Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sulsel Provinsi Pertama yang Komitmen Pembangunan Rendah Karbon

image-gnews
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Bambang Brodjonegoro menyampaikan pidato pada diskusi panel tentang Inclusive Urbanization Amid Global Change dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali, Sabtu 13 Oktober 2018. ANTARA FOTO/ICom/AM IMF-WBG/Puspa Perwitasari
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Bambang Brodjonegoro menyampaikan pidato pada diskusi panel tentang Inclusive Urbanization Amid Global Change dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF World Bank Group 2018 di Nusa Dua, Bali, Sabtu 13 Oktober 2018. ANTARA FOTO/ICom/AM IMF-WBG/Puspa Perwitasari
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Bambang Brodjonegoro mengatakan Pemerintah Sulawesi Selatan merupakan provinsi pertama di Indonesia yang memiliki komitmen pembangunan rendah karbon.

“Program pembangunan rendah karbon ini salah satu program Presiden Joko Widodo,” kata Bambang Brojonegoro usai menandatangani nota kesepahaman soal pembangunan rendah karbon di  di Baruga Lounge, Kantor Gubernur Sulsel, Selasa 12 Februari 2019. Bambang menegaskan dia bakal mendorong seluruh provinsi se-Indonesia untuk menerapkan hal serupa, lantaran pembangunan ini ramah lingkungan.

Program pembangunan rendah karbon telah dicanangkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla selama lima tahun. Oleh karena itu Bapenas terus memfinalisasi pembangunan jangka panjang nasional hingga 2024.  “Jadi rendah karbon sudah menjadi kewajiban untuk diimplementasikan,” kata dia. 

Ia pun mencontohkan pengembangan energi terbaru di Sulawesi Selatan, yakni PLTB Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Jeneponto. “Di Makassar juga harus mulai dipikirkan dengan membangun transportasi berbasis rel kereta api.”

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah berharap dengan pembangunan rendah karbon bisa tercipta wawasan lingkungan untuk masyarakat Sulsel. “Insya Allah dengan MoU ini kita berjanji bisa melaksanakan pembangunan rendah karbon,” kata Nurdin.

Apalagi  sejumlah daerah-daerah konservasi di Sulsel, kata dia, sudah berubah alih fungsi sehingga terjadi banjir di 11 kabupaten/kota. “Iya ini ada kaitannya dengan (perlunya) pembangunan rendah karbon,” tutur mantan Bupati Bantaeng dua periode ini.

DIDIT HARIYADI (Makasar)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pembangunan Rendah Karbon Buka 15,3 Juta Pekerjaan Baru, Bappenas Soroti Kapasitas SDM RI

24 November 2023

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa usai Rapat Paripurna Masa Persidangan 1 tahun sidang 2023-2024 di Nusantara II, DPR RI, Jakarta Pusat pada Selasa, 3 Oktober 2023
Pembangunan Rendah Karbon Buka 15,3 Juta Pekerjaan Baru, Bappenas Soroti Kapasitas SDM RI

Bappenas menyatakan bahwa pembangunan rendah karbon untuk mewujudkan ekonomi hijau dapat menciptakan 15,3 juta pekerjaan baru.


Inggris Kucurkan Dana Hibah Rp 512 Miliar Dukung Pembangunan Rendah Karbon Indonesia, Apa Itu PRK atau LCDI?

3 Oktober 2023

Menteri Inggris untuk Indo-Pasifik, Anne-Marie Trevelyan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa saat jumpa pers setelah penandatanganan perjanjian teknis hibah Low Carbon Development Initiative (LCDI) di Jakarta pada Senin, 2 Oktober 2023. TEMPO/ Nabiila Azzahra Abdullah, makasih
Inggris Kucurkan Dana Hibah Rp 512 Miliar Dukung Pembangunan Rendah Karbon Indonesia, Apa Itu PRK atau LCDI?

Pemerintah Inggris memberikan dukungan kepada RI dalam menjalankan proyek Pembangunan Rendah Karbon dengan memberikan dana hibah.


Inggris Hibahkan Dana Rp 512 Miliar untuk Tahap Kedua Pembangunan Rendah Karbon Indonesia

2 Oktober 2023

Menteri Inggris untuk Indo-Pasifik, Anne-Marie Trevelyan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa saat jumpa pers setelah penandatanganan perjanjian teknis hibah Low Carbon Development Initiative (LCDI) di Jakarta pada Senin, 2 Oktober 2023.
Inggris Hibahkan Dana Rp 512 Miliar untuk Tahap Kedua Pembangunan Rendah Karbon Indonesia

Inggris memberi hibah sebesar Rp512 miliar untuk tahap kedua Low Carbon Development Indonesia.


Jokowi Minta Belanda Bantu Kembangkan Teknologi Rendah Karbon

10 September 2023

Presiden Joko Widodo atau Jokowi, saat menerima kunjungan resmi Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin 7 September 2019. Kepala pemerintahan direncanakan bertemu untuk membahas kerja sama RI-Belanda yang strategis ke depan berdasarkan prinsip kemitraan komprehensif. TEMPO/Subekti.
Jokowi Minta Belanda Bantu Kembangkan Teknologi Rendah Karbon

Jokowi juga mendesak Belanda untuk mendorong penghapusan UU Anti Deforestasi Uni Eropa (EUDR).


Pandemi, Perang Rusia dan Nasib Target Ekonomi Hijau Indonesia Emas

29 Agustus 2022

Foto udara PLTU Tanjung Power Indonesia di Tanjung, Tabalong, Kalimantan Selatan, Rabu 13 Maret 2019. PLTU yang berkapasitas 2x100 MW itu dibangun oleh PT Tanjung Power Indonesia konsorsium PT Adaro Power (65 persen) dan PT East West Power (35 persen). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Pandemi, Perang Rusia dan Nasib Target Ekonomi Hijau Indonesia Emas

Bappenas akui target net zero emission pada 2060 very, very ambitious. BRIN hitung pembiayaan ekonomi hijau Rp 266 triliun per tahun.


Pertamina International Shipping Investasi Rp 43,1 Triliun untuk 69 Kapal Baru

23 Maret 2022

Pertamina International Shipping. Foto : Pertamina
Pertamina International Shipping Investasi Rp 43,1 Triliun untuk 69 Kapal Baru

PT Pertamina International Shipping mengalokasikan dana sekitar US$ 3 miliar atau sekitar Rp 43,1 triliun di antaranya untuk menambah kapal baru.


Menuju Jakarta Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim

2 November 2021

Menuju Jakarta Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim

Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD) menjadi payung hukum untuk melaksanakan pembangunan kota yang rendah karbon sesuai amanat Pemerintah Pusat dan Perjanjian Paris.


Ingin Jakarta Jadi Kota Berketahanan Iklim, Anies Baswedan Terbitkan Pergub

15 Oktober 2021

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendatangi pelaksanaan Gerebek Lumpur di Kali Krukut, Bendungan Hilir, pada Kamis, 30 September 2021. Tempo/Syifa Indriani
Ingin Jakarta Jadi Kota Berketahanan Iklim, Anies Baswedan Terbitkan Pergub

Anies Baswedan mengatakan DKI Jakarta menjadi provinsi pertama yang memiliki Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD).


Terapkan Pembangunan Rendah Karbon, RI Hadapi 5 Tantangan

11 Desember 2019

Sejumlah demonstran membangun tenda-tenda di jalan di Whitehall, di London, Inggris, 8 Oktober 2019. Mereka mendesak Pemerintah Emisi Karbon.REUTERS/Henry Nicholls
Terapkan Pembangunan Rendah Karbon, RI Hadapi 5 Tantangan

Pemerintah menghadapi sejumlah tantangan dalam mengintegrasikan isu lingkungan ini untuk mewujudkan pembangunan rendah karbon.