Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rencana Perpanjangan Usia Pensiun Personel TNI Diminta Dikaji

image-gnews
Presiden Joko Widodo alias Jokowi (tengah) berfoto selfie bersama prajurit TNI di Universitas Jambi, Jambi, Ahad, 16 Desember 2018. Jokowi berswafoto di sela-sela dalam acara pengarahan kepada Bintara Pembina Desa TNI AD (Babinsa) Kodam II/Sriwijaya, Kodam Iskandar Muda, dan Kodam I/Bukit Barisan.  Biro Pers Setpres
Presiden Joko Widodo alias Jokowi (tengah) berfoto selfie bersama prajurit TNI di Universitas Jambi, Jambi, Ahad, 16 Desember 2018. Jokowi berswafoto di sela-sela dalam acara pengarahan kepada Bintara Pembina Desa TNI AD (Babinsa) Kodam II/Sriwijaya, Kodam Iskandar Muda, dan Kodam I/Bukit Barisan. Biro Pers Setpres
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Organisasi Imparsial meminta pemerintah tidak serta merta memutuskan memperpanjang masa pensiun anggota TNI untuk tamtama dan bintara. Direktur Imparsial, Al Araf, meminta pemerintah melakukan kajian lebih dalam, terutama terkait dampaknya pada anggaran pertahanan.

Baca: Jokowi Perpanjang Usia Pensiun Bintara dan Tamtama TNI

"Kami belum menyatakan iya atau tidak, tapi perlu kajian mendalam karena hari ini anggaran pertahanan terbebani oleh gaji personel yang hampir 40-50 persen," katanya di Kantor Imparsial, Jalan Tebet Dalam IV, Nomor 5B, Jakarta, Rabu, 6 Februari 2019.

Menurut Al Araf, besarnya porsi gaji personel dalam anggaran pertahanan menjadi ironi. Pasalnya, di satu sisi alutsista Indonesia dan kesejahteraan personel TNI kondisinya masih memprihatinkan. "Kalau penambahan pensiun dilakukan maka ada implikasi beban anggaran untuk menambah gaji, karena waktu (tugas) akan tambah lama, kan," ujarnya.

Selain itu, Imparsial mendesak pemerintah agar melihat tingkat efektivitas organisasi TNI andai kebijakan ini terealisasi. "Apakah dengan memperpanjang usia itu akan memberikan efektivitas atau sebenarnya enggak ada pengaruhnya. Kalau enggak berpengaruh ya enggak perlu," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Rencana revisi usia pensiun ini diumumkan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 29 Januari 2019. "Saya sudah perintahkan Menkumham dan Panglima TNI untuk merevisi pensiun tamtama dan bintara yang sekarang 53 tahun ke 58 tahun," kata dia di Istana Merdeka.

Jokowi beralasan usia 53 tahun bagi TNI sebetulnya masih produktif. Ia menilai, semestinya usia pensiun TNI juga sama dengan Polri, yaitu 58 tahun. "Kalau umur 53 tahun kan masing seger-segernya, masih produktif-produktifnya sudah dipensiun. Polri kan 58 tahun," kata dia.

Baca: Puspen TNI Jelaskan Penyebab 150 Jenderal tanpa Jabatan

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menuturkan perpanjangan usia pensiun akan dilakukan melalui revisi Pasal 53 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pasal itu memuat bahwa 53 tahun merupakan usia pensiun bagi Bintara dan Tamtama. Sedangkan batas usia pensiun perwira adalah 58 tahun.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Puspom TNI Sudah Limpahkan 20 Perkara Pelat Dinas Palsu ke Polda Metro Jaya

4 jam lalu

Konferensi Pers  Direktorat Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya bersama dengan jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) terkait pengungkapan kasus pemalsuan plat nomor dinas, yang diselenggarakan pada Kamis, 18 April 2024. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Puspom TNI Sudah Limpahkan 20 Perkara Pelat Dinas Palsu ke Polda Metro Jaya

Puspom TNI telah limpahkan 20 perkara ke Polda Metro Jaya soal kasus pelat dinas Mabes TNI palsu.


Polda Metro Jaya Tetapkan Pengemudi Fortuner sebagai Tersangka Kasus Pemalsuan Pelat Dinas TNI

5 jam lalu

Konferensi Pers  Direktorat Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya bersama dengan jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) terkait pengungkapan kasus pemalsuan plat nomor dinas, yang diselenggarakan pada Kamis, 18 April 2024. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Polda Metro Jaya Tetapkan Pengemudi Fortuner sebagai Tersangka Kasus Pemalsuan Pelat Dinas TNI

Polda Metro Jaya menetapkan pengemudi mobil fortuner nomor dinas TNI yang viral di media sosial sebagai tersangka kasus pemalusan pelat nomor.


Korban Pengemudi Fortuner Berpelat Dinas TNI Sempat Khawatir Pengakuan Soal Jenderal Benar

6 jam lalu

Pengemudi Fortuner dengan pelat dinas TNI yagn cekcok di Tol Cikampek. Foto : X
Korban Pengemudi Fortuner Berpelat Dinas TNI Sempat Khawatir Pengakuan Soal Jenderal Benar

Para penumpang mobil yang ditabrak pengemudi Fortuner sempat khawatir pengakuan soal jenderal benar dan mereka akan dicari-cari.


Kapendam Cendrawasih Bantah Tudingan TPNPB-OPM soal Zona Perang di Paniai Papua

9 jam lalu

Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Candra Kurniawan. Foto: Dok. Pendam XVII/Cenderawasih
Kapendam Cendrawasih Bantah Tudingan TPNPB-OPM soal Zona Perang di Paniai Papua

TNI membantah menetapkan wilayah di Papua, khususnya Paniai sebagai kawasan peperangan atau zona operasi khusus militer.


Kuasa Hukum Sebut Anandira Puspita Tak Pernah Izinkan Kasus Dugaan Perselingkuhan Suaminya Diunggah Akun Instagram Ayoberanilaporkan6

10 jam lalu

Sunan Kalijaga menghadiri Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 19 Februari 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Kuasa Hukum Sebut Anandira Puspita Tak Pernah Izinkan Kasus Dugaan Perselingkuhan Suaminya Diunggah Akun Instagram Ayoberanilaporkan6

Kuasa hukum Anandira Puspita menyatakan kliennya tak pernah mengizinkan admin akun @ayoberanilaporkan mengunggah dugaan perselingkuhan suaminya.


Viral Sopir Fortuner Mengaku Adik Jenderal, Ini Sanksi Warga Sipil Pakai Pelat Dinas TNI

10 jam lalu

Pengemudi arogan menggunakan pelat TNI Palsu. (Instagram)
Viral Sopir Fortuner Mengaku Adik Jenderal, Ini Sanksi Warga Sipil Pakai Pelat Dinas TNI

Seorang sopur Toyota Fortuner bersikap arogan di jalan. Ini sanksi bagi warga sipil yang nekat menggunakan pelat dinas TNI.


Deretan Perilaku Pengemudi Arogan, Terbaru Pengendara Fortuner Berpelat TNI Palsu

11 jam lalu

Pengemudi Fortuner dengan pelat dinas TNI yagn cekcok di Tol Cikampek. Foto : X
Deretan Perilaku Pengemudi Arogan, Terbaru Pengendara Fortuner Berpelat TNI Palsu

Tempo merangkum deretan laporan mengenai perilaku pengemudi arogan di jalan


Pemerintah Diminta Tak Bebankan Penyelesaian Konflik Papua Hanya pada TNI dan Polri

11 jam lalu

Ilustrasi TNI. ANTARA
Pemerintah Diminta Tak Bebankan Penyelesaian Konflik Papua Hanya pada TNI dan Polri

Pemerintah harus menyelesaikan masalah di Papua dengan cara-cara yang komprehensif dan lintas sektor.


Arogansi Pengemudi Fortuner Berpelat Dinas TNI Palsu, Usai Menabrak Malah Minta KTP Para Korban

11 jam lalu

Pengemudi Fortuner dengan pelat dinas TNI yagn cekcok di Tol Cikampek. Foto : X
Arogansi Pengemudi Fortuner Berpelat Dinas TNI Palsu, Usai Menabrak Malah Minta KTP Para Korban

Penumpang mobil yang ditabrak oleh pengemudi Fortuner berpelat dinas TNI palsu mengaku dimintai KTP satu per satu.


Bentrok TNI AL Vs Brimob di Sorong Berakhir Damai, Patroli Bersama Digalakkan Usai Baku Pukul

11 jam lalu

Kapolda Papua Barat bersama pimpinan TNI memberikan keterangan pres terkait kasus bentrok antara personel TNI AL dan anggota Brimob di Polresta Sorong Kota, Ahad, 14 April 2024. Foto: ANTARA/Yuvensius Lasa Banafanu
Bentrok TNI AL Vs Brimob di Sorong Berakhir Damai, Patroli Bersama Digalakkan Usai Baku Pukul

Pasca-bentrokan antara Brimob dan TNI AL di Pelabuhan Sorong, diketahui sebelumnya di beberapa daerah di Indonesia, konflik serupa pernah terjadi.