Polisi Periksa 5 Saksi dalam Kasus Penganiayaan Pegawai KPK

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Gedung KPK

    Ilustrasi Gedung KPK

    TEMPO.CO, Jakarta - Polisi telah memeriksa lima orang saksi dalam kasus dugaan penyerangan terhadap dua penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, hari ini, 7 Februari 2019.

    Baca juga: Penganiayaan di Hotel Borobudur, Pemprov Papua Laporkan Balik KPK

    "Tiga orang petugas keamanan hotel, satu orang resepsionis, dan satu orang operator kamera pengawas atau CCTV," ucap Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Mohammad Iqbal di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan pada Kamis, 7 Februari 2019.

    Dua penyidik KPK diduga diserang pada Sabtu malam, 2 Februari 2019, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Saat itu, para pegawai KPK tersebut sedang ditugaskan untuk melakukan pengecekan lapangan merespons laporan masyarakat tentang adanya indikasi korupsi.

    KPK sudah melaporkan dugaan penyerangan terhadap pegawainya itu ke Polda Metro Jaya pada Minggu, 3 Februari 2019 pukul 15.30 WIB. Dari proses pelaporan itu, kasus tersebut akan ditangani Jatanras Krimum Polda Metro Jaya.

    Polisi pun berencana untuk memeriksa kedua penyidik KPK tersebut, setelah mereka sudah diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit. Saat ini, keduanya masih dirawat. Gilang, salah satu penyidik yang diduga dianiaya itu, telah selesai menjalani operasi pada bagian hidung dan mendapat jahitan di sekitar mata kiri. Ia masih harus istirahat di rumah sakit hingga empat sampai lima hari ke depan.

    Baca juga: Kasus Penganiayaan Pegawai KPK, Polisi Periksa Sekuriti Hotel

    "Jadi tunggu sembuh dulu, baru kami akan periksa korban. Kepolisian Daerah Metro Jaya juga sudah berkoordinasi dengan KPK untuk menentukan tanggal pemeriksaannya," ucap Iqbal.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.