Jokowi Bagikan 42 Sertifikat Hutan Sosial untuk 8.941 KK Cianjur

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana saat penganugerahan tokoh hutan sosial Pilihan Tempo di Hutan Pinus Pokland, Desa Haurwangi, Cianjur, Jawa Barat, Jumat 8 Februari 2019. Program perhutanan sosial bertujuan memperjelas hak hukum warga dalam mengelola hutan. Program ini memberi akses pengelolaan kawasan hutan kepada masyarakat. Terutama yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan. TEMPO/Subekti.

    Suasana saat penganugerahan tokoh hutan sosial Pilihan Tempo di Hutan Pinus Pokland, Desa Haurwangi, Cianjur, Jawa Barat, Jumat 8 Februari 2019. Program perhutanan sosial bertujuan memperjelas hak hukum warga dalam mengelola hutan. Program ini memberi akses pengelolaan kawasan hutan kepada masyarakat. Terutama yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi membagikan 42 unit surat keputusan Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) dan Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK), dengan total luas lahan 13.976,28 hektare kepada 8.941 kepala keluarga.

    Baca: Jokowi Hadiri Anugerah Tokoh Hutan Sosial Pilihan Tempo

    "Artinya 1 KK mendapatkan kurang lebih 1,5 hektare. Dulu lahan-lahan ini banyak dibagikan pada (perusahaan) gede-gede. Bener? Sekarang kita berikan kepada rakyat dalam bentuk SK seperti ini," kata Jokowi di Wana Wisata Pokland, Desa Haurwangi, Kecamatan Haurwangi Cianjur, Provinsi Jawa Barat, Jumat, 8 Februari 2019.

    Jokowi mengatakan, SK tersebut berlaku 35 tahun dengan status hukum yang jelas. Jokowi pun berpesan agar lahan yang diberikan harus dikelola secara produktif. Ia mempersilakan masyarakat yang menerima SK untuk menanam segala jenis komoditas pertanian maupun perkebunan. Namun, Jokowi memastikan akan terus memantau penggunaan lahan tersebut.

    "Kalau sudah kita berikan seperti ini jangan dipikir tidak saya cek. Setiap tahun saya cek ini digunakan atau tidak, ditelantarkan atau tidak, produktif atau tidak. Setuju ndak? Sudah diberikan ternyata ndak diapa-apain. Harus produktif. Silakan kalau mau dipakai nanem kopi silakan," katanya.

    SK Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) dan Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK) yang diberikan Jokowi sebagai berikut:

    -Kabupaten Bogor sebanyak 1 SK Kulin KK seluas 610,64 hektare untuk 75 KK

    -Kabupaten Ciamis sebanyak 4 SK Kulin KK seluas 718,03 hektare untuk 691 KK

    -Kabupaten Cianjur sebanyak 8 SK Kulin KK seluas 1.309,25 hektare untuk 1.379 KK

    -Kabupaten Garut sebanyak 1 SK Kulin KK dan 1 SK IPHPS seluas 678,68 hektare untuk 688 KK

    -Kabupaten Indramayu sebanyak 3 SK IPHPS seluas 794 hektare untuk 612 KK

    -Kabupaten Bandung sebanyak 8 SK Kulin KK seluas 3.662,88 hektare untuk 2.299 KK

    -Kabupaten Bandung Barat sebanyak 2 SK Kulin KK seluas 1.573,95 hektare untuk 583 KK

    -Kabupaten Majalengka sebanyak 5 SK Kulin KK seluas  569,05 hektare untuk 556 KK

    -Kabupaten Pangandaran sebanyak 2 SK Kulin KK seluas 897,67 hektarr untuk 801 KK

    -Kabupaten Sukabumi sebanyak 4 SK Kulin KK seluas 1.212,05 hektare untuk 856 KK

    -Kabupaten Sumedang sebanyak 1 SK Kulin KK seluas 436 hektare untuk 195 KK

    -Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 2 SK Kulin KK seluas 1.313,63 hektare untuk 206 KK


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.