Lemhanas: Jenderal Tanpa Jabatan Kelemahan Manajemen Personalia

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Lemhamnas, Agus Widjojo, sekaligus Ketua Panitia Pengarah Simposium Nasional: Membedah Tragedi 1965 di Hotel Arya Duta, Jakarta, 18 April 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis

    Gubernur Lemhamnas, Agus Widjojo, sekaligus Ketua Panitia Pengarah Simposium Nasional: Membedah Tragedi 1965 di Hotel Arya Duta, Jakarta, 18 April 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis

    TEMPO.CO, Jakarta-Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Agus Widjojo menduga lemahnya perencanaan personil menjadi penyebab Tentara Nasional Indonesia saat ini kebanjiran jenderal tanpa jabatan tanpa jabatan atau non-job.

    "Kelihatannya apa yang terjadi keadaan pada hari ini, ini merupakan akibat kelemahan-kelemahan manajemen internal personalia yang ada di dalam TNI dan itu menunjukkan manajemen itu belum profesional," kata Agus saat ditemui Tempo di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis, 7 Februari 2019.

    Baca: TNI Targetkan Jenderal tanpa Jabatan Berkurang dalam Lima Tahun

    Agus menuturkan banyaknya perwira non-job sebetulnya bisa terjadi karena berbagai alasan, misalnya karena perpanjangan masa dinas aktif untuk perwira yang tadinya pensiun di usia 55 tahun menjadi 58 tahun. Selain itu, bisa juga karena reformasi. Tetapi, Agus menilai semestinya kondisi tersebut bisa diantisipasi dengan perencanaan awal.

    "Kalau setelah reformasi itu untuk TNI akan difokuskan kepada tugas pokok pertahanan nasional, maka perencanaan personilnya juga sebetulnya sudah bisa diantisipasi sebelumnya untuk memelihara bentuk piramida dari struktur organisasi TNI," ujarnya.

    Perencanaan itu, kata dia, bisa menghitung dari indeks personil yang diperlukan sebagai perwira. Misalnya, berapa banyak kebutuhan perwira militer sukarela dalam bentukan akademik yang akan sampai puncak piramida, perwira yang diperlukan hanya sampai tingkat menengah, dan jumlah perwira yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan spesialis.

    Menurut Agus harus ada keberanian menentukan seberapa tajam piramida dalam struktur militer dan berapa sisa dari piramida yang membutuhkan tenaga perwira. Semua harus diperhitungkan agar tidak ada penumpukan di struktur paling atas.

    Ia mengatakan perbaikan manajemen personalia menjadi solusi yang harus diambil untuk mengatasi penumpukan jenderal non-job. "Mau tidak mau bagaimana pun solusi yang diambil harus memperbaiki pembinaan personalia di masa mendatang. Kalau enggak, ini akan terulang lagi," katanya.

    Simak: TNI Siapkan Posisi Fungsional untuk Jenderal tanpa Jabatan

    Berdasarkan data Kementerian Pertahanan, jumlah perwira tinggi TNI yang menganggur terus terakumulasi sejak sembilan tahun lalu. Di Angkatan Darat, misalnya, pada 2011 terdapat 11 jenderal yang tidak mendapat jabatan. Jumlah itu melonjak menjadi 63 jenderal pada 2017. Jenderal tanpa jabatan itu hanya masuk kantor di lantai 8 gedung utama Markas Angkatan Darat.

    Sehingga, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal Hadi Tjahjanto pun berencana memperluas pos jabatan bagi perwira tinggi tentara di internal TNI dan lembaga negara. Tujuannya untuk mengakomodir jenderal tanpa jabatan.

    Sebelumnya, Jokowi juga sempat mengungkapkan rencana restrukturisasi di tubuh TNI berupa penambahan 60 pos jabatan struktural baru bagi perwira tinggi. “Ada 60 jabatan, bintang baik 1, 2, 3,” ujar Jokowi di Istana Negara, Selasa pekan lalu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sandiaga Uno Alami Cegukan Saat Quick Count Pilpres 2019

    Dilansir Antara, Sandiaga Uno tak tampil di publik usai pelaksanaan Pilpres 2019 karena kabarnya ia cegukan. Beginilah proses terjadinya cegukan.