Eddy Soeparno: PAN Tak Akan Memberi Toleransi pada Sukiman

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • (dari kanan) Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno, Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif, dan Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso dalam konferensi pers di Jalan Daksa I, Jakarta Selatan, Senin malam, 8 Oktober 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    (dari kanan) Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno, Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif, dan Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso dalam konferensi pers di Jalan Daksa I, Jakarta Selatan, Senin malam, 8 Oktober 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menyatakan prihatin dengan ditetapkannya anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Sukiman, sebagai tersangka suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Eddy juga mengatakan PAN tidak akan memberikan toleransi apapun pada Sukiman.

    Berita terkait: Melihat Kekayaan Sukiman, Tersangka Suap Dana Perimbangan Ppaua

    "Kami tegaskan kembali bahwa PAN tidak mentolerir kadernya melakukan tindak pidana korupsi," kata Eddy melalui pesan singkat kepada Tempo, Jumat, 8 Februari 2019.

    Sukiman termasuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) calon legislatif DPR RI Dapil II Kalimantan Barat dari PAN di pemilu 2019. Terkait dengan hal ini, Eddy belum dapat memastikan status pencalegan Sukiman pasca ditetapkan sebagai tersangka. "Kan sudah DCT. Gimana mau coretnya?"

    KPK telah menetapkan Sukiman sebagai tersangka kasus suap terkait pengurusan dana perimbangan untuk Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua pada APBN-Perubahan 2017 dan APBN 2018. KPK menyangka Sukiman menerima Rp 2,65 miliar dan USD 22 ribu dari Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Arfak, Natan Pasomba.

    "Tersangka SKM diduga menerima hadiah atau janji terkait pengurusan dana perimbangan daerah untuk Kabupaten Arfak," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang di kantornya, Kamis, 7 Februari 2019.

    Saut menerangkan kasus bermula saat Pemkab Pegunungan Arfak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengajukan permohonan Dana Alokasi Khusus pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 ke Kementerian Keuangan. Pada proses pengajuan, Natan bersama pengusaha melakukan pertemuan dengan pegawai Kementerian Keuangan.

    KPK memperkirakan jumlah yang telah diberikan Natan untuk pengurusan anggaran ini berjumlah Rp 4,41 miliar, terdiri dari Rp 3,96 miliar dan USD 33.500. Jumlah tersebut merupakan komitmen fee 9 persen dari total anggaran yang diperoleh Pemkab Pegunungan Arfak.

    Dari jumlah tersebut, KPK menyatakan sebanyak Rp 2,65 miliar dan USD 22 ribu diberikan kepada Sukiman antara Juli 2017 sampai April 2018. "Diberikan melalui beberapa perantara," kata Saut.

    RYAN DWIKY ANGGRIAWAN | M ROSSENO AJI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.