TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Resor Surakarta menetapkan Ketua PA 212 atau Persaudaraan Alumni 212, Slamet Maarif, sebagai tersangka. Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf, Hasto Kristiyanto meminta PA 212 tak asal bicara soal penetapan Slamet menjadi tersangka sebagai bentuk kriminalisasi terhadap ulama.
Baca: Sepak Terjang Slamet Maarif, Ketua PA 212
"Jangan bertindak semaunya, lalu ketika ditangkap bilang kriminalisasi. Itu pelanggaran dua kali namanya. Udah melanggar, menuduh lagi," kata Hasto Kristiyanto saat ditemui Tempo di Hotel Bidakara, Jakarta pada Senin malam, 12 Februari 2019.
Slamet Maarif ditetapkan sebagai tersangka dugaan pelanggaran pemilu saat kegiatan Tablig Akbar Persaudaraan Alumni (PA) 212 di Solo Raya pada Januari lalu. Dalam acara itu, Ma'arif sempat menyebutkan soal ‘2019 Ganti Presiden'. Sehingga, ia diduga berkampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU.
Ketua Media Center PA 212 Novel Bakmumin menilai penetapan tersangka itu sebagai bukti bahwa pemerintahan Jokowi anti-Islam dan menambah daftar panjang kriminalisasi ulama.
"Lho, sanksi bagi pelanggaran pemilu itu berlaku bagi semua. Siapapun yang dilanggar akan diproses. Maka enggak usah melanggar, enggak usah sebarkan hoaks, fitnah dan pemilu bisa berjalan dengan baik," kata Hasto Kristiyanto.
Slamet Maarif bakal diperiksa sebagai tersangka oleh Polresta Surakarta pada Rabu, 13 Februari besok. Juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo - Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan timnya bakal mendampingi Slamet atas kasus hukumnya di Kepolisian Resor Kota Surakarta, Jawa Tengah.
"Yang jelas BPN akan melakukan pendampingan secara maksimal terhadap Ustaz Slamet Maarif. Akan mendampingi terus," kata Dahnil kepada Tempo, Senin, 11 Februari 2019.
Simak juga: Ketua PA 212 Slamet Maarif Tersangka Pelanggaran Kampanye
Dahnil mengatakan proses hukum terhadap Ketua PA 212 Slamet itu semakin menguatkan dugaan ihwal adanya ketidakadilan hukum. Dia menyebut seluruh proses hukum yang menyangkut para pendukung Prabowo - Sandiaga selalu cepat diproses. "Yang jelas memang ini risiko yang sejak awal kami sadari, kalau terkait kami penegakan hukum cepat sekali, entah itu keliru atau tidak," ujarnya.
