan kebutuhan sekolah anak.
Selain itu, dengan bantuan yang didapat, bisa keluar dari kondisi ekonomi yang sulit, dengan mewujudkan kemandirian ekonomi. Sehingga, tidak tergantung pada bantuan pemerintah.
"Pendidikan menjadi pembuka jalan bagi anak-anak PKH untuk naik level. Seperti arahan Presiden Jokowi, negara memerlukan anak-anak yang pintar, cerdas, sehat. Sehingga kelak Indonesia mejadi bangsa yang semakin maju," kata Menteri Agus.
Pada tahun ini, skema bantuan PKH yang sebelumnya flat menjadi non-flat atau bervariasi, dengan berpatokan pada indeks bantuan sosial PKH Tahun 2019, disesuaikan dengan beban kebutuhan keluarga pada aspek kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.
"Jumlah bantuan yang diterima KPM bervariasi, tergantung komponen yang dimiliki dengan pembatasan maksimal untuk empat orang per keluarga," ujar Mensos.
Menteri mengatakan, peningkatan indeks bantuan sosial PKH, merupakan bukti nyata dari komitmen Presiden Jokowi untuk membantu peningkatan kesejahteraan di kalangan KPM. Jumlah bantuan untuk Kota Depok untuk Tahap I mencapai Rp 70.558.785.000, yang terdiri Rp 26.460.225.000 untuk 21.374 KPM PKH dan Rp 44.098.560.000 untuk 33.408 penerima BPNT.
Suntikan semangat yang disampaikan oleh Presiden dan Mensos itu, menjadi penyemangat bagi para KPM PKH. Salah satunya Nurhayati (39). Ia menerima PKH Tahap I sebesar Rp 1.750.000 juta dan memiliki dua balita. "Saya kepikiran untuk membangun usaha. Nanti rencananya mau berdiskusi dengan pendamping program dulu bagaimana memulainya," tuturnya.
Ia mengaku menerima bantuan PKH sejak empat tahun lalu, atau sejak hamil anak pertama dan saat ini memiliki anak kedua. "Uang yang didapat hampir mayoritas buat kebutuhan gizi anak, karena itu yang diminta oleh pendamping. Sekarang jika ada sisanya akan ditabung untuk modal usaha," ujarnya.
Kemensos juga menghadirkan dua KPM PHK yang lulus atau graduasi dari program PKH. Kehadiran dan kesaksian yang diberikan kedua KPM Graduasi ini, diharapkan dapat menginspirasi penerima bansos agar kelak dapat mengikuti jejak menjadi KPM PKH Graduasi Mandiri.
Dua ibu tersebut adalah Yeni dan Dewi, yang dengan kesadaran sendiri mengajukan pengunduran diri dari kepesertaan PKH. Yeni mengatakan, sejak menjadi peserta PKH pada 2014 lalu, dirinya rutin mengikuti kegiatan Pertemuan Peningkatan Keterampilan Keluarga (P2K2). Melalui bantuan PKH, ia dapat menyekolahkan anaknya hingga lulus dan sekarang telah bekerja mandiri. Uang bantuan PKH yang didapatnya, digunakan pula untuk modal usaha berdagang sepatu di sejumlah tempat. Dari awalnya satu lapak, kini telah berkembang di beberapa tempat. Usaha yang digeluti ternyata sangat membantu menambah penghasilan keluarganya, sehingga pada 2019, dengan kesadaran sendiri mengajukan pengunduran diri dari kepesertaan PKH.
Dewi juga memutuskan keluar dari program ini pada 2019. Melalui kegiatan P2K2, ia belajar tentang pengelolaan keuangan keluarga dan belajar berusaha. Ibu tiga anak ini akhirnya membangun usaha kerajinan rajut seperti tas, dompet, topi, dan penutup galon, dan telah meningkatkan modal usahanya hingga lima kali lipat.
Untuk diketahui Kementerian Sosial RI terus mendorong KPM PKH dapat sejahtera mandiri. Pada 2018, sebanyak 621.789 KPM PKH dinyatakan lulus dari kepesertaan PKH. Tahun 2019 menargetkan KPM PKH lulus sebanyak 7,93 persen. "Upaya tersebut dilakukan melalui pelaksanaan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2)," ujar Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI Harry Hikmat.
Ia juga berharap, program PKH bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah pusat, tapi peran pemerintah daerah sangat diperlukan agar keluarga penerima manfaat bisa naik kelas.
"Kami terus melakukan evaluasi tiap tiga bulan. Jika ada yang dinilai sudah bisa lulus, kami akan melakukan pendampingan. Dan syukur-syukur mendapatkan bantuan modal berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR)," katanya seraya menegaskan bahwa pada Juli 2018, sekitar 700 keluarga di Depok Jawa Barat mengalami graduasi secara mandiri. (*)
