Ridwan Kamil: Gedung Pakuan Terbuka untuk Siapapun

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan,  rumah dinasnya di Gedung Negara Pakuan, Kota Bandung, terbuka untuk siapa pun.

    Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, rumah dinasnya di Gedung Negara Pakuan, Kota Bandung, terbuka untuk siapa pun.

    INFO JABAR - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan,  rumah dinasnya di Gedung Negara Pakuan, Kota Bandung, terbuka untuk siapa pun.  “Sebagai gubernur,  saya ingin melindungi semua warga Jawa Barat,” kata Emil  sapaan akrab Ridwan Kamil saat bersilaturahim dengan komunitas perempuan se-Bandung Raya  bersama istrinya Atalia Praratya di Gedung Pakuan, Rabu, 6 Februari 2019.

    Menurut Emil, Gedung Pakuan adalah simbol persatuan. Karenanya ia ingin merekatkan semua golongan yang ada untuk bersama-sama memajukan Jawa Barat sebagai provinsi Juara Lahir dan Batin.

    "Batin kita terlalu sering mengakomodir atau mengejar nafsu perbedaan. Itulah yang memecah kita kali ini. Itulah kenapa saya pidatokan ini, karena Gedung Pakuan ini terbuka untuk siapa saja," kata Emil dalam sambutannya. Turut hadir  istri Wakil Gubernur Jawa Barat Lina Marlina Ruzhan dan istri Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Eli Rosita Karniwa.

    Emil menyatakan, dirinya  sudah disumpah atas nama Allah SWT, karena itu ia akan melindungi semua warga Jawa Barat.  Ia juga meminta warganya untuk mendukung program-program yang sedang disiapkan. “Masalah Jawa Barat sekarang ini ketimpangan," ujarnya.

    Menurut dia, menjadi Gubernur Jawa Barat merupakan kebanggaan dan kehormatan buat dirinya dan keluarga. Terlebih dengan berbagai macam potensi dan keunggulan yang dimiliki Bumi Parahyangan.  "Saya bangga dan merasa terhormat menjadi Gubernur Jawa Barat, karena penduduknya sangat banyak, hampir 50 juta jiwa," tukas Emil.

    Emil menambahkan, bahwa tugas seorang pemimpin ada dua. Menjadi pemimpin harus membuat rakyatnya merasa aman dan nyaman. Selain itu, pemimpin juga harus mampu membawa perubahan bagi daerah dan rakyat yang dipimpinnya.

    "Syarat pertama, 50 juta penduduk ini harus merasa amam dan nyaman. Kedua, tugas pemimpin itu membawa perubahan," ujarnya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.