KPK Sebut Pengawas Internal Kementerian PUPR Lemah

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah di kantornya, Jakarta Selatan pada 15 November 2018. TEMPO/Andita Rahma

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut pengawasan internal di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat lemah. Hal itu menyebabkan banyak terjadi dugaan penyimpangan dalam proses lelang proyek di kementerian itu.

Baca: KPK Geledah Rumah Dirut Jasa Marga Terkait Proyek Fiktif

"Pengawasan internal belum bisa mencium dugaan penyimpangan-penyimpangan ini," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, Selasa, 12 Februari 2019.

Salah satu proyek yang diduga banyak terjadi penyimpangan adalah lelang proyek Sistem Penyediaan Air Minum. KPK sebelumnya menemukan adanya indikasi korupsi dalam proyek tersebut.

Awalnya KPK menyangka ada empat proyek yang proses lelangnya telah terjadi tindak pidana korupsi. Belakangan, KPK menduga ada 16 proyek lain yang dikorupsi. Indikasi itu muncul setelah 16 Pejabat Pembuat Komitmen mengembalikan duit suap senilai Rp 4,7 miliar.

Dalam kasus itu, KPK baru menetapkan delapan orang menjadi tersangka. Empat tersangka pemberi suap yakni Dirut PT Wijaya Kusuma Emindo Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih, Direktur PT Tashida Sejahtera Perkara Irene Irma dan Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo.

KPK menyangka mereka memberi suap agar lelang proyek sistem air minum diatur untuk dimenangkan oleh PT WKE dan PT TSP yang dimiliki oleh orang yang sama. Mereka yang diduga penerima suap adalah Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggal Nahot Simaremare, PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah, Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Moch Nazar dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Febri mengatakan untuk mendalami lemahnya pengawasan di Kementerian itu KPK telah memeriksa Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Widiarto beberapa waktu lalu. KPK mengatakan mendalami soal peran Irjen dalam pengawasan kementerian itu.

Simak juga: KPK Terima Duit Pengembalian Kasus SPAM Rp 1,7 Miliar

KPK mengaku ada kejanggalan yang sebenarnya jelas terlihat. Misalnya, soal bagaimana dua perusahaan bisa memenangkan banyak proyek di kementerian. "Itu sudah kami tanyakan dan kami panggil dan kami periksa," kata Febri.






KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

58 menit lalu

KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

KPK mencegah 2 orang dalam kasus korupsi Garuda Indonesia. Kasus yang pernah menyeret Emirsyah Satar ke balik jeruji.


KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

1 jam lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

Istri dan anak Lukas Enembe dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi kepada Gubernur Papua itu.


KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

16 jam lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

23 jam lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

1 hari lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

1 hari lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

1 hari lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

1 hari lalu

KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

NasDem meyakini Anies Baswedan tak melakukan penyimpangan dalam kasus Formula E. Hal ini terbukti dari 5 kali opini WTP yang diberikan BPK ke DKI.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

1 hari lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

1 hari lalu

Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

Panglima TNI Jendral Andika Perkasa mengatakan tak segan menghukum anak buahnya yang terbukti melakukan penganiayaan dalam tragedi Kanjuruhan