Pelaku Industri Perlu Bantu Pemerintah Wujudkan Industri 4.0

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • PT NAP Info Lintas Nusa (NAP Info), yang berupaya menjaga komitmen untuk menyediakan infrastruktur jaringan dan teknologi informasi berkelas dunia ke seluruh penjuru Indonesia.

    PT NAP Info Lintas Nusa (NAP Info), yang berupaya menjaga komitmen untuk menyediakan infrastruktur jaringan dan teknologi informasi berkelas dunia ke seluruh penjuru Indonesia.

    INFO NASIONAL-- Pemerintah tengah giat-giatnya mendorong inovasi dalam setiap sektor industri untuk menyongsong era industri 4.0. Salah satu tujuannya meningkatkan posisi daya saing Indonesia di tingkat dunia.

    Kebutuhan bagi implementasi industri 4.0 ini mencakup sejumlah faktor, di antaranya peningkatan volume data, daya komputasi, dan konektivitas. Merespons hal ini, para pelaku industri terkait perlu bertindak sebagai perpanjangan tangan pemerintah dengan berkontribusi memfasilitasi kebutuhan masyarakat tersebut.

    Hal inilah yang menjadi perhatian PT NAP Info Lintas Nusa (NAP Info), yang berupaya menjaga komitmen menyediakan infrastruktur jaringan dan teknologi informasi berkelas dunia ke seluruh penjuru Indonesia. Salah satunya membangun serta mengoperasikan Matrix Cable System (MCS), jaringan kabel fiber optik bawah laut yang menghubungkan Jakarta dan Singapura.

    Sejak dibangun hampir dua dekade lalu, jaringan ini telah menjadi tulang punggung komunikasi yang menghubungkan Indonesia dengan jalur global serta menyediakan akses Internet yang stabil dengan latensi terendah di kelasnya.

    NAP Info juga membangun Matrix Cable Internet Exchange (MC-IX) yang berhasil meningkatkan performa akses Internet Tanah Air berkat koneksi langsungnya ke jaringan Internet exchange di berbagai negara. 

    Tak hanya itu, melalui kedua brand-nya, Matrix dan My Matrix, NAP Info juga memberikan beragam solusi konektivitas. Mulai layanan Internet dedicated dan broadband, local loop, IP transit, IPLC, hingga komputasi awan (cloud) bagi para Internet service provider (ISP) sampai korporasi dari beragam latar bidang. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.