Sulsel Provinsi Pertama yang Komitmen Pembangunan Rendah Karbon

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Bambang Brodjonegoro menyampaikan pidato pada diskusi panel tentang Inclusive Urbanization Amid Global Change dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali, Sabtu 13 Oktober 2018. ANTARA FOTO/ICom/AM IMF-WBG/Puspa Perwitasari

    Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Bambang Brodjonegoro menyampaikan pidato pada diskusi panel tentang Inclusive Urbanization Amid Global Change dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali, Sabtu 13 Oktober 2018. ANTARA FOTO/ICom/AM IMF-WBG/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Bambang Brodjonegoro mengatakan Pemerintah Sulawesi Selatan merupakan provinsi pertama di Indonesia yang memiliki komitmen pembangunan rendah karbon.

    “Program pembangunan rendah karbon ini salah satu program Presiden Joko Widodo,” kata Bambang Brojonegoro usai menandatangani nota kesepahaman soal pembangunan rendah karbon di  di Baruga Lounge, Kantor Gubernur Sulsel, Selasa 12 Februari 2019. Bambang menegaskan dia bakal mendorong seluruh provinsi se-Indonesia untuk menerapkan hal serupa, lantaran pembangunan ini ramah lingkungan.

    Program pembangunan rendah karbon telah dicanangkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla selama lima tahun. Oleh karena itu Bapenas terus memfinalisasi pembangunan jangka panjang nasional hingga 2024.  “Jadi rendah karbon sudah menjadi kewajiban untuk diimplementasikan,” kata dia. 

    Ia pun mencontohkan pengembangan energi terbaru di Sulawesi Selatan, yakni PLTB Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Jeneponto. “Di Makassar juga harus mulai dipikirkan dengan membangun transportasi berbasis rel kereta api.”

    Sementara Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah berharap dengan pembangunan rendah karbon bisa tercipta wawasan lingkungan untuk masyarakat Sulsel. “Insya Allah dengan MoU ini kita berjanji bisa melaksanakan pembangunan rendah karbon,” kata Nurdin.

    Apalagi  sejumlah daerah-daerah konservasi di Sulsel, kata dia, sudah berubah alih fungsi sehingga terjadi banjir di 11 kabupaten/kota. “Iya ini ada kaitannya dengan (perlunya) pembangunan rendah karbon,” tutur mantan Bupati Bantaeng dua periode ini.

    DIDIT HARIYADI (Makasar)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.