KPK Harus Beri Masukan Soal Calon Hakim MK ke Panel Ahli

Hakim konstitusi memimpin sidang putusan perkara Pengujian UU Perkawinan No. 1/1974 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis, 13 Desember 2018. MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terkait batas usia perkawinan anak. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Mahkamah Konstitusi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan masukan ihwal rekam jejak para calon hakim hakim Mahkamah Konstitusi (Hakim MK) kepada panel ahli. Salah satu perwakilan koalisi, Erwin Natosmal Oemar menilai KPK memiliki catatan ihwal para calon tersebut.

"Menurut saya KPK harus mengambil inisiatif memberikan masukan ke panel ahli," kata Erwin kepada Tempo, Selasa, 12 Februari 2019.

Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat saat ini tengah menyeleksi 11 calon hakim konstitusi. Dua calon yang terpilih akan menggantikan hakim Aswanto dan Wahiduddin Adams yang akan habis masa jabatannya. Namun, kedua hakim ini turut mengikuti seleksi lagi.

Ada empat panel ahli yang dimintai masukan selama proses seleksi. Keempat panel ahli itu terdiri dari tiga mantan hakim konstitusi Harjono, Maria Farida Indrati, dan Maruarar Siahaan. Satu panel ahli lainnya ialah pakar hukum Eddy Hiariej.

Menurut Erwin, KPK terutama bisa memberikan masukan mengenai konfigurasi dan relasi calon inkumben ini dengan hakim yang pernah tersangkut kasus rasuah. Sebelumnya, ada dua hakim MK yang dicokok KPK karena kasus korupsi, yakni Akil Mochtar dan Patrialis Akbar.

Selain itu, lanjut Erwin, KPK bisa memberi catatan ihwal Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) para calon hakim. Koalisi sebelumnya menemukan ada lima calon hakim yang belum melaporkan LHKPN ke KPK.

"KPK bisa memilih salah satu, ke panel ahli atau ke DPR. Menurut saya dari dua-duanya yang relatif aman dan netral ya panel ahli," kata dia.

Selain dua calon inkumben, sembilan calon hakim MK yang lain ialah Hesti Armiwulan Sochmawardiah, Aidul Fitriacida, Bahrul Ilmi Yakup, Galang Asmara, Refly Harun. Kemudian Ichsan Anwary, Askari Razak, Umbu Rauta, dan Sugianto.






ICW Desak Jokowi Tolak Keluarkan Kepres Pemberhentian Hakim MK Aswanto

3 hari lalu

ICW Desak Jokowi Tolak Keluarkan Kepres Pemberhentian Hakim MK Aswanto

DPR mencopot hakim MK Aswanto. ICW menilai DPR memperlihatkan sikap otoritarianisme dan pembangkangan hukum.


Jimly Asshiddiqie: Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Langgar Undang-Undang

6 hari lalu

Jimly Asshiddiqie: Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Langgar Undang-Undang

Jimly Asshiddiqie mengatakan DPR tidak punya wewenang untuk mencopot hakim konstitusi.


Mahfud Md dan 8 Mantan Hakim Konstitusi Berkumpul Bahas Pencopotan Aswanto

6 hari lalu

Mahfud Md dan 8 Mantan Hakim Konstitusi Berkumpul Bahas Pencopotan Aswanto

Jimly mengatakan Mahfud Md selaku Menko dan mantan Ketua MK telah mendengar semua kesimpulan dari para mantan hakim.


Kasus Aswanto, Mahfud Md Bilang Pemerintah akan Buat Mekanisme Pergantian Hakim MK

6 hari lalu

Kasus Aswanto, Mahfud Md Bilang Pemerintah akan Buat Mekanisme Pergantian Hakim MK

Mahfud Md mengatakan tujuan mekanisme itu agar tidak terjadi kejutan pergantian hakim MK, seperti pada kasus Aswanto.


Sidang Putusan Uji Materi Masa Jabatan Hakim MK Digelar Senin Depan

18 Juni 2022

Sidang Putusan Uji Materi Masa Jabatan Hakim MK Digelar Senin Depan

Mahkamah Konstitusi akan memutuskan soal tiga gugatan uji materi UU MK terkait masa jabatan hakim MK.


Hakim MK Dissenting Soal Pemblokiran Internet, YLBHI: Bukti Ada yang Pelanggaran

28 Oktober 2021

Hakim MK Dissenting Soal Pemblokiran Internet, YLBHI: Bukti Ada yang Pelanggaran

YLBHI mengatakan dua hakim yang dissenting opinion soal pemblokiran internet menunjukkan bahwa ada pelanggaran.


Demo Buruh Hari Ini Tuntut Hakim MK: Batalkan UU Cipta Kerja

21 April 2021

Demo Buruh Hari Ini Tuntut Hakim MK: Batalkan UU Cipta Kerja

Demo buruh batalkan UU Cipta Kerja itu dimulai di titik kumpul pintu Monas yang berseberangan dengan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Gambir, Jakarta Pusat.


Moeldoko Klaim Pemberian Bintang Jasa pada Hakim MK Tak Ganggu Independensi

12 November 2020

Moeldoko Klaim Pemberian Bintang Jasa pada Hakim MK Tak Ganggu Independensi

Pemberian bintang jasa kepada para hakim MK dikritik sejumlah pengamat karena dinilai akan menggangu independensi mereka.


Kelompok Masyarakat akan Uji Konstitusionalitas UU MK

2 September 2020

Kelompok Masyarakat akan Uji Konstitusionalitas UU MK

Revisi UU MK sebelumnya disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR pada Selasa, 1 September lalu.


PSHK Nilai Revisi UU MK Cuma Hadiah untuk Hakim Konstitusi yang Menjabat

1 September 2020

PSHK Nilai Revisi UU MK Cuma Hadiah untuk Hakim Konstitusi yang Menjabat

PSHK menilai pengesahan revisi UU MK hanya akan menjadi hadiah untuk para hakim yang sedang menjabat saat ini.